You are currently browsing the category archive for the ‘Kolom’ category.

Majalah Suara Mahasiswa UI, No. 23, Tahun XIV, 2007, hlm 48-50

Bangsa Melayu dikenal malas dalam bekerja. Alam sudah menyediakan semuanya. Ketika mengunjungi Thailand Selatan, saya menemukan tanah yang subur dan udara yang baik. Sehingga, buah-buahan di perbatasan dengan Malaysia selalu tersedia dalam ukuran besar. Bukan hanya duren, tetapi juga nanas, pisang dan apa yang dikenal dengan buah-buahan “Bangkok” lainnya. Salah satu alasan Pattani, Narratiwat dan Yala ingin lepas dari Thailand adalah kekayaan alam itu. Dan mereka bekerja dan berjuang dengan beragam cara.  Bekerja mungkin sudah menjadi rutinitas bagian sebagian besar umat manusia. Pekerjaan itu terbagi dua. Pertama, leher keatas, alias pekerjaan bagian kepala, entah otak, mulut, mata atau telinga dan tengkorak. Pekerjaan ini biasanya elitis, seperti pemikir, sastrawan atau politikus. Kedua, pekerjaan leher ke bawah, alias sering disebut sebagai pekerja kasar. Biasanya menjadi petani, nelayan atau atlet. Tetapi, kepala juga bisa memikul beban, sebagaimana tangan untuk menulis dan mengukir.  Dalam dunia moderen, pekerjaan dikaitkan dengan sistem kontrak. Ini tidak terlepas dari beragam teori tentang kontrak sosial dalam ranah negara. Seorang presiden hanyalah pekerja kontrak selama semusim, yakni lima tahun di Indonesia dan empat tahun di Amerika Serikat. Majikannya: rakyat. Tapi,sering justru rakyat menjadi pelayan dan presiden adalah tuan. Penerima kontrak membajak isi kontrak. Demokrasi memberikan kesempatan untuk tidak melanggengkan kontrak itu, karena harus dikoreksi lewat pemilu.  Dengan sistem kontrak, tesis majikan dan buruh mendapatkan tempat. Stratifikasi sosial terbentuk. Maka, istilah pekerja atau buruh tinggal menjadi hubungan subordinatif dengan boss, tuan atau majikan. Kenapa pekerja hadir? Tentu untuk mendapatkan upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup: bertahan di dunia yang ganas dan garang sebagai manusia. Untuk upah itu, pekerja-pekerja malah menyerahkan segalanya, bahkan cita-citanya.  ***  Bekerja jelas bukan tujuan dalam hidup. Ia hanyalah alat. Apakah menjadi menteri atau anggota parlemen itu sebuah pekerjaan dengan imbalan upah? Bisa iya, bisa juga tidak. Sebagian besar pengusaha yang masuk dunia politik bahkan menjadikan politik itu sebagai hobi saja atau ajang aktualisasi diri. Berapa sih gaji seorang presiden atau menteri, dibandingkan dengan penghasilan sejumlah pengusaha yang mandiri? Jaraknya jomplang. Saya mengenal banyak orang yang penghasilannya melebihi presiden, tetapi tetap tidak ingin menjadi presiden atau masuk ke dunia politik.  Tetapi ada juga orang yang terus-menerus bekerja tanpa upah memadai. Pekerjaan paling mudah adalah menjadi pengemis atau peminta-minta. Dan saya banyak menemukan mereka, tetapi bukan di jalanan. Mereka ada dalam birokrasi pemerintahan atau menjadi elite di mata publik. Mereka mengemis sambil menangis untuk dapat jatah sebagai seorang menteri atau anggota parlemen. Para pengemis berdasi itu barangkali tidak peduli pada martabat dirinya sendiri, apatah lagi martabat bangsa.  Ada juga bangsa yang mengemis kepada bangsa lain. Indonesia pernah mendapat julukan sebagai bangsa pengemis itu, baik terhadap IMF, Bank Dunia atau negara-negara lain yang lebih kaya. Bentuknya: pinjaman alias hutang. Bahkan para pejabat IMF dan Bank dunia juga sering heran dengan penampilan para pengemis di Indonesia itu, karena datang dengan kendaraan mewah dan tidur di hotel berbintang. Sementara yang memberi pinjaman berperilaku sangat sederhana. Setelah mengemis, bukannya bekerja berdasarkan pekerjaannya, melainkan tidur pulas atau menikmati rente dan prosentase tertentu.  Dalam buku Daoed Joesoef berjudul “Dia dan Aku”, bahkan terdapat juga julukan untuk Bu Tien Soeharto sebagai Mrs atau Madame Ten Percent. Ketika anggaran departemen pendidikan dan kebudayaan meningkat drastis, seseorang yang mengaku utusan Bu Tien pernah diusir dan dibentak oleh Daoed. Bu Tien sendiri pernah becanda, “Pak Daoed kan duitnya banyak. Bagi, dong!” tetapi Daoed menganggapnya sebagai gurauan seorang first lady. Bu Tien tentu seorang peminta untuk kepentingan pembangunan TMII, misalnya, tetapi jelas bukan seorang pekerja.  ***  Era demokratisasi dan good governance sekarang tidak lagi mentolerir seorang pengemis dalam ranah negara. Yang dibutuhkan tentu para pekerja yang kreatif. Dunia pendidikan tidak akan pernah menghasilkan para pekerja seperti itu. Jauh lebih banyak saya menemukan para sarjana yang menganggur, ketimbang lulusan sekolah menengah atau sekolah dasar. Mereka pergi ke kota, lalu menjadi pengemis di dalam keluarga sendiri, lalu bermimpi mendapatkan pekerjaan hanya dengan status kesarjanaannya. Rupa-rupanya, seiring dengan peningkatan status sebagai golongan minoritas kreatif atau kaum intelegensia, semakin malas seseorang memegang cangkul. Maka, pendidikan menghasilkan para pemalas.  Dulu, Syed Husein Al-Attas menulis buku berjudul “Mitos Pribumi Malas”. Ia menduga bahwa mitos itu adalah bentukan kolonial, termasuk sistem pendidikannya. Kini, Malaysia justru mengalami kemajuan fisik dan material yang besar, tetapi unsur malasnya masih ada, yakni tidak kreatif menciptakan lagu untuk iklan, sehingga mengambil dari Indonesia. Tetapi, apa itu layak dijadikan sebagai sasaran kemarahan? Tidak juga. Sebagian besar kaum Melayu Malaysia berakar di Indonesia, sehingga tidak ada persoalan dengan klaim-klaim itu, sebagaimana dengan bangsa Eropa mengklaim berakar pada tradisi Yunani.  Ketika anda membagi-bagi jenis pekerjaan sebagai bagian dari status sosial, maka anda sebetulnya sedang mengabadaikan mitos tentang kemalasan kultural ras Melayu itu. Bekerja jelas ada unsur tanggungjawabnya. Semakin pekerjaan itu berhubungan dengan orang banyak, maka semakin besar tanggungjawab sosial yang dimiliki. Kalau anda punya perusahaan yang memperkerjakan ribuan pekerja, sungguh malang sebetulnya nasib anda, mengingat anda memikirkan periuk nasi puluhan ribu orang. Seorang pekerja pastilah memiliki keluarga.  Para mahasiswa sebetulnya memiliki banyak kebebasan untuk memilih pekerjaan, bahkan sebelum lulus. Ada banyak cara, termasuk memicu dan memacu adrenalin pribadi dengan pekerjaan-pekerjaan yang berlandaskan kepada hobby. Lagi dan lagi, saya menemukan kawan-kawan seangkatan justru mendapatkan kesuksesan dengan hobi pribadi, bukan oleh status kesarjanaan yang disandang. Rata-rata, tidak ada yang mau menjadi kelas pekerja, melainkan menjadi majikan untuk diri sendiri, sekalipun dengan hasil yang minimal.  Jadi, bekerja bukanlah beban. Ia juga tidak harus menjadi status dalam sebuah daftar riwayat hidup. Bekerja adalah nafas hidup itu sendiri. Ia memberi makna pada apapun. Bahkan ibu rumah tangga memiliki beban pekerjaan yang besar, dari pagi ke pagi, mulai malam ke malam, untuk mengatur sebuah organisasi yang bernama keluarga. Kalau pekerjaan bukan lagi sebuah beban, bagaimana bisa kita merasa harus mendefenisikannya dengan segala jenis pembatasan?  “Jalankan saja apa yang menjadi dasar keyakinan anda yang anda pikir berguna buat orang banyak. Maka dunia akan berkonspirasi membantu anda dengan sesuatu yang mungkin anda tidak pernah bayangkan. Uang? Bukan masalah,” begitu kata seorang teman saya..

Iklan

Ada satu kesalahan besar yang saya buat dalam tulisan ini. Sutan Syahrir tidak menulis “Demokrasi Kita”, melainkan “Perjuangan Kita”. Yang menulis “Demokrasi Kita” adalah Bung Hatta. Terima kasih atas kejelin tuan Amich Alhumami atas pertanyaannya.. 

Kompas, 15 Desember 2007 

Atas nama amanat penderitaan rakyat, mari kita tafakur, berpikir dan berzikir. Juga, atas nama kita sendiri, kaum muda (pergerakan) Indonesia.

Kita tidak perlu dulu berpikir dengan konsep karena itu milik filsuf. Revolusi tidak pernah lahir dari konsep, melainkan dari pamflet, grafiti di tembok-tembok kota, lukisan-lukisan kepal tangan, juga karikatur-karikatur yang membentangkan kesenjangan sosial. “Demokrasi Kita” yang ditulis oleh Bung Syahrir juga berupa pamflet, sebagaimana halnya dengan “Common Sense” citarasa Thomas Paine di Amerika Serikat sana.

Tentu kita juga tidak perlu bertanya tentang dari mana kita mulai. Apakah lewat gerontokrasi, karakter-karakter dinasti politik, oligopoli ekonomi, ataupun hanya sekadar pedagogi hitam di dunia pendidikan. Yang jelas, tempat berpijak yang harus mulai dipikirkan agar kokoh adalah tentang kaum muda itu sendiri. Spesies apakah kaum muda itu? Apakah ia hanya berupa kaum Hobbit dalam Lord of The Rings yang membawa cincin untuk dimusnahkan? Ataukah para kurcaci dalam dongeng putri salju?

Kaum atau perkauman adalah sekumpulan komunitas yang memiliki karakter yang berbeda dengan komunitas yang lain. Ia tidak pernah sama, apalagi serupa, karena latar budayanya memang berbeda, dibentuk oleh pahatan sejarah yang berlainan dan kosmologi pikiran inkoheren. Muda ada pada batasan usia atau spirit yang menonjolkan sikap anti-status quo, kontra-kemapanan dan nihil-kemanjaan.

Pergerakan sendiri memiliki dimensi ombak, bukan karena ada perahu yang lewat atau peselancar bermain di atasnya, melainkan mempunyai energi potensial yang menyebabkan ia terus mengalir.

Garis batas

Dari sini, kaum muda adalah sekumpulan orang yang membentuk komunitas—entah epistemis, ideologis, atau hanya sekadar calo-calo kekuasaan—yang mempunyai kosmologi pikiran yang berbeda dengan kaum tua. Sebagai pergerakan, kaum muda tidak menyukai patung-patung pahlawan yang didatangi oleh para penguasa dalam hening upacara bendera selama lima menit.

Kaum muda yang bergerak juga menantang doktrin-doktrin yang dianggap sebagai kesesatan pikiran, terutama yang diproduksi oleh negara. Dari sini, sebetulnya, kaum muda memiliki musuh yang jelas, yakni negara yang serakah, kepemimpinan absolut, dan pengabaian atas ilmu pengetahuan.

Dan, semakin jelas bahwa kaum muda itu bukanlah orang-orang yang berubah menjadi para pencinta jalan-jalan kenabian sehingga rela diludahi atau dicambuk oleh para pemilik kekuasaan. Kaum muda, karena ia bergerak, adalah orang-orang yang terpukau pada kehidupan. Dengan bentangan usia yang masih lama lagi menghirup udara, dibandingkan dengan kaum tua sesuai dengan tuntutan alamiah, kaum muda memilih jalan kehidupan dan barangkali sebagian (besar) mencintai kehidupan itu sendiri.

Ada garis batas yang jelas tentang ini, yakni kaum muda lebih merasa berhak menentukan masa depan, sementara kaum tua silakan bicara tentang masa lalu. Pertentangan menjadi tidak terelakkan ketika Sukardi Rinakit (Kompas, 04/12/2007) dan Mohamad Sobary (Kompas, 02/12/2007) lebih banyak mendiskusikan masa lalu, sembari menaruh nama Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, atau Tan Malaka, ketimbang Sonny Mumbunan (Kompas, 21/11/2007) yang dingin menatap masa depan.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, atau Tan Malaka hanyalah diorama dalam museum-museum sejarah yang daya pikatnya makin mengilat ketika sejarah dan kebudayaan hanyalah warisan dari perilaku kita mengelap-elapnya supaya makin bersinar dan bercahaya.

Sebuah pamflet kaum muda hari ini lebih layak dijadikan acuan ketimbang memberati dengan berton-ton timbunan dokumen-dokumen pikiran yang sebagian besar juga gagal sebagai capaian. Apakah marhaenisme berhasil ketika Soekarno masih menjadi presiden selama 20 tahun? Atau ia hanya berhasil ketika dirumuskan, sebagaimana juga “Demokrasi Kita” Bung Syahrir yang mendasarkan diri kepada humanisme? Barangkali Bung Hatta juga tidak sampai selesai mengembangkan sebuah koperasi, seberhasil Muhammad Yunus menerapkan di bumi Banglades sana. Tan Malaka, ia terobsesi kepada revolusi dan terbunuh karena itu.

Tanpa Jakarta

Lalu, dari mana kita harus memulai? Sekali lagi, apakah kaum muda sudah memiliki kaum? Jangan-jangan yang dimiliki hanyalah auman melengking dalam kandang-kandang besar bernama konsumerisme, hedonisme, gaya hidup, atau jepretan kamera-kamera digital.

Barangkali, kaum muda hanyalah bagian dari kaum muda digital itu yang menilai revolusi hanya sekadar pemberitaan masif di media. Media, dalam zaman ini, hanya alat penampung, medium pemuai, dari segala jenis informasi yang telah dicabik-cabik dan dibingkai sesuai dengan segala jenis paradigma para pekerjanya.

Kaum muda yang memiliki kaum barangkali hanya hadir sesaat, selintas, dalam media yang sebenarnya. Ia menjadi bagian dari representasi sosial masyarakatnya. Ia berlumpur di Sidoarjo, berkoteka di hutan rimba Papua, bermukena di meunasah-meunasah Aceh, serta berselimutkan belerang di kaki-kaki bukit bekas galian.

Di laut-laut ganas mereka hanya berpendidikan sekolah dasar atau tidak tamat sekolah dasar, lebih dari 80 persen, dengan perahu-perahu yang mudah karam. Di desa-desa, mereka berhadapan dengan hama, perubahan iklim, dan para tengkulak. Kaum muda yang berkaum itu tidak lagi sempat membaca koran, melihat televisi, atau mendengarkan radio. Semua itu hanyalah benda-benda mewah hasil kerja para orang tua yang ingin menikmati masa tuanya.

Kaum muda Jakarta bukanlah representasi sosial dari kaum muda seperti itu. Kaum muda Jakarta hanyalah kepala tanpa kaki dan tangan. Kaum muda yang buntung secara sosial. Kaum muda yang tuna sosial. Kaum muda Jakarta adalah kaum muda tanpa keringat. Yang ada hanyalah pikiran tak berakar dan amanat tanpa alamat. Maka, ketika kaum muda Jakarta menciptakan sebuah ikrar, tentu ia ibarat teriakan di sebuah lembah yang terdengar disahuti, padahal memantul sendiri, berkali-kali.

Jadi, tanpa melibatkan kaum muda yang punya kaum, saya sepakat agar diskusi soal kaum muda ini lebih baik diperdengarkan secara berbisik. Tidak perlu diteriakkan, apalagi dianggap sebagai tawaran sebuah perubahan. Saya sudah menjadi saksi—semoga kita tidak lupa—bahwa gerakan mahasiswa 1998 pun bukanlah produk mahasiswa Jakarta, melainkan disampaikan secara bergelombang dari sejumlah mahasiswa yang terluka dan terbunuh di Medan, Lampung, Makassar, atau Yogyakarta.

Benar, kemudian lebih banyak yang terluka dan terbunuh di Jakarta, tetapi yang mengawali tetap sebagai awal, selebihnya menjadi pengawal. Pasukan terbaik Napoleon Bonaparte pun tidak diambil dari kota Paris atau tentara Romawi dari kota Roma, melainkan berasal dari daerah-daerah pinggiran. Kaum muda yang tanpa kaum hanya akan menjadi kue panggang yang tidak matang dalam oven perubahan.

Minggu pertama bulan Ramadan ini diisi dengan diskusi di milis tentang toa. Kebetulan, aku menemukan satu cerpen yang ditulis di Koran Sindo edisi minggu (16/09) dengan judul “Suara-suara Keramat” yang ditulis oleh Taufiq Sutan Makmur. Pastilah penulisnya orang Minang yang sudah menikah, karena gelar Sutan (Sultan) yang dia peroleh. Ketek banamo, gadang bagala (kecil bernama, dewasa bergelar), sebagaimana pepatah adat Minangkabau. Kisah yang ia tulis terasa nakal, tentang kehadiran suara azan atau bacaan Al Qur’an dari seorang tua di mesjid (surau) dekat rumah tokoh ceritanya.  

Aku sungguh tidak ingin masuk ke wilayah diskusi, apakah toa telah memberi manfaat atau mudarat. Menurutku, jawabannya relatif. Kalau tidak ingin terusik, ya, tinggal menggunakan kapas di kedua lubang telinga. Aku sendiri tidak terpengaruh dengan bunyi toa, karena rumah mertuaku berhimpitan dengan mesjid kecil. Kadang, kalau hari minggu, kudengar mertua perempuanku sendiri yang mengaji, bersama anggota majelis ta’limnya. Kadang, rumah keluarga mertuaku penuh dengan para ibu-ibu yang sedang belajar mengaji, ketika aku pulang kerja agak pagian (jam 19.00). Karena tidur dan bangun menurutku tergantung pikiran dan niat, maka aku bisa dengan mudah bangun pagi, sebelum subuh, terutama kalau aku harus naik peswat pagi-pagi. Afzaal, istriku dan mertuaku juga sudah terbiasa melakukan ritual itu, mengantarku ke bandara pagi-pagi sekali, usai shalat Subuh.  

Aku menulis soal toa ini karena teringat kampung halamanku. Dulu, belum ada listrik masuk kampungku. Letak kampungku di seberang sungai menyulitkan pembuatan tiang-tiangnya. Kalaupun mengambil dari kampung lain, harus mendaki lereng-lereng bukit penuh pohon kelapa. Listrik baru menyala pada tahun 2002, dua tahun setelah aku masuk CSIS. Itupun atas jerih payah semua orang, terutama ayahku yang memberikan jaminan. Maka, rumah kami di kampung jadi pusat listrik dan diambil atau dibagi ke rumah-rumah tetangga. Karena jarak antar rumah berjauhan dan jumlahnya sedikit, maka listrik sedikit saja sudah luar biasa berguna.

Sayangnya, sejak ada listrik, justru televisi masuk, radio datang, VCD menerjang, serta maksud awal untuk meningkatkan produktifitas ekonomi kampung tidak tercapai.  Rencana ayahku untuk menggunakan listrik bagi kepentingan penetasan ayam kampung tinggal rencana. Barangkali karena usianya yang sepuh. Dulu, hampir seluruh inovasi di bidang peternakan dan pertanian dilakukan ayahku, walau hanya sekali. Sebagian besar gagal, lalu dilakukan inovasi bidang lain. Entah beternak lele dumbo, menanam buah melon, melakukan intensifikasi pertanian dengan cara menjadikan tanaman padi sekaligus tempat menebarkan ikan mas, dan lain-lain. Ayahku biasanya tidak mengulangi lagi, walau sejumlah evaluasi sudah didapat.  

Ketika toa belum ada, surau dan mesjid mengandalkan accu. Maka, kalau ada kegiatan yang berskala besar, akan dibentuk kepengurusan, termasuk yang bertugas membawa accu ke tempat pengecasan. Surau biasanya milik suku (kaum). Surau kaum piliang ada di Kampung Tangah, sedang surau milik suku tanjung dekat rumahku di Durian Kadok, karena kami dikelilingi oleh tetangga dari suku tanjung. Belum lagi surau buat suku Chaniago, Jambak, dan lain-lain. Sedangkan mesjid untuk kegiatan Jum’atan atau Maulud Nabi. Isra’ Mi’raj dan Nuzul Qur’an biasanya dilaksanakan di surau.  Dengan kegiatan-kegiatan itu, kompetisi antar surau terjadi.

Sudah menjadi kebiasaan sumbangan berapapun diumumkan jumlahnya dan diberikan oleh siapa. “Seribu rupiah dari Uniang Taba! Tigaratus rupiah dari Sidi Leman! Limaratus rupiah dari si Mancan nan sedang sekolah di Padang! Sepuluh ribu rupiah dari si Udin nan baru pulang dari Medan!” Biasanya, semua mata dan telinga akan mengarah kepada nama-nama anak-anak muda yang pulang dari rantau pada bulan puasa. Mereka sudah dikenal dengan kebiasaan memberikan sumbangan besar pas pulang, tapi juga segera ketahuan pas berangkat lagi ke rantau akan mencari modal dengan cara menurunkan buah kelapa orangtuanya, bahkan meminjam uang tetangga. Sudah kebiasaan juga bahwa orang selapau (sewarung) akan ditraktir semuanya, kalau anak rantau pulang. Kalau aku pulang, biasanya aku keliling dari satu lapau ke lapau lain untuk mentraktir semua makanan dan minuman orang-orang. Murah meriah dan yang penting tidak diomongin menghitung jumlah kentut ibu di rumah.  

Kalau orang kota bosan dengan bunyi toa, maka di kampungku justru suara toa dicari. Anak-anak muda biasanya mencatat baik-baik surau-surau mana saja yang mengadakan kegiatan. Baju terbaik disiapkan, baik oleh lelaki atau perempuan. Dan, saudara-saudara, tentu tujuan utama bukan (hanya) pengajiannya, tetapi lebih banyak melirik kembang-kembang desa yang hanya datang pada hari-hari khusus itu. Tidak setiap hari sang lelaki desa, baik yang di kampung atau anak rantau, bisa melihat atau menatap gadis-gadis desa. Kalaupun ada waktu khusus untuk saling tatap-menatap itu adalah hari Sabtu, ketika hari pasar. Maka, akan banyak sekali anak-anak lelaki duduk-duduk di dekat lapau pinggir sungai, sambil main kartu remi atau domino. Cukup memesan secangkir kopi, lalu bisa menambah air panas lagi, kalau sudah habis.  

Pemenang lomba mengaji biasanya satu keluarga saja, turun-temurun. Sedangkan keluarga yang lain sesekali bisa juara. Dan tahu sendirilah bahwa anak-anak gadis tercantik tidak pernah menang, walau ia menjadi incaran banyak lelaki. Karena tempat duduk para bujangan dan anak-anak gadis dipisahkan oleh orang-orang tua, maka yang terjadi hanyalah lirik-lirikan, sambil cengengesan atau saling cubit. “Eh, dia lihat kesini. Waduh, cantik nian dia dengan kerudungnya!” dan ucapan-ucapan yang lain. Biasanya yang mengajukan ucapan itu adalah lelaki yang lebih tua untuk menggoda yang muda.  

Ceramah di kampungku tidak seperti ceramah di kota. Yang diuraikan oleh para guru adalah cerita-cerita zaman dulu. Entah benar atau tidak cerita itu, justru yang penting adalah moral ceritanya. Maka imaji remajaku dipenuhi dengan cerita tentang jin, kuda terbang, nabi Khidir, dan cerita-cerita lain. Kadang, diselipkan bunyi Al Qur’an dengan lafal yang indah dan pas. Mendengarkan ceramah di kampungku sungguh tidak membosankan, selain pikiran juga dipenuhi oleh tatapan-tatapan atas para gadis yang tersipu di pojok seberang.  

Toa tidak dibenci di kampungku. Toa malah dinanti. Justru kalau terjadi musim paceklik, antara lain ditandai oleh hasil tani yang dimakan hama atau anak-anak rantau jarang yang pulang, maka toa sungguh menjadi sakral untuk dinanti karena tidak terdengar juga.  Tetapi, lama kelamaan, toa tidak lagi seperti masa remajaku, setelah lebih banyak kaset dan vcd yang masuk. Petugas mesjid lebih senang memutar ceramah-ceramah dari antah berantah untuk didengarkan oleh orang-orang. Lagu-lagu khas padang pasir juga diperdengarkan lewat toa.

Dulu, kami merindukan yang menyanyi itu adalah sekelompok anak muda dari desa atau dusun tetangga. Atau kami sendiri di masing-masing surau berlatih menyanyikan untuk dibawakan pada acara-acara penting itu.  Tanpa listrik, kami punya kesempatan untuk mengantarkan atau mengawal anak-anak gadis ke rumahnya, walau ia sudah bersama ayah-ibunya. Ada perasaan tertentu kalau tempat-tempat yang dilewati dikatakan penuh hantu atau harimau jadi-jadian. Soalnya, bisa lebih dekat dengan gadis yang dikawal atau bahkan bisa berbicara sepatah dua patah kata.

Tanpa listrik, aku dan keluargaku juga sering mencari ikan di sungai pakai petromak. Ada udang, ikan-ikan kecil, gabus atau apa saja yang ada di sungai. Pulang dari mencari ikan perut lapar kembali, lantas ikan-ikan itu dibakar sebagian, tinggal dikasih garam atau cabe, serta nasi sisa makan malam.  

Bulan puasa, sungguh keramat bagi kami, dulu. Sekarang? Aku tidak tahu lagi, bagaimana memaknai puasa, selain menahan untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari. Bukan menahan lapar dan haus, karena toh perut juga tidak lagi lapar atau tenggorokan tidak terasa haus, walau tidak makan dan minum. Apakah ini yang disebut dengan sekadar ritual? Ataukah semangat relegius yang terkikis karena puasa dilakukan di kota, dimana segala hal tidak lagi menawarkan eksotisme liar pikiran masa kanak-kanak.

Kalau sudah begitu, terkadang aku menyesali juga, kenapa kemajuan justru membuat orang-orang kehilangan atas masa lalunya. Toa, listrik, televisi, handphone, pesawat terbang, atau segala jenis kemudahan lain, justru telah menanggalkan banyak baju kemanusiaan kita. Sungguhkah ini yang disebut sebagai problem manusia kota atau masalah manusia moderen? Entahlah… Jakarta, 19 September 2007

Majalah Esquire, September 2007, hal 56-58 

Negara Republik Indonesia tidak menganut kapitalisme. Sebagai bangsa, Indonesia juga tidak menganut liberalisme. Begitupun, bangsa Indonesia curiga atas sosialisme. Indonesia juga bukan dikategorikan sebagai negara agama, sesekalipun sumber-sumber ajaran agama masuk sebagai dasar negara. Sebaliknya, Indonesia juga bukan negara sekular yang bertuhan kepada materi. Aliran kepercayaan sempat diakui sebagai bagian dari kehidupan relegius, sementara agama-agama lokal lainnya kesulitan tempat untuk menghirup udara bebas.  Begitulah kenyataan-kenyataan yang kita rasakan dan kalimat-kalimat penting yang kita dengar dari para tokoh bangsa hari ini. Pihak kanan mengandung kecurigaan besar kepada pihak kiri. Pihak atas memandang rendah pihak bawah. Pihak kiri membangun aliansi untuk menahan laju pihak kanan. Pihak bawah terus berjuang untuk merebut posisi yang dikendalikan pihak atas.  

Jelas sudah, Indonesia menganut sistem yang tidak-tidak. Tidak presidensial, tidak juga parlementer. Buktinya, ketika presiden sudah dipilih secara langsung, sistem ketatanegaraan kita masih menganut parliament heavy (tepatnya, DPR-heavy). Kekuasaan yang dimiliki DPR secara akumulatif bahkan bisa mencapai angka 75% di tingkat nasional. Presiden manapun haruslah berkompromi dengan wakil-wakil partai politik di DPR. Para menteri yang duduk di kabinet yang menurut konstitusi adalah pembantu presiden, kenyataannya juga perpanjangan tangan dan kaki partai-partai politik yang ada di parlemen.  

Sementara di tingkat daerah, kenyataan politiknya berjalan timpang. Kekuasaan eksekutif (kepala dan wakil kepala daerah) lebih besar dari yang dimiliki oleh legislatif lokal, sehingga disebut sebagai executive heavy. Walau disebut sebagai negara kesatuan, dimana terdapat hubungan struktural dari presiden sampai sekretaris desa pada jajaran eksekutif, justru hubungan antara parlemen lokal dengan parlemen nasional terpatah-patah alias tidak saling berhubungan. Birokrasi menjadi urat nadi kekuasaan, tetapi tulang-belulangnya terpulang kepada partai-partai politik yang menyebarkan pengaruh di eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yudikatif mengawasi secara pasif, tinggal menunggu adanya laporan, pengaduan, atau kasus. 

***  

Begitupula dengan sistem dua kamar dalam lembaga parlemen (pure bicameral). Kenyataannya, DPR memiliki kekuasaan 100% dalam hal pembuatan undang-undang (legislasi), persetujuan anggaran dan pendapatan belanja negara (budget), dan pengawasan atas kinerja pemerintah. Sebagai wakil penduduk, DPR juga menjadi tempat bertarungnya perdebatan menyangkut alokasi anggaran untuk daerah. Sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya sebagai dayang-dayang pengipas raja dan ratu, tanpa memiliki kewenangan apa-apa, selain memberikan pertimbangan yang – menurut anggota DPR sendiri – jarang dibaca. Bahkan, fungsi pembisikpun tidak dimiliki.

Jadi, Indonesia juga tidak menganut sistem bikameral, tetapi juga tidak unikameral atau trikameral (DPR, DPD dan MPR).  Republik Indonesia nan rancak dan elok ini, juga dikenal sebagai pengusung prinsip Negara Kesatuan. Iya, Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Secara konseptual, negara Indonesia berarti menganut prinsip unitarian. Indonesia alergi terhadap konsep negara federal yang memberikan (sebagian) kekuasaan (negara) kepada negara-negara bagian atau pemerintahan level provinsi, kabupaten dan kota. Tetapi, atas landasan kekhususan dan keistimewaan, Indonesia memberikan status kerajaan kepada Yogyakarta, sehingga hubungan tali-darah berlaku untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Yogyakarta. Di Aceh, Mahkamah Syariah menjadi penegak hukum-hukum syariat. Di Papua, terdapat Majelis Rakyat Papua yang dipilih dari kelompok agama, adat dan perempuan, sehingga menerapkan konsep trikameral yang lebih murni bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Pemerintah Daerah.  

Jadi, Indonesia juga tidak merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang sama secara vertikal ataupun horizontal. Terdapat perbedaan-perbedaan khusus dalam sistem pemerintahan daerah, sebagaimana diatur oleh undang-undang tentang Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta. Daerah-daerah lain diatur lewat UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, ketika Lalu Ranggalawe menggugat kehadiran calon perseorangan untuk maju menjadi calon kepala daerah sebagaimana dibolehkan di Aceh, Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan itu. Jangan heran kalau nanti partai-partai politik lokal juga akan dibolehkan berdiri dan maju merebut posisi-posisi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, apabila ada pihak yang mengujinya di hadapan palu godam nine solomons (julukan untuk sembilan Hakim Konstitusi).  

Faktor apa yang menyebabkan sistem, nilai dan ideologi yang tidak-tidak itu masuk dalam sistem ketatanegaraan dan politik kita? Ada banyak cara untuk menjelaskan. Pertama, founding fathers and mothers kita terdiri dari banyak kepala, lagak, gaya dan orientasi pemikiran. Terdapat orang-orang yang berpendidikan Belanda, tetapi juga ada sebagian besar yang hanya berakar kepada kebudayaan dan pemikiran lokal. Sebanyak 66 (enampuluh enam) anggota BPUPKI adalah wakil-wakil dari tokoh-tokoh lintas ideologi, daerah, kerajaan-kerajaan, juga afiliasi politik. Beruntung mereka menjadikan kaum inteligensia waktu itu – seperti Soekarno dan Muhammad Hatta – sebagai pihak yang digadang-gadangkan, dimajukan selangkah, ditinggikan seranting.  

Kedua, beragam peradaban besar yang berakar kepada agama-agama besar pernah menanamkan pengaruh di Indonesia, dari abad ke 4 Masehi sampai sekarang. Terdapat pengaruh Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Konfusionisme dan Islam. Bangunan-bangunan kuno bernilai arkeologis dan sejarah tinggi dikagumi di pelbagai tempat di Indonesia. Ada candi, patung, prasasti, arsitektur bangunan rumah ibadah, sampai kepada temuan kitab-kitab suci dan kitab-kitab ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para empu, pujangga istana, sampai para ksatria dan perempuan. Indonesia adalah simpang jalan, tempat singgah atau bahkan jejak tapak dari berbagai kebudayaan besar. Ia dibawa oleh hampir seluruh ras dominan di muka bumi, mulai dari berkulit terang, gelap, coklat atau kombinasi dua, tiga atau bahkan lebih dari empat ras sekaligus.  

Ketiga, para imperealis sejati juga pernah mencicipi kemolekan alam Indonesia beserta keramahan penduduk dan kekayaan yang dikandung bumi. Ada Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, Jepang dan Amerika Serikat. Terdapat juga bangsa-bangsa yang gemar berdagang atau mengembangkan kesenian dan ilmu pengetahuan, seperti Jerman, Arab, India dan China. Sejumlah suku Melayu menjadi dominan dalam mengembangkan dan memajukan sejumlah kerajaan maritim dan agraris, seperti Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Malaka, Minangkabau, Gowa, Makassar, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Dari pertemuan, pertempuran, perkawinan, perkelahian, perang dan damai itu lahir para pahlawan dan pengkhianat. Juga sejumlah ilmu pengetahuan, kekalahan dan kemenangan. Tetapi Indonesia adalah negeri yang beruntung, karena tidak ditemukan ada suku bangsa yang mampu menciptakan  alat-alat pembunuh massal, selain senapan lantakan, meriam kecil, keris, tombak, anak-anak panah, kujang, badik, clurit, dan senjata besi lainnya.  

Keempat, Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak. Menurut Komnas HAM, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1000 lebih. Ada yang sudah keluar dari hutan dan memasuki fase sejarah, tetapi masih terdapat suku-suku yang hidup di pedalaman, terisolasi dan berkebudayaan dengan nilai-nilai asli masing-masing. Ada yang sudah merambah mancanegara, tetapi tidak sedikit juga yang lahir dan mati hanya mengenali hutan, danau dan perigi. Tidak heran kalau para antropolog banyak mengagumi negeri ini dengan kehidupan kesukuan yang unik (tribal society). Barangkali, masih terdapat juga negara-negara suku (tribal states) yang hidup dengan hukum kesukuan. 

***  

Pertautan yang unik dari pahatan sejarah yang beragam itulah yang membuat Indonesia mengalami kehidupan politik penidakan seperti sekarang. Beragam ideologi politik yang tumbuh, sistem ketatanegaraan yang dipakai, ilmu pengetahuan yang datang, serta kebudayaan yang singgah dan menetap itu telah membuat kebhinekaan tumbuh subur. Barangkali, Indonesia hanya bisa diperintah oleh seorang Kaisar yang memiliki ciri-ciri kenabian (holy man). Apabila Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang gemar menumpuk kekuasaan, kekayaan, kejayaan dan kedigdayaan, maka akan banyak kelompok kecil dan minoritas yang terlindas.  

Dua samudera besar yang mengapit pulau-pulaunya, serta tempat pertumbukan cesar-cesar aktif yang membawa ancaman gempa bumi dan tsunami, telah melilit Indonesia bagai seekor naga yang menjaga pusaka sakti. Unsur supranatural yang kuat dalam setiap hulu hati penduduk Indonesia juga bagai perisai yang mampu membentengi dari pengaruh buruk rasionalisme. Dengan cara itu pula, Indonesia terselamatkan oleh bambu-bambu runcing dalam menghadapi mesin-mesin perang moderen ketika mempertahankan kumandang proklamasi.  

Sehingga, dibutuhkan pikiran dan jiwa besar dalam menjembatani beragam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu. Penolakan atas dominasi dan hegemoni adalah bagian dari upaya menjaga kewarasan bersama agar tidak lagi terjebak dalam pola penguasaan sepihak yang pada gilirannya hanya menghancurkan keberagaman.  

Sebagai negara yang tidak-tidak, Republik Indonesia memiliki kearifan tradisional untuk menentukan bagaimana ia diperintah. Kekuasaan menjadi tidak tak terbatas. Kepemilikan juga bukan berarti bisa diraih sampai sebesar-besarnya bagi kehidupan pribadi. Konstitusi malah memberi perintah agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang menyisihkan dana sebesar 2%. Kita menjadi telanjur lupa bahwa solidaritas sosial dan kultural adalah batu, semen dan pasir yang menjadi unsur perekat bangunan keindonesiaan. Tanpa itu, 17 Agustus hanya menjadi sebuah peringatan tanpa makna dan kemerdekaan tanpa pembebasan. Tentu kita tidak akan mengatakan bahwa Indonesia tidak merdeka dan tidak terjajah, karena masing-masing orang sudah bisa merasakan betapa indahnya kebebasan menyatakan pendapat. Dirgayahu Republik Indonesia ke-62…

Dalam perumusan rancangan undang-undang menyangkut pemilu legislatif, terdapat keinginan sejumlah partai politik untuk kembali menggunakan klausul aneh: electoral treshold (ET). ET dijadikan alasan untuk menyederhanakan (jumlah) partai politik, padahal terbukti partai politik lama berbaju baru bisa maju juga. Padahal, kalau ditelusuri, pencantuman ET hanya akan menghancurkan partai politik dan sistem kepartaian, alias menghantam kedalam diri partai politik pengusulnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai politik yang mendapatkan perolehan kursi atau suara lebih dari 3% dalam pemilu 2004 akan mendapatkan angka yang sama pada pemilu 2009? 

Selama Orde Baru, eksistensi partai politik hanya terwakili lewat Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Sementara, Golongan Karya bukan berbentuk partai politik, sekalipun turut serta sebagai peserta pemilihan umum. Sejak pemilu 1971 sampai pemilu 1997, jangankan ketentuan tentang electoral treshold, bahkan nomor urut masing-masing organisasi peserta pemilu (OPP) itu tidak berubah. PPP nomor urut satu, Golongan Karya nomor urut dua, serta PDI nomor urut tiga.  

Sekalipun demikian, kehidupan kepartaian dikekang. Selalu saja muncul upaya mengintervensi proses pemilihan ketua umum PPP dan PDI. Kita masih ingat bagaimana sulitnya Muhammad Hatta dalam mendirikan partai politik untuk menjadi peserta pemilu 1971. hal itu berdampak buruk. Banyak pendapat yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan bantuan utang luar negeri yang besar menjadi tidak terawasi dengan baik, ketika kebebasan partai politik dikebiri dan pendirian partai politik dianggap sebagai tindakan melawan undang-undang. Partai Uni Demokratik Indonesia dan Partai Rakyat Demokratik adalah dua partai politik yang berdiri di bawah Orde Baru, namun tidak memiliki kesempatan untuk menjadi OPP dalam pemilu 1997.  

Ketentuan tentang ET baru diberlakukan dalam pemilu 1999, namun digunakan untuk pemilu 2004. Kita tahu betapa peserta pemilu 1997-lah (PPP, PDI dan Golongan Karya) yang mendisain pemilu 1999, termasuk anggota DPR 1997-1999 yang tidak mewakili partai politik. Implikasinya, bagi partai-partai politik yang tidak memperoleh pemilih sebesar 2% atau lebih, tidak dibolehkan mengikuti pemilu 2004, kecuali berganti nama, berikut lambang.

Tetapi, berapapun kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik itu di DPR RI atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, tetap sah dimiliki oleh partai politik yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi, setiap suara yang dimiliki oleh partai politik dinilai seharga Rp. 1000,- per suara. Maka banyak partai politik yang tidak memiliki anggota DPR atau DPRD yang memperoleh dana dari anggaran negara dan anggaran daerah.  

Sementara, kepesertaan dalam pemilu 1999 tidak menggunakan ET. Untuk pertama kalinya digelar pemilu yang lebih demokratis, maka partai-partai politik peserta pemilu 1999 cukup melewati verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan oleh Tim Sebelas dan KPU. Anggota KPU-nya pun berasal dari pemerintah dan partai-partai politik. Kenyataannya, sebanyak 48 partai politik berhasil maju dalam pemilu 1999, tetapi yang berhasil mendapatkan dukungan di atas 2% hanya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN dan Partai Bulan Bintang. Sebanyak 42 partai politik gagal mendapatkannya, sehingga harus berganti nama untuk mengikuti pemilu 2004. 

Lalu pada pemilu 2004 dengan prosentase ET yang mencapai angka 3% atau lebih, maka hanya tujuh partai politik yang berhak ikut secara langsung dalam pemilu 2009, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PAN, Partai Demokrat dan PKS. Perhatikan bagaimana PBB terlempar dari arena pertarungan pemilu 2009, sementara Partai Demokrat dan PKS muncul sebagai kekuatan politik baru. Hanya saja angka-angka dukungan pemilih yang diperoleh oleh masing-masing partai politik ini tidak bisa disebut akan bertahan selamanya, kalau melihat perilaku dan dinamika pemilih di Indonesia.   

Otoritarianisme Terselubung 

Nama, lambang dan bendera adalah bagian terpenting sebagai identitas politik partai.  Upaya meleburkan identitas partai kepada partai lain, hanya sekadar untuk bisa mengikuti pemilihan umum adalah penyelewengan atas cita-cita awal pendirian partai. Dengan situasi keindonesiaan yang unik, terutama dengan adanya 1000 lebih etnis dan sub etnis, serta latar belakang pemikiran politik yang berkembang sejak pra kemerdekaan, begitu pula dengan adanya agama-agama nasional/resmi dan agama-agama lokal/adat yang tidak resmi, justru menunjukkan bahwa penyeragaman adalah bagian yang bertentangan dengan kebhinnekaan.  

Pemaksaan politik kearah penggabungan juga akan membawa situasi kepada masa lalu, ketika partai-partai peserta Pemilu 1971 melebur ke PPP, PDI dan Golkar jelang Pemilu 1977. Keadaan itu justru memicu terbentuknya rezim otoriter-birokratik yang tanpa kritik internal. Secara perlahan, demokrasi berhasil dibunuh, lalu kebijakan pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya alur pikir bangsa Indonesia. Pengebirian atas partai-partai politik ini terbukti mengeroposkan bangsa ini dan menjungkalkan jutaan rakyat ke jurang krisis. Pertanyaan post factum bisa diajukan: andaikan ada demokrasi pada masa Orde Baru, akankah Indonesia tergelincir juga ke jurang krisis ekonomi? 

Dengan adanya ET, maka agenda “pembunuhan” terhadap partai-partai politik yang tidak berhasil melewatinya justru dilakukan secara legal. Padahal, menurut UUD 1945, lembaga yang berhak membubarkan partai-partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi.  Dari segi apapun, perjuangan politik itu membutuhkan waktu lama. Tidak dalam jangka waktu lima tahun atau sepuluh tahun. Sistem politik akan mudah sekali diselewengkan apabila diserahkan semata-mata kepada pihak pemenang. Ketika sebuah partai politik diharuskan mengganti nama, lambang atau bendera, maka partai politik telah kehabisan energi dan mengalami kerugian secara historis, sosiologis, ekonomi dan politik.  

Kerugian secara historis didapat karena klaim atas tanggal pendirian tidak lagi mudah diperoleh. Analogi yang paling tepat adalah klaim pendirian atas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Apabila lambang negara Garuda Pancasila diganti, nama Republik Indonesia diganti atau bendera Merah Putih ditambahkan warnah lain, maka hak historis negara Republik Indonesia akan hilang melayang. Pemaksaan untuk mengubah nama, lambang dan bendera saja untuk sebuah partai politik yang  tidak lolos ET menunjukkan perenggutan atas kemerdekaan berpartai dan hak historis partai politik yang bersangkutan.  

Kerugian secara sosiologis lebih terhubung dengan identifikasi masyarakat (baca: warga negara) atas partai politik yang bersangkutan. Perubahan nomor urut partai politik saja akan menyulitkan, terutama bagi anggota masyarakat yang sudah telanjur mempercayai nomor identifikasi partai politik tertentu, ketimbang nama atau lambang partai politik yang bersangkutan. Partai politik yang berubah nama atau lambang akan dengan sendirinya memerlukan sosialisasi ulang kepada basis-basis sosial kemasyarakatan.  

Kerugian secara ekonomi jelas lebih banyak lagi. Akan terjadi inefisiensi anggaran. Bayangkan saja, berapa kop surat harus dicetak lagi, plang nama, kartu nama, dan lain-lainnya? Berapa banyak yang harus dibuang percuma, karena masa berlaku sudah habis dan segera harus diganti dengan nama baru? Partai-partai yang belum meraih ET akan mendapatkan kerugian berkali-kali lipat dan bekerja juga berkali-kali lipat, dibandingkan dengan yang meraih ET. Asas keadilan dalam berpolitik dengan sendirinya juga akan sirna.  

Tulisan menghibur dari Prof Mahfud MD. Menciptakan banyak kemungkinan. Mungkin ini, mungkin itu…

 

Seputar Indonesia, Rabu, 5 Septembr 2007 Keanehan Seleksi Anggota KPU

oleh

Prof Dr Mahfud MD

 

Pekan lalu, karena terpengaruh oleh gugatan Indra J Pilliang atas hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2007 ke PTUN,saat memberi kuliah di pascasarjana UGM, para mahasiswa menggunjingkan kemungkinan tidak diluluskannya dengan sengaja orang-orang tertentu pada tes dalam seleksi calon anggota KPU itu.

 

Meskipun pada setiap tes itu biasa ada yang lulus dan tidak lulus,mereka heran, tes tersebut menghasilkan orang-orang yang tak pernah dikenal tapi sekaligus menggugurkan semua nama beken yang dianggap layak membenahi KPU. ”Masak, dari sekian banyak nama beken tak satu pun lulus. Mungkinkah ada kesengajaan tidak meluluskan nama-nama beken itu?” celetuk beberapa mahasiswa.

 

Penidaklulusan Tes

 

Penidaklulusan itu mungkin ya, mungkin tidak. Selain menentukan secara obyektif, sebuah tes memang bisa dengan sengaja meluluskan atau tidak meluluskan orang, tergantung pada yang melakukan tes. Saya dapat memberi contoh tentang ini. Amri adalah mahasiswa yang pandai. Academic record-nya nyaris sempurna dengan indeks prestasi kumulatif hampir mendekati 4,00. Karena kecintaannya pada dunia akademik, setelah lulus sarjana, dengan predikat cum laude, dia melamar untuk menjadi dosen di almamaternya. Tapi, seorang dosen penguji untuk perekrutan calon dosen itu tidak menyukai Amri. Amri dianggap terlalu arogan karena saat kuliah kerap mencecar sang dosen dengan pertanyaan yang tak mudah dijawab.

 

Saat ujian lisan dalam mata uji Ilmu Politik, Amri yang memang pandai dapat menjawab semua pertanyaan dengan hampir sempurna. Sejarah pemikiran politik klasik sampai zaman modern dijelaskannya dengan sempurna. Judul dan isi buku-buku penting dielaborasi dengan baik.Teori Machiavelli, Aristoteles, Plato, John Locke, dan yang lain-lain diuraikan dengan tuntas. Dosen penguji yang tak menyukai Amri itu mencari akal untuk tidak meluluskannya.

”Baik, kalau bisa menjawab dua dari tiga pertanyaan tentang teoretikus politik ini kamu lulus,” kata sang dosen. ”Siapa nama kakeknya Plato?” tanya sang dosen. Amri tak bisa menjawab.” Jam berapa Machiavelli dilahirkan?” tanya sang dosen lagi. Lagi-lagi Amri tak dapat menjawab.

 

”Menghadap ke arah mana rumah John Locke?”tanya sang dosen lagi.Yang ini pun tak dapat dijawab oleh Amri. Akhirnya Amri dinyatakan tidak lulus karena memang sengaja diuji dengan pertanyaan yang tak mungkin dijawab. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu memang tidak ada di dalam buku-buku yang terkait Plato, Machiavelli, dan John Locke yang pernah dibacanya. Jadi, Amri sengaja tidak diluluskan dengan jebakan pertanyaan ”sepele” yang tak diketahuinya karena sama sekali tak penting untuk diketahui.

 

Bagaimana Seleksi di KPU?

 

Selain menggunakan ukuran dan penilaian yang objektif,dengan demikian, seorang dosen atau penguji memang bisa saja sengaja meluluskan atau tidak meluluskan peserta ujian. Dalam seleksi calon anggota KPU yang menghebohkan itu memang mungkin saja peserta tes tertentu sengaja tidak diluluskan melalui jebakan dengan soal-soal sepele dan tidak penting. Sebagai dosen, saya tahu itu mudah dilakukan.Seorang penguji memang bisa menilai dengan ukuran objektif, bisa sengaja tidak meluluskan dan bisa sengaja meluluskan.

Meski dosen dalam bidang hukum, misalnya, saya bisa juga menguji dan tidak meluluskan tes psikologi bagi seorang psikolog top sekali pun dengan soal yang mungkin tak pernah dipikirkannya.

 

Misalnya, saya mengujinya dengan pertanyaan: Berapa orang keponakan Sigmund Freud? Atau: Berapa jumlah tahi lalat Sigmund Freud? Dalam kasus seleksi anggota KPU 2007 saya hanya mengatakan penidaklulusan itu ”mungkin” saja karena memang bisa, kalau mau. Jadi, penidaklulusan itu mungkin ya dan mungkin tidak. Kalau penidaklulusan itu disengaja, tentu rekayasanya tidak sesederhana contoh di atas.

 

Rekayasa bisa dilakukan dengan canggih sehingga tetap ”seolah-olah” objektif.

Rekayasa itu bisa dimulai dari penunjukan panitia seleksi yang tak jelas proses perekrutan dan kriteria penentuannya, yang diajukan begitu saja kepada Presiden untuk diangkat. Para anggota Panitia Seleksi itu di-fait-accompli tanpa mereka sadari untuk melakukan seleksi menurut panduan jebakan tertentu yang tak bisa ditawar.

 

Pembuat tes selanjutnya dipilih dari orang tertentu dengan deal agar orang-orang tertentu bisa tidak lulus.Akhirnya, lahirlah hasil seleksi yang seolah-olah sudah benar, objektif, dan prosedural. Namun, aneh bin ajaib karena berlawanan dengan pandangan dan harapan umum. Harus diingat bahwa permainan rekayasa itu hanya ”kemungkinan,” yang dalam kenyataannya mungkin juga tidak terjadi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa upaya penidaklulusan orang melalui ujian itu sangat bisa.

 

Karena itu harus diperhatikan juga kemungkinan lain,yakni bahwa hasil tes itu sudah benar, objektif, dan tanpa rekayasa. Berdasar kemungkinan ini, kita harus selalu siap untuk menerima hadirnya tokoh-tokoh baru yang tadinya tidak terkenal tetapi bisa lolos tes dan mampu menyisihkan tokoh-tokoh lama yang menjadi idola banyak orang.

 

DPR Dapat Menolak

Hanya saja, kemungkinan rekayasa penidaklulusan menjadi menguat karena secara common sense memang sangat aneh.Masak tak satu pun dari yang hebathebat dan kritis tidak lulus? Apalagi, banyak di antara yang hebat-hebat itu adalah tokoh baru juga untuk arena KPU.

 

Untuk membangun kepercayaan publik, DPR harus memberi penilaian dan sikap politik atas seleksi calon anggota KPU yang telah berlangsung.Kalau perlu,DPR menolak hasil seleksi itu agar jika ada demagog yang bermain secara diam-diam di balik masalah ini dapat dihadang. DPR mempunyai hak untuk menerima atau menolak calon-calon anggota KPU,yang mungkin merupakan hasil rekayasa penidaklulusan terhadap calon-calon lain yang potensial.(*)

Moh Mahfud MD Guru Besar bidang Hukum dan Anggota DPRRI

Seputar Indonesa, 21 Januari 2007 

Pembahasan rancangan undang-undang tentang partai politik diharapkan mampu menghasilkan perbaikan atas kinerja pemerintahan. Sejauh ini, sistem kepartaian berjalan terpisah dengan sistem pemerintahan. Sistem kepartaian yang bekerja dalam pemilu nasional dan pilkada, tidak diikuti dengan pemahaman yang baik atas sistem pemerintahan.  Akibatnya kita hanya sibuk dengan perhitungan-perhitungan menyangkut pemenang atau pecundang dalam pemilu dan pilkada, tetapi kurang memberi perhatian kepada kinerja sang pemenang setelah mengendalikan pemerintahan.  

Sistem kepartaian biasanya bekerja secara sentralistik. Pusat kekuasaan berada di tangan masing-masing ketua dewan pertimbangan atau ketua dewan syuro partai politik. Sementara ketua umum atau presiden partai politik hanya menjadi eksekutif atau manager yang kekuasaannya terbatas. Hal ini terlihat pada Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PKB. Sementara pada PPP, PDI Perjuangan dan Partai Golkar terlihat lebih berimbang antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di jajaran partai politik itu.  

Dengan sistem seperti itu, dominasi dan hegemoni bergerak sempurna. Para anggota parlemen nasional, misalnya, sedikit sekali diberikan peluang untuk mengambil inisiatif atas isu-isu penting yang berkembang. Tetapi, untuk isu-isu yang dianggap tidak terlalu penting dan jarang mendapatkan perhatian masyarakat, terutama dalam rapat-rapat komisi, anggota parlemen lebih memiliki keleluasaan. Menurut informasi dari kalangan staf ahli, keleluasaan itu lebih terkait dengan kapasitas pribadi yang dimiliki oleh masing-masing anggota parlemen. Sudah menjadi pengetahuan umum betapa anggota parlemen periode 2004-2009 ini kurang berkualitas dibandingkan dengan periode 1999-2004, sekalipun dari tingkat pendidikan anggota parlemen sekarang lebih baik.  

Pengendalian terhadap anggota parlemen itu berhulu pada sistem proporsional setengah terbuka yang dilakukan dalam pemilu parlemen. Para calon anggota legislatif yang mewakili daerah pemilihan tertentu diurutkan berdasarkan keputusan partai politik. Mereka yang terpilih harus melewati bilangan pembagi pemilih untuk terpilih. Apabila gagal, mereka harus menyerah kepada nomor urut, bukan kepada perolehan suara terbanyak yang berhasil diraih. Selain itu, anggota parlemen terpilih juga harus berhadapan dengan hantu recall. Partai politik menegaskan dominasi dan kepemilikannya atas anggota parlemen.  

Kehilangan Inisiatif 

Sistem kepartaian seperti itu menyebabkan inisiatif-inisiatif anggota parlemen menjadi hilang. Pada tingkat eksekutif, keadaan justru berlangsung sebaliknya. Tidak ada klausul menyangkut recall terhadap kepala daerah yang terpilih. Begitupun dengan tingkat otoritas dan otonomi yang luas yang dimiliki oleh para menteri, sekalipun dipilih berdasarkan preferensi dan referensi partai politik. Bahkan dengan mudah para kepala daerah terpilih bisa pindah menjadi pengurus partai politik lain yang tidak mengusungnya.  Sebulan setelah terpilih, Gubernur Bengkulu malahan berpindah menjadi pimpinan partai politik lawannya dalam putaran kedua pemilihan, yakni Partai Demokrat. Sementara Ia diusung oleh PKS. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga begitu, yakni berpindah menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang dilawannya pada putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden.

Fleksibilitas yang dimiliki oleh pejabat-pejabat politik di lingkungan eksekutif itu menyebabkan para pejabat di parlemen selalu melirik peluang untuk masuk kedalam jabatan-jabatan politik di pemerintah. Begitu banyak pimpinan dan anggota DPRD yang memilih menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah, sehingga meninggalkan pekerjaan-pekerjaan pokoknya. Dalam pola hubungan yang dilakukan dalam tubuh partai-partai politik, juga terlihat bagaimana sistem pemerintahan berjalan timpang dengan sistem kepartaian.

Ketika sistem pemerintahan sudah menjalankan pola desentralisasi, partai politik justru belum menjalankan sama sekali. Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, mengatakan bahwa partainya sudah melakukan desentralisasi kepartaian. Namun, kalau melihat bagaimana intensifnya pengaruh Soetrisno dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, agak sulit mengatakan bahwa PAN sudah mendelegasikan sejumlah kekuasaan kepada pimpinan wilayah dan daerah. Padahal PAN paling memiliki kapasitas untuk melakukan desentralisasi kepartaian, terutama dari sisi sumberdaya manusia dan ide-ide negara federal yang pernah tumbuh subur pada awal kelahirannya.  

Desentralisasi kepartaian layak diatur secara lebih rinci, sebagaimana terjadi pada sistem pemerintahan. Partai-partai politik nasional dan pimpinan pusat partai politik nasional selayaknya hanya berurusan dengan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat, yakni pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, fiskal dan moneter nasional, serta agama. Diluar itu merupakan kewenangan pimpinan politik daerah. Dengan cara seperti itu, pimpinan pusat partai politik tidak perlu menjadi rebutan, hingga ada partai politik yang memiliki pengurus pusat sebanyak 1000 orang.

Kalaupun jumlah pengurus bisa berjumlah banyak, namun tugas-tugasnya akan lebih baik ditujukan untuk membantu pengurus wilayah atau daerah.  Masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan lain-lain sebaiknya merupakan domain daerah, kecuali yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Dengan cara itu, pimpinan partai-partai politik tidak harus bersuara atas segala macam persoalan, karena bisa jadi bias-bias subjektifitas menjadi kental.

Penyeragaman struktur pimpinan wilayah dan daerah juga bukan merupakan keharusan, bahkan perlu dihindari. Keunggulan komparatif masing-masing pengurus wilayah dan daerah akan segera terlihat, ketika pimpinan pusat partai politik melakukan evaluasi.  

Antisipasi Partai Politik Lokal 

Pengaturan soal ini bisa masuk kedalam undang-undang tentang partai politik. Bangsa ini membutuhkan partai politik yang liat dan kuat. Selama muatan UUD 1945 tidak diubah lagi, maka peranan dan pengaruh partai-partai politik sangat dominan. Calon perseorangan yang dihebohkan itu hanya bisa masuk dalam kontestasi pilkada, bersaing dengan calon-calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, baik nasional atau lokal (khusus Aceh). Selain itu, calon perseorangan hanya bisa bersaing untuk merebut kursi Dewan Perwakilan Daerah.  

Tidak begitu lama lagi, kita juga akan menghasilkan satu formulasi ketatanegaraan baru, yakni dibolehkannya partai-partai politik lokal untuk bertarung dalam pilkada dan perebutan kursi DPRD provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Selama partai politik lokal di Aceh diakui keabsahannya, maka untuk mencegah dualisme sistem politik dalam konteks negara unitarian, peluang pendirian partai politik lokal di daerah lain menjadi keharusan konstitusional. Kita tinggal menunggu waktu pihak mana yang akan mengambil inisiatif untuk memajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.  

Antisipasi atas kemungkinan dibolehkannya pendirian partai politik lokal di seluruh daerah di Indonesia ini layak dilakukan partai-partai politik nasional sejak dini. Caranya lagi-lagi dengan desentralisasi kepartaian. Partai-partai nasional yang paling mampu menyerap kepentingan masyarakat lokal akan dengan mudah menancapkan pengaruhnya. Sementara, partai-partai nasional yang hanya bertumpu kepada figuritas elite dan dikendalikan untuk kepentingan elite semata, justru akan ditinggalkan. Migrasi politik akan terjadi, terutama setelah terbukti bahwa elite-elite politik nasional tidak bekerja untuk kepentingan rakyat di daerah, melainkan demi kepentingan elite-elite itu sendiri.  

Persoalan yang begitu banyak di bumi Indonesia sungguh mustahil akan bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin model Soekarno dan Soeharto. Para pemimpin yang bisa berbagi kekuasaan kepada pemimpin-pemimpin lainlah yang akan memberi perbaikan. Kolektifitas kepemimpinan menjadi penting, tidak lagi terpaku kepada ketunggalan. Dan adalah ironis, kalau ada pemimpin yang terus menerus menumpuk kekuasaan pribadi, tidak mau berbagi, seolah Indonesia adalah dirinya sendiri…. 

Tan Malaka sungguh percaya pada Tuhan. Tan juga cinta pada ibunya. Jejak pikiran Tan berhulu pada ibunya. Lelaki-lelaki Minang memang merasa selalu dikutuk menjadi Malin Kundang oleh ibunya, hingga menjadi batu, apabila lupa pada ibu. Guna menghindari itu, lelaki-lelaki Minang membawa garis keturunan ibunya pada tali darahnya. Lelaki-lelaki yang berubah menjadi pemberang, apabila menemukan ada perlakuan tidak wajar pada ibu, sekaligus ibu pertiwi.  

Tan berjalan ke banyak tempat: Belanda, China, Singapura, dan lain-lain. Ia juga mengirim surat-surat ke Moscow, markas besar Komunis Internasional (Cominteren). Ia menolak perintah Moscow untuk memberontak  pada tahun 1926. Makanya, Muhammad Hatta mengatakan Tan berpunggung lurus, hingga tidak bisa membungkuk kepada Stalin.  

Ketika film Gie membawa gairah dalam kehidupan kaum muda dan remaja beberapa waktu lalu, mulai terlihat adanya kaum muda idealis dalam wujud parlente. Gie adalah generasi aktivis yang gagal menyeberangi zaman peralihan. Ia masuk ke lorong-lorong kelas sejarah, tetapi mengalami kekecewaan atas situasi kekinian yang dia hadapi. Ia mengadu kepada gunung, lalu asap beracun dari gunung itu juga yang membawa pergi nyawanya dan sekaligus abu jenazahnya. 

Dengan Gie, gejolak kaum muda idealis mulai bisa mendapat wadah yang tepat. Tetapi, Gie tidak menghasilkan gagasan-gagasan perubahan. Gie sama dengan Ahmad Wahid yang banyak mengkritik. Ibaratnya, dengan Gie dan Wahib, kaum muda menjadi lebih kritis, curiga pada apapun, terutama kemapanan dan keprofanan. Wahib juga mati muda ketika mengalami kecelakaan di kawasan Senen. Ia sempat ditolong gelandangan, kelompok yang paling dibelanya. 

Tetapi, sekadar kritikan saja tidak cukup untuk menggerakkan atau mengubah sebuah bangsa. Gie dan Wahid belum banyak memikirkan bangsa, apalagi dalam tatanan regional dan global, secara sistematis. Yang memikirkan itu adalah Tan Malaka,  sebelum Republik Indonesia dibentuk. Buku-bukunya dibaca diam-diam, karena Tan dikejar oleh intel-intel polisi kolonial. Tan bahkan mendirikan sekolah-sekolah non pemerintah di Semarang. Ia menulis juga tentang massa aksi. Dengan jembatan keledai Materialisme Dialektika dan Logika, ia sembunyikan buku-buku kutipan dalam pikiran. 

Pada masa Orde Baru, buku-buku Tan juga dilarang. Para mahasiswa harus membacanya diam-diam. Pembaca buku Tan juga takut dicokok oleh intel-intel polisi atau yang pura-pura jadi intel untuk diperas keluarganya. Dengan cara itu, Tan terkubur, menempuh jalan lengang, berikut seluruh buku-buku yang ditulisnya atau buku-buku tentang dia. Tapi, bagi pengagumnya, tentu buku-buku itu hanya disimpan dalam peti-peti tertutup, pada loteng-loteng gudang, atau di tempat-tempat yang sulit dilacak.

Cara orang-orang menyembunyikan buku Tan atau tentang Tan barangkali tidak kalah misteriusnya dengan cara Tan menyembunyikan naskah bukunya pada ruas-ruas bambu di kakus gubuk tempat tinggalnya, di Kalibata, dulu.  

***  

Harry A Poeze, seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk mencari informasi apapun tentang Tan, telah datang membawa kabar. Tan tidak dibunuh atau disuruh bunuh oleh Kelompok Sutan Syahrir atau kelompok Muhammad Hatta, sebagaimana sempat digembar-gemborkan. Ketiganya jelas saling kenal-mengenal dalam raga, pikiran dan kebudayaan. Bagaimana mungkin mereka saling bunuh? Tan ditembak mati pasukan Batalyon Sikatan pimpinan Letnan Dua Soekotjo pada 21 Februari 1949.  

Apa motif penembakan Tan? Revolusi, manusia dalam revolusi. Tan yang bergerilya dan sempat mengumpulkan pendukung atas nama Merdeka 100%, jelas menjadi korban dari propaganda di kalangan elite. Soekarno dan Hatta yang lebih memilih meja perundingan, telah mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pejuang lain, termasuk Jenderal Soedirman yang memutuskan pergi ke hutan. Maka, Soedirman sempat mendukung Persatuan Perjuangan pimpinan Tan.

Soliditas internal kalangan elite tentu tergoncang oleh keuletan propaganda Tan yang keras melawan kolonialisme. Dimanapun ada kolonialisme, Tan datang dan melawannya. Tidak salah kalau Harry A Poeze menyebut Tan sebagai “Che Guevara Asia”.  

Lalu, di pelosok-pelosok desa di tanah Jawa – sebagai pusat kolonialisme terlama dan terbesar –, perseteruan biasa di kalangan elite pergerakan itu diterjemahkan sebagai permusuhan antar elite. Tan masuk kategori kelompok kiri yang lantas diberangus. Terjemahannya adalah hukuman mati. Bukan Letnan Dua Soekotjo yang sempat menjadi Walikota Surabaya itu yang harus dilsalahkan, apalagi perseteruan di kalangan elite, tetapi sikap setelah Tan mati. Ia diberi gelar sebagai Pahlawan Nasional, tetapi foto-fotonya jarang ditampakkan dalam buku-buku sejarah. Kuburan dan tulang-belulangnyapun tidak dicari.  

***  

Bagi generasi kini, Tan tentu sulit dikenali lagi. Buku-buku yang ditulisnya atau buku-buku tentang dia, sudah begitu mudah didapatkan. Tetapi, semakin mudah mendapatkan buku-buku itu, semakin kabur gambar Tan. Mengapa? Barangkali karena nilai romantika atas buku itu hilang. Membaca buku, tanpa romantika, bagai menelan sepiring nasi tanpa sambal.  

Dulu, saya diperkenalkan kepada buku Dari Penjara Ke Penjara oleh seseorang yang bernama Arfandi Lubis. Sekalipun bermarga Batak, ia fasih berbahasa Minang. Ia menemani, dengan setia, tanpa intimidasi, dalam kegiatan inisiasi jurusan yang saya ikuti di kawasan Puncak, Jawa Barat. Dalam dingin malam, ketika saya direndam di sungai pada waktu dini hari, Arfandi terus membongkar cara berpikir saya tentang banyak hal.  

Dan pelan, Arfandi selalu bertanya, sudah sampai bab berapa saya membaca buku itu. Sebagai mahasiswa baru, saya tentu menjelaskan bagian-bagian yang sudah saya baca dan corat-coret. Saya lupa, apakah pernah mengembalikan buku itu. Yang jelas, buku berwarna merah itu sudah penuh dengan coretan dan lipatan.  

Pada satu malam, saya bertemu Arfandi di gedung bioskop Lenteng Agung. Waktu itu, bersama dengan teman-teman aktivis majalah pers mahasiswa, kami berniat menonton film yang sempat dilarang, tapi boleh diputar kemudian: Yang Muda Yang Bercinta. Arfandi yang setahu saya selalu ditemani mahasiswi-mahasiswi cantik – mungkin karena daya pikat kecerdasan dan idealismenya—bercerita bahwa ia sedang menghadapi usus-ususnya yang dirayapi penyakit.  Itu pertemuan terakhir saya dengan Arfandi.

Beberapa waktu kemudian, saya mendengar kabar, Arfandi meninggal di Amerika Serikat dalam upaya mengobati penyakit kanker pada usus-ususnya. Arfandi harus mati di sebuah negara yang – setahu saya – tidak pernah disukainya. Deru revolusi di Amerika itu barangkali di mata Arfandi terkesan terlalu dibuat-buat, untuk menutupi pola penghancuran suku-suku Indian secara sadis.  

Kabar tentang tanggal kematian Tan yang datang dari Harry A Poeze – yang beruntung saya undang ke Yayasan Harkat Bangsa Indonesia dan Universitas Paramadina untuk diskusi –, telah mengembalikan saya pada ingatan tentang Arfandi. Tan mati ketika revolusi telah mendekati titik akhir. Arfandi meninggal pada usia sangat muda dalam kebencian yang dalam pada penindasan.  Dan kita, generasi sekarang, terus bergulat dengan hidup yang tidak lagi puitis. Hidup tanpa revolusi. Hidup yang berputar-putar pada kekinian dan kedisinian… 

Koran Tempo,  14 Agustus 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengabulkan tuntutan bahwa proses pencalonan kepala daerah lewat jalur perseorangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan itu belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Dengan keputusan itu, berarti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar di berbagai daerah wajib mengikutsertakan pasangan calon perseorangan. Tentunya ketentuan-ketentuan teknis pasangan calon perseorangan ini harus diatur lagi, baik melalui revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), penyusunan peraturan pemerintah, maupun keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Perdebatan tentang peraturan perundangan menyangkut calon perseorangan ini menjadi marak, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Menurut penulis, sebaiknya pengaturan itu dilakukan lewat perpu. Alasannya, (1) menjaga momentum agar calon perseorangan ini segera diakomodasi dalam proses pilkada di sejumlah daerah yang belum melaksanakan pilkada; (2) menghindari kepentingan partai politik untuk menghambat kehadiran calon perseorangan ini, terutama yang digerakkan oleh sentimen negatif betapa calon perseorangan akan mematikan partai-partai politik; (3) memastikan agar hak-hak perseorangan yang dijamin oleh UUD 1945 itu segera terimplementasi; dan (4) memberikan arah yang jelas sebelum pilkada yang sebenarnya terselenggara.

Agar perpu itu tidak ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, karena bisa dibatalkan oleh DPR apabila tidak mendapat pengesahan, seluruh proses penyusunan perpu itu selayaknya melibatkan anggota DPR dari semua partai politik secara intensif. Pelibatan itu bisa dengan cara mengadakan pertemuan para ahli (expert meeting), konsultasi publik ke pelbagai daerah, seminar, sampai studi kualitatif dengan metode depth interview. Dengan metode-metode seperti itu, sedapat mungkin perpu menjadi jembatan pertemuan beragam kepentingan, sehingga berhasil memetakan persoalan yang bisa jadi datang pasca-perpu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ajang pertemuan konsultatif atau dialog informal bisa juga digunakan antara pemerintah dan DPR, sembari juga melibatkan pakar yang ahli di bidangnya.

Aceh sebagai rujukan

Sebagai rujukan awal, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bisa digunakan. Pasal 68 ayat 1 menyebutkan calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50 persen dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota. Sementara itu, pasal 68 ayat 2 menyebutkan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis. Tentu dibutuhkan beragam perangkat teknis untuk menguji validitas dari bukti-bukti yang diajukan itu.

Apabila partai-partai politik di DPR RI memberikan syarat yang terlalu besar, misalnya dengan syarat sekurang-kurangnya 5 persen, 10 persen, atau apalagi 15 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen wilayah, kesulitan-kesulitan ganda akan ditemui, terutama dalam metode verifikasinya. Syarat 15 persen berlebihan, karena partai politik pun tidak dibebani syarat sebesar itu, sehingga ada klausul tentang partai politik atau gabungan partai politik. Pengalaman pilkada yang sudah dilakukan di 16 provinsi, 242 kabupaten, dan 46 kota menunjukkan bahwa partai-partai politik yang mempunyai kursi atau suara kurang dari 1 persen jumlah pemilih pada pemilu legislatif 2004 juga mempunyai hak mengajukan calon atau pasangan calon, ketika bergabung dengan partai-partai politik lain.

Selain itu, syarat dukungan 3 persen dalam pilkada Aceh bagi calon perseorangan ditempatkan sebagai syarat teknis, bukan syarat substantif. Syarat substantif yang diatur dalam pasal 67 ayat 2 adalah 13 syarat, mulai kewarganegaraan, menjalankan syariat agamanya, taat kepada UUD 1945, sampai tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jangan sampai para warga negara yang ingin menjalankan hak-hak konstitusionalnya justru dihambat dengan syarat teknis dan politis, yang pasti membutuhkan pembiayaan tidak sedikit, dari menyusun tim pencarian KTP atau tanda bukti diri, melakukan perjalanan ke pelbagai pelosok daerah, membiayai fotokopi, menanggung biaya transportasi dan akomodasi, hingga kebutuhan lainnya untuk mendapatkan surat pernyataan dukungan dari penduduk.

Sementara itu, partai-partai politik yang mengajukan pasangan hanya menggunakan hasil perhitungan suara resmi pemilu legislatif dari Komisi Pemilihan Umum daerah, bukan lewat pengumpulan satu demi satu kartu anggota atau simpatisan partai-partai politik. Apalagi syarat teknis dan politik ini hanyalah satu tahapan dari banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon perseorangan.

Dalam penyusunan perpu, pihak-pihak yang bisa dilibatkan juga adalah (1) Departemen Dalam Negeri, terutama tim penyusun UU Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan pemerintah di bawahnya; (2) Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh; (3) para calon kepala daerah yang menggunakan jalur perseorangan, baik yang ditetapkan sebagai calon oleh KIP maupun yang gagal menjadi calon; (4) para anggota DPR Aceh (DPRA); (5) para pemantau aktif dalam pilkada Aceh; (5) tokoh-tokoh dan anggota DPR RI yang terlibat dalam penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2006; serta (6) kalangan lain yang ahli di bidangnya. Dengan cara seperti itu, persoalan yang muncul dalam proses pelibatan calon perseorangan dalam pilkada Aceh bisa dipetakan secara lebih baik. Jangan sampai permasalahan yang muncul di Aceh dalam pelaksanaan pilkada lalu, yang melibatkan calon perseorangan, itu justru terulang lagi di daerah-daerah lainnya.

Problem revisi

Apabila yang dilakukan adalah revisi terbatas atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, justru bisa menuai permasalahan lanjutan. Sebagai informasi, Departemen Dalam Negeri sudah mengagendakan revisi total atas UU Nomor 32 Tahun 2004 yang paling banyak disidangkan dalam Mahkamah Konstitusi itu. Menurut rencana, UU Nomor 32 Tahun 2004 ini akan dipecah menjadi tiga UU, yakni (1) UU tentang Pemerintahan Daerah, (2) UU tentang Pemerintahan Desa, dan (3) UU tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah.

Artinya, revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi bersifat terbatas, karena harus lebih dulu melewati kajian yang lengkap atas pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan selama ini. Pertimbangan-pertimbangan lain yang sempat mengemuka, antara lain posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang juga sudah mulai menjadi bahan polemik, akan menjadi masukan positif bagi revisi. Begitu pula dalam kaitannya dengan kesamaan urusan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang memicu tumpang-tindih urusan/kewenangan antar dan interpemerintah daerah.

Apabila peraturan teknis itu disusun oleh KPU, kendala-kendala awal juga akan terjadi, terutama menyangkut kapasitas internal yang dimiliki oleh KPU. Sampai sekarang, KPU hanya memiliki tiga orang anggota. Dari segi pengambilan keputusan, akan sulit sekali tiga orang menyusun peraturan teknis yang bernilai sangat penting itu. Persoalan dan pelumpuhan kerja serta kinerja KPU ini tidak terlepas dari tidak adanya keputusan hukum dan politik yang serius menyangkut keberadaan KPU. Ketika Imam Prasodjo dan Mudji Soetrisno mengundurkan diri dari KPU, pemerintah dan DPR kala itu tidak serta-merta mengangkat penggantinya, begitu juga ketika sejumlah anggota KPU dituduh dan dimasukkan ke penjara.

Peraturan yang dikeluarkan KPU biasanya juga terbatas pada pengaturan internal, yakni menyangkut keberadaan organisasi KPU secara nasional. Apabila KPU tetap didesak menyusun dan menetapkan peraturan yang bisa mengikat secara eksternal, apalagi untuk kebijakan yang bobot politiknya tinggi, bisa diperkirakan akan menghadapi persoalan lebih serius, misalnya penolakan oleh pemerintah dan atau DPR. Jadi masuk akal apabila KPU tidak segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi KPU mengisi celah kekosongan hukum dan peraturan menyangkut keiikutsertaan calon perseorangan dalam pilkada. Sudah selayaknya perang wacana seputar aturan perundangan ini dihentikan hanya berdasarkan persepsi terbatas menyangkut kepentingan masing-masing.

Seputar Indonesia, 07 Agustus 2007 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota DPR RI, para ahli ilmu politik tanpa kecuali, juga kalangan masyarakat sipil, bereaksi keras atas surat bernomor 14/TS-KPU/VII/2007 yang dikeluarkan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu telah mengumumkan sebanyak 45 nama calon yang lulus tes tertulis dan rekam jejak.  

Mengacu kepada UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tim Seleksi seharusnya memberikan tes tertulis seputar pasal 11 ayat (c) dan (d) yang menyebutkan syarat menjadi anggota KPU adalah (1) setia kepada (a) Pancasila sebagai dasar negara, (b) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan (c) cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; serta mempunyai (2) integritas, (3) pribadi yang kuat, (4) jujur, dan (5) adil. Ujian tes tertulis lainnya mestinya memenuhi persyaratan pasal 11 ayat (e) yang menyebutkan calon anggota KPU memiliki (6) pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Persyaratan terakhir ini tidak atau belum diujikan secara tertulis oleh Tim Seleksi. 

Akan tetapi, Tim Seleksi terlihat tidak membaca UU No. 22/2007 dengan baik atau menafsirkan rumusan UU itu berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh anggota Tim Seleksi. Sebagaimana disampaikan oleh Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono, anggota Tim Seleksi, tes tertulis terdiri dari (1) Tes Inteligensi CFIT; (2) Inventory Kepribadian IPKP (Indeks Perilaku Kontra Produktif); (3) Tes Kesetiaan pada NKRI; dan (4) Tes MMPI. Prosentase penilaian menurut Tim Seleksi adalah 20% kecerdasan, 40% kesetiaan pada NKRI dan 40% integritas.  

Tanpa Referensi

Ketika materi ujian diluar keenam syarat UU, patut dipertanyakan tentang referensi yang digunakan oleh Tim Seleksi ketika menunjuk lembaga yang kompeten untuk melakukan tes tertulis. Selain itu muncul persoalan hukum menyangkut proses tender penunjukkan lembaga itu, sesuai dengan ketentuan menyangkut penggunaan APBN dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau syarat kesetiaan kepada (a) Pancasila sebagai Dasar Negara, (b) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan (c) Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 juga dijadikan ukuran – yang secara keliru ditafsirkan oleh Tim Seleksi sebagai kesetiaan pada NKRI–, maka para lulusan Perguruan Tinggi yang menamatkan kuliah sebelum tahun 1998, mestinya tidak perlu lagi diuji dan diberi bobot 40%.  

Mengapa? Karena para lulusan perguruan tinggi itu sudah mendapatkan materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sebagian peserta bahkan juga menjadi tim penatar P-4, baik yang bersertifikat atau tidak. Tim Seleksi mestinya juga tahu bahwa mata kuliah Kewiraan, Kewarganegaraan dan lain-lainnya itu selalu terhubungan dengan syarat kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia. Apakah parameter kesetiaan itu bisa diringkas menjadi tes yang disusun oleh anggota Tim Seleksi menjadi sejumlah soal yang belum teruji secara akademis dan empiris? Tim Seleksi terkesan telah mereduksi persoalan kesetiaan kepada NKRI ini menjadi eksperimen keilmuan yang sama sekali baru, terbukti dengan adanya soal menyangkut Abu Dujana.  

Begitupula ketika tes kecerdasan diberikan oleh Tim Seleksi dalam bentuk soal intellectual quotient (IQ) atau dalam bahasa teknis Prof Dr Sarlito adalah tes intelijensi CFIT. Materi tes kecerdasan ini tidak termasuk dalam kategori UU no. 22/2007, apalagi kalau tes kecerdasan itu berbentuk tes intelijensi CFIT itu. Pasal 11 (f) UU No 22/2007 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU adalah berpendidikan paling rendah S-1. Syarat itu sudah dipenuhi oleh para peserta yang lolos syarat administratif, yakni dengan mengirimkan fotokopi asli yang sudah dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Dengan memberikan lagi tes kecerdasan, Tim Seleksi telah mengambil alih tugas perguruan tinggi.

Asumsinya, apabila Tim Seleksi berlatar-belakang ilmu olahraga, lalu memberikan tes kecerdasan dalam bentuk mengoper dan menggiring bola, sesuai dengan ilmu yang dia kuasai, apakah cara ini sudah benar menurut UU No. 22/2007? Sehingga tes kecerdasan yang dilakukan itu tidak memiliki rujukan yuridis, hanya berdasarkan selera atau pilihan dari Tim Seleksi. Kalaupun materi kecerdasan yang berbobot 20% itu tetap dijadikan sebagai bahan tes tertulis tambahan, maka Tes Potensi Akademik dan beragam ijazah yang dimiliki oleh para peserta, dari jenjang sarjana, magister sampai doktor, semestinya menjadi acuan.

Ketika parameter kecerdasan hanya berdasarkan IQ, tanpa kejelasan batas waktu pengerjaan, maka pertanyaannya adalah apakah para lulusan perguruan tinggi yang sudah melewati banyak ujian kecerdasan itu tidak lagi berguna ijazahnya? Tes IQ itu terkesan dipaksakan, sehingga menggagalkan sebagian besar calon yang berasal dari kalangan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmuwan ilmu politik (seperti Prof Dr Ramlan Surbakti, Dr Victor Silaen dan Dr Valina Sinka Subekti), ilmu sejarah (Dr Anhar Gonggong), ilmu sosiologi (Hadar Navis Gumay) dan ilmu pemerintahan (Progo Nurjaman). 

Rekam Jejak

Selain itu, ketika Tim Seleksi mengumumkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas rekam jejak para peserta berdasarkan surat nomor 14/TS-KPU/VII/2007 itu, tidak diketahui bagaimana Tim Seleksi bekerja. Rekam jejak tentu terhubung dengan riwayat hidup masing-masing peserta, dalam pelbagai bidang kehidupan. Patut juga diingatkan bahwa rekam jejak tidak termasuk dalam kategori menurut UU No. 22/2007. Rekam jejak itu dengan sendirinya sudah termuat dalam syarat administratif. 

Persoalan menjadi jelas, ketika muncul email dari Prof Sarlito yang dimuat di media massa. Petikan email itu berbunyi: “Teknik pemilihan diurut berdasarkan rangking dari skor yang tertinggi sampai terendah. Kemudian dicek dengan track record satu per satu. Ada yang berada di urutan atas, terpaksa dicoret, karena ternyata masih terikat dengan salah satu partai politik (tidak terdeteksi pada seleksi administrasi), atau ada masalah keuangan yang belum terselesaikan dengan lembaga tertentu, atau latar belakangnya sama sekali tidak relevan dengan Pemilu, atau ternyata hasil MMPI-nya ada indikasi paranoid. Dalam hal itu, maka urutan di bawahnya naik ke atas dan dicek lagi track record-nya. Wanita diberi prioritas, karena disebutkan dalam UU bahwa anggota 30% KPU harus wanita (2 dari 7 anggota).” 

Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan pers Tim Seleksi pada tanggal 12 Juni 2007, seleksi rekam jejak dilakukan berdasarkan masukan masyarakat hingga tanggal 7 September 2007. Menurut Prof Dr Ridlwan Nasir, Ketua Tim Seleksi, “Kami akan melakukan klarifikasi terkait rekam jejak si calon di tahap wawancara. Nantinya dalam wawancara itu kami juga akan menggunakan masukan dari masyarakat.” (Kompas, 13 Juni 2007). Keterangan ini menunjukkan inkonsistensi atau pelanggaran atas tahapan yang sudah dijelaskan sendiri oleh Tim Seleksi. Pengusutan atas rekam jejak para peserta ternyata sudah dilakukan, padahal mestinya belum dilakukan sebagaimana keterangan pers awal dan ketentuan UU. Publik bisa saja terkecoh, dengan adanya pengumuman bahwa peserta yang gagal ke “putaran 45” adalah yang tidak memiliki rekam jejak yang diinginkan oleh UU yang juga tidak mensyaratkannya.  

Lalu, darimana Tim Seleksi memeriksa rekam jejak para peserta? Dari keterangan yang diberikan Tim Seleksi, rekam jejak para peserta itu berdasarkan pada berkas-berkas yang diserahkan, seperti riwayat hidup. Berarti yang terjadi baru berupa uji dokumen. Tentu saja penilaian itu sudah memasuki subjektifitas Tim Seleksi, mengingat standarisasi dari berkas-berkas yang diberikan berlainan. Apakah Tim Seleksi sudah memiliki waktu cukup untuk melakukan verifikasi atas semua dokumen yang diserahkan itu? Apakah sudah terjadi juga pembobotan nilai atas rekam jejak dimaksud, misalnya makin lama berkiprah di KPU atau KPUD, makin besar nilainya? Lalu, apakah rekam jejak berdasarkan dokumen itu bisa memenuhi kriteria yang diberikan oleh undang-undang?  

Selain itu, kalau benar Tim Seleksi mengaku tidak mudah ditekan dan diintervensi, darimana Tim Seleksi mampu melakukan klarifikasi atas keterikatan peserta dengan salah satu partai politik tertentu, sebagaimana email yang dikirim oleh Prof Dr Sarlito? Apakah Tim Seleksi juga berhak mencampuri urusan utang-piutang peserta yang disebut memiliki masalah keuangan yang belum diselesaikan dengan lembaga tertentu? Darimana informasi itu diperoleh oleh Tim Seleksi? Padahal Tim Seleksi sendiri belum membuka masukan dari masyarakat dan mengaku tidak menerima tekanan dan titipan dari manapun.

Berarti, kalau benar apa yang disampaikan oleh Prof Sarlito itu, Tim Seleksi sudah menggunakan juga informasi lain diluar dokumen yang diterima, mengingat tidak mungkin urusan utang-piutang seseorang terdapat dalam dokumen yang dikirimkan ke Tim Seleksi. Penggunaan informasi lain diluar dokumen atau diluar syarat administratif sudah menunjukkan bahwa Tim Seleksi telah keluar atau menyimpang dari tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh UU No 22/2007.  

Tim Seleksi selayaknya berterus terang dalam mengungkapkan proses pemilihan calon anggota KPU ini. Diluar itu, masih terdapat kejanggalan-kejanggalan lain yang akan disajikan dalam sejumlah tulisan berikutnya…

Komentar Terbaru

RANI BADRI KALIANDA… pada Website www.indrapiliang.com
RANI BADRI KALIANDA… pada Website www.indrapiliang.com
aninda dessy pada Skandal Seleksi Anggota K…
jajang pada Novel Trengginas ES ITO
radian zikri pada Tinjauan Kritis atas Calon…
Iklan