You are currently browsing the category archive for the ‘Berita’ category.

atas kebaikan teman-teman mantan aktifis pers mahasiswa UI, yakni mantan pengelola majalah Suara Mahasiswa UI dan bergerak! UI, maka telah hadir www.indrapiliang.com.

silakan bagi yang ingin mengakses sejumlah tulisan terbaru saya, terutama yang terbit di media, baik media nasional atau lokal. terima kasih kepada Tono dan teman-teman lain yang telah memberikan website itu. tentu, ada harganya, dan ini bukan untuk dipublikasikan. sementara, baru uji coba.

salam ta’zim,

Indra J Piliang

Iklan
Rabu , 05 September 2007 15:19:35
MEMPERDEBATKAN ELECTORAL THRESHOLD DALAM UU PEMILU
  Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan judicial review UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) terhadap UUD 1945, Selasa (4/9), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Ahli dari Pemohon.

Permohonan dengan perkara No. 16/PUU-V/2007 ini diajukan oleh 13 partai politik, antara lain, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Pelopor (PP), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan ambang batas (electoral threshold) dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, para Pemohon dalam perkara ini merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena tak bisa mengikuti Pemilu tahun 2009 mendatang, sebab dalam Pemilu tahun 2004 yang lalu, partai-partai ini memperoleh suara rata-rata kurang dari 3% dari jumlah kursi DPR. Para Pemohon, dalam permohonannya juga menjelaskan bahwa tujuan utama mereka mendirikan partai politik adalah agar dapat mengikuti pemilu seterusnya.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I UUD 1945, serta menyatakan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemerintah melalui keterangan yang dibacakan oleh Ramli Hutabarat, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI, menyatakan bahwa UU Pemilu dilahirkan sebagai upaya penyederhanaan partai-partai. ”Penyederhanaan ini tidak serta-merta diartikan sebagai pembatasan yang diskriminatif karena tidak didasarkan pada unsur suku, agama, ras, agama, maupun bahasa sebagaimana tercantum dalam undang-undang HAM,” ucap Ramli.

Senada dengan Pemerintah, kuasa hukum DPR RI, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan bahwa sepanjang sejarahnya, Indonesia sudah melaksanakan sistem multipartai. Namun sistem ini, lanjut Nursyahbani, tidak compatible dengan sistem negara presidensiil. ”Untuk itu upaya penyederhanaan partai secara bertahap perlu dilakukan melalui undang-undang ini,” ujar Nursyahbani.

Sedangkan Pemohon prinsipal, Adi Masardi, mengatakan bahwa pada prinsipnya tak mungkin bagi partai-partai kecil ini untuk menggabungkan diri atau bergabung ke partai-partai besar karena memiliki platform yang berbeda. Adi mencontohkan, Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mengusung nilai-nilai kristiani tentu tak mungkin bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memperjuangkan nilai-nilai Piagam Jakarta.

Sementara itu, Ahli dari Pemohon, Indra J. Piliang menjelaskan bahwa selama ini tidak ada ketentuan electoral threshold di negara-negara lain. ”Yang ada, yang berlaku seperti di Jerman adalah parliamentary threshold yang maksudnya adalah membatasi kehadiran partai politik di parlemen tanpa menghilangkan hak-hak partai politik untuk mengikuti pemilu,” kata pengamat sekaligus ahli ilmu politik ini.

Lanjut Indra, penyederhanaan sistem multipartai bisa ditempuh dengan cara lain seperti memakai sistem proporsional terbuka dalam pemilu atau memperkecil daerah pemilihan. ”Kita butuh partai politik yang bisa mengakar kuat di masyarakat. Adanya electoral threshold justru menghalangi hal tersebut,” jelas Indra.

Menanggapi keterangan ahli di atas, Ramli Hutabarat tetap berpegang pada pendapatnya bahwa jalannya sistem demokrasi tidak bisa dipisahkan dari restriksi berupa peraturan perundang-undangan. ”Bila tak ada restriksi, maka kita justru akan terjebak dalam liberalisasi politik,” ujar Ramli.

Sedangkan menanggapi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi perihal lebih bagus sistem electoral threshold atau parliamentary threshold, Indra J. Piliang menjawab bahwa kedua sistem itu tidak cocok diterapkan di Indonesia karena kehidupan politik di Indonesia sangat plural sebagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga semua aspirasi politik baik yang mayoritas apalagi minoritas, sebisa mungkin ditampung oleh negara. Namun, meski dianggap kedua sistem di atas tidak baik, Indra tidak menjelaskan sistem pemilu seperti apa yang lebih baik bagi partai politik, selain kedua sistem tersebut. (Wiwik Budi Wasito)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=444

mah

Media Indonesia, Rabu, 05 September 2007

POLKAM

Sidang MK: ET Dapat Ciptakan Krisis Dukungan Publik

JAKARTA (Media): Ketentuan electoral threshold (ET) dalam Rancangan UU Pemilu harus dihapus karena dapat membahayakan sistem politik dan menciptakan krisis dukungan publik terhadap pemilu di masa mendatang.Penilaian tersebut muncul dari Indra J Piliang saat memberikan keterangan ahli dalam sidang perkara pengujian UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.

Pembatasan seperti threshold dikhawatirkan memunculkan sikap apolitis karena masyarakat menilai sulitnya mengikuti pemilu. “Dampaknya tingkat partisipasi dalam pemilu di masa mendatang terus merosot. Ini sangat membahayakan sistem politik secara keseluruhan,” kata Indra dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jimly Asshiddiqie.

Uji materiil electoral threshold yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 diajukan 13 parpol guram, di antaranya Partai Persatuan Daerah, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Indra menyodorkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang mulai merosot di bawah angka 50% di berbagai daerah di Indonesia. Ia juga memperkirakan jika sikap apolitis berkembang, tingkat partisipasi dalam pemilu bisa terus menurun hingga hanya 30%-40%.

Peneliti Center Strategic for International Studies (CSIS) itu menilai parpol adalah tulang punggung dalam sistem perpolitikan nasional. Selain itu, electoral threshold dinilai tidak adil. Dicontohkan, PDS yang memperoleh sembilan kursi, dengan electoral threshold 3% jelas tidak bisa ikut pemilu. Sebaliknya, partai baru yang bisa jadi hanya dapat 1% kursi bisa ikut pemilu.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Ramli Hutabarat menyatakan electoral threshold tidak perlu dipermasalahkan karena tidak akan membatasi jumlah partai. “Electoral threshold semata bertujuan menciptakan sistem multipartai yang sederhana dengan harapan memunculkan sistem pemerintahan yang stabil.”

Saat menanggapi adanya judicial review terhadap UU N0 12 Tahun 2003 tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPR yang membahas empat RUU bidang politik tersebut menyatakan tidak terpengaruh.

“Pembahasan di pansus jalan terus, tidak terpengaruh oleh gugatan yang dilakukan 13 parpol itu,” kata Ketua Pansus RUU Parpol dan RUU Susduk Ganjar Pranowo dari F-PDIP dan Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dan RUU Pemilu Legislatif Tamam Achda dari F-PPP di Jakarta, kemarin.

Penerapan electoral threshold, menurut Ganjar, masih diperlukan untuk mengukur sejauh mana dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap parpol peserta pemilu. (Fud/Hil/P-4).

Electoral Threshold Hanya Dikenal di Indonesia
www.hukumonline.com

[4/9/07]Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan partai politik. Bisa dengan sistem pendepositoan uang atau meniru sistem parliamentary threshold seperti yang dianut Jerman.

Ketentuan electoral threshold yang membatasi hak partai politik untuk ikut pemilu mendatang mestinya tidak perlu. Selain membingungkan mekanisme pertanggungjawaban partai kepada konstituen kalau partai harus ganti nama, kebijakan itu juga terbukti tidak bisa menyederhanakan partai. Kalau ingin menyederhanakan sistem kepartaian, ada banyak cara yang bisa dilakukan selain electoral threshold.  Pandangan itu disampaikan Indra J. Piliang saat tampil sebagai ahli dalam sidang permohonan judicial review Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Selasa (04/9). Permohonan ini diajukan oleh 13 partai politik.

Sepengetahuan Indra, syarat electoral threshold hanya dikenal di Indonesia. Peneliti CSIS ini sependapat dengan Pemerintah bahwa perlu ada pembatasan-pembatasan dalam berdemokrasi. Tetapi ketentuan yang membatasi keikutsertaan orang dalam pemilu tidak perlu dilakukan. “Electoral threshold menyebabkan parpol kehilangan jati dirinya,” kata Indra.  

Sebab, partai yang tidak melewati batas 3 persen sebagaimana ditentukan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 diharuskan mengganti nama dan tanda gambar. Penggantian itu dinilai Indra sebagai pemaksaan dalam berdemokrasi. Keharusan mengganti lambang, nama dan identitas partai bukan saja membingungkan konstituen, tetapi juga menghabiskan sumber dana yang tidak sedikit.  

Anggota DPR Nursyahbani Katjasungkana berpendapat electoral threshold dibutuhkan untuk menyederhanakan partai politik. Dua pemilu terakhir membuktikan hanya sedikit partai yang bisa mendudukkan wakilnya di Senayan. Partai yang wakilnya sedikit dalam realitas kurang efektif memperjuangkan banyak hal di parlemen.

“Penyederhanaan partai secara bertahap tetap harus dilakukan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. 

Kalau memang tujuannya untuk menyederhanakan partai, bisa digunakan model parliamentary threshold yang dianut Jerman. Pada sistem ini, partai yang tidak mencapai jumlah wakil tertentu, maka wakil partai tersebut tidak duduk di parlemen. Tetapi partainya tetap bisa mengikuti pemilu mendatang tanpa harus mengganti identitas.

Bagi Indra, suatu partai politik seharusnya bisa hidup lama, seratus, dua ratus tahun, bukan seperti sekarang ini dimana kehidupan partai hanya untuk satu dua musim pemilu.  Indra J. Piliang juga mempersoalkan asal mula penetapan prosentase 2 persen (1999) dan 3 persen (2004) electoral threshold. Apa dasar pemikirannya? Ia mengibaratkan kenaikan prosentase itu seperti kenaikan harga BBM. Apalagi, yang menentukan syarat minimal itu adalah partai-partai yang memang sudah memenuhinya. Sebaliknya, mengabaikan keberadaan partai-partai kecil.  

Korelasi antara electoral threshold dengan penyederhanaan partai juga mendapat kritik dari hakim konstitusi H.A. Mukhtie Fadjar. Batas minimal perolehan suara baru dikenal dalam dua pemilu terakhir. Pada 1999 ditentukan sebesar 2 persen, dan pemilu 2004 sebesar 3 persen. Ternyata, sepanjang dua kali pemilu tersebut jumlah partai yang ikut pemilu tetap banyak.  

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Ramly Hutabarat, menegaskan bahwa aturan dan besaran prosentase electoral threshold merupakan pilihan kebijakan (legal policy) yang tak bisa diuji. “Kecuali pilihan itu dilakukan dengan sewenang-wenang,” ujarnya.  

Menurut Ramly, electoral threshold tidak mengurangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Faktanya, pengurus partai masih bisa ikut pemilu walaupun partainya tidak lolos batas minimal 3 persen suara. Apalagi, UU Pemilu masih memungkinkan partai-partai itu bergabung membentuk koalisi atau mengganti identitas agar bisa ikut pemilu lagi.

(Mys)

ini dimuat di Suara Merdeka halaman satu. ada teman di Semarang yang sms. padahal, brdasarkan wawancara. tentu bahasanya menjadi tidak lagi berlagak ijp, haha. aku juga menitipkan satu “agenda pribadi” ke Mardiyanto, yakni soal seleksi KPU. mengapa? dalam detik.com, ketika Hatta Rajasa ditanya soal gugatanku ke SBY, dengan diplomatis SBY mengatakan akan mengirimkan Mendagri menghadapi di PTUN. berarti, Mardiyantolah orangnya.

kalau menilai secara objektif, Siti Nurabaya lebih cocok menjadi Mendagri. cuma, Ibu Siti terkendala oleh 2 hal: pertama, bukan bekas militer. kedua, bukan laki-laki. padahal, sejak mengenali kinerjanya di DPD RI, Ibu Siti menunjukkan diri sebagai birokrat profesional. ketika di Depdagri Ibu Siti sangat keras dan pro pusat, termasuk menjadi otak di belakang pemekaran wilayah di Papua. tetapi ketika di DPD RI, Ibu Siti membela banyak kepentingan daerah. bagi yang berpikiran sempit, apa yang dilakukan Ibu Siti akan dianggap sebagai sikap plin-plan. kalau bagiku, itulah sikap sebagai seorang profesional sejati.

Suara Merdeka

Rabu, 29 Agustus 2007 NASIONAL
Line

Menanti Dua Gebrakan

MENDAGRI Mardiyanto diharapkan membuat gebrakan yang bisa mendongrak kribilitasnya sebagai pejabat baru. Misalnya, dia berani memajukan pembahasan revisi UU No 32/2004 terkait pasal-pasal tentang calon perseorangan (indpenden) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Aplaus dan sambutan hangat akan muncul jika mampu memajukan dalam tahun 2007 ini dari rencana pembahasan Januari 2008. Misalnya, November mendatang dimulai pembahasan, sehingga citra kehadiranya sebagai sosok yang demokratis, moderat akan muncul.

Sebagai pemimpin di Depdagri, departemen yang berhubungan dengan lembaga politik, Mardiyanto sebaiknya juga mengatasi kemelut rekrutmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhir-akhir banyak menimbulkan masalah.

Pasalnya, panitia seleksi diambil dari departemen tersebut. Dengan demikian langkah untuk melakukan pembenahan akan mengurangi resistensi pembentukan lembaga yang cukup fital dalam pelaksanaan demokrasi, karena menangani langsung pemilihan anggota legislatif dan pilpres.

Dua masalah itu merupakan gebrakan awal yang mesti dilakukan oleh Mardiyanto, sehingga mendapat acungan jempol dari masyarakat. Apalagi soal dukungan partai atas penunjukannya sebagai mendagri cukup besar. Dukungan datang dari Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan partai besar lain sehingga secara politis resistensinya secara amat kecil.

Ke bawah, kehadiran Mardiyanto bakal bisa diterima karena disodorkan hampir semua partai. Untuk berhadapan dengan gubernur, bupati dan wali kota yang berasal dari partai politik, tidak akan mengalami kendala.

Secara internal, tugas pertama Mardiyanto masuk dalam jajaran Depdagri yang menangani masalah politik, otonomi daerah dengan cara mengakrabkan diri.

Apalagi agendanya cukup banyak, seperti penyelesaian masalah RUU politik, revisi UU tentang Pemda, dan otonomi daerah yang masih banyak meninggalkan masalah.

Meski pernah menjabat Assospol ABRI dan terakhir Gubernur Jateng, dia belum banyak dikenal. Itu sangat menguntungkan Mardiyanto.

Dengan sosok yang kalem, arif dan moderat sangat menunjang Depdagri yang dalam beberapa tahun terakhir lebih moderat, karena tidak lagi menjadi mesin dan bolduser politik tertentu.

Mardiyanto adalah figur yang moderat sehingga tidak memiliki stigma negatif terhadap salah satu kekuatan politik.

Termasuk dalam pemilu mendatang, tidak ada jaminan akan berpihak kepentingan politik sekali pun untuk kepantingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(77)

Sindo Edisi Sore Nasional Sore
RUU Parpol Harus Akomodasikan Parpol Lokal
Rabu, 22/08/2007

JAKARTA(SINDO) – Pengamat Politik dari Center Strategic for International Studies (CSIS) Indra J Piliang mengharapkan agar pemerintah dan DPR dapat mengakomodasikan keberadaan Partai Politik (Parpol) lokal saat membahas revisi UU Paket Politik. Bila tidak, pastikan akan ada sekelompok orang yang akan mengajukan uji material terhadap UU Parpol.

“Keberadaan partai lokal akan dapat memperkuat proses demokrasi dan percepatan pembangunan daerah. Sebab, selama ini partai nasional jarang mengkritisi berbagai persoalan daerah. Padahal, masyarakat daerah sangat mengharapkan hal itu dilakukan,” jelas Indra J Piliang, kemarin. Indra yakin keberadaan parpol lokal tampaknya akan menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi, keputusan MK terhadap calon independen menyebutkan bahwa UU di Indonesia tidak boleh menimbulkan dualisme. ”Kalau di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperbolehkan berdiri partai lokal, daerah lain pun harus diperbolehkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jony Allen menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, keberadaan parpol lokal tidak diperlukan dan bertentangan dengan UU. Apalagi, pascakeputusan MK beberapa waktu lalu, partai-partai terus berbenah dalam memainkan peran dan fungsinya. Berdirinya parpol lokal di NAD tidak bisa diterapkan di daerah lain. Sebab, situasi dan kondisi NAD berbeda dengan daerah lain. ”Pastinya tidak bisa. Sebab, keberadaan partai lokal di NAD merupakan hasil kesepakatan di Helsinki,” tandasnya. (hermansah)

Sinar Harapan, 23 Agustus 2007 

Calon Perseorangan
Pemerintah dan DPR Tidak Peka

Jakarta – Kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa calon perseorangan sebelum adanya revisi atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukkan para penguasa tersebut tidak peka terhadap persoalan riil yang lebih besar.

Di beberapa tempat di daerah, “titik-titik api” yang berpotensi besar menimbulkan konflik sudah mulai terlihat. Demikian dikemukakan pengamat politik dari CSIS Indra J Piliang ketika dihubungi SH, Kamis (23/8), menanggapi hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR, Rabu (22/8).

“Presiden dan DPR tidak mencoba melihat persoalan secara luas. Letupan pilkada pascaputusan MK (Mahkamah Konstitusi) jadi unsur konflik baru. Di beberapa tempat, titik api konflik muncul. Walaupun jumlahnya seribu sampai dua ribu itu banyak,” katanya. Indra menyatakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR lebih menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) dibandingkan dengan kebutuhan rakyat akan demokrasi. Pemerintah pun juga terlihat mengabaikan kepentingan yang lebih luas.

Merujuk pada pendapat MK, pemerintah seharusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai calon perseorangan dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jika ke depan ada keinginan untuk mengubah syarat dukungan minimal, bisa dilakukan pada tahap selanjutnya.

“Dengan demikian, daerah lain tetap bisa jalan dengan calon perseorangan dengan menggunakan perpu. Pemerintah tidak berpikiran besar, hanya mengokomodasi aspirasi parpol. Harusnya, mereka melihat jumlah golput yang semakin besar dalam pilkada yang hanya diikuti parpol. Perseorangan bisa untuk meningkatkan partisipasi,” paparnya.

Tak Antisipasi
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti ketika dihubungi SH di Jakarta, Kamis (23/8), mengatakan pertemuan Presiden dan DPR tidak mengantisipasi gejolak yang muncul terhadap sekitar 18 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar dalam tahun 2007. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bakal menjadi sasaran protes dari pendukung calon perseorangan.

Menurut Ray, sebenarnya kesepakatan yang ada itu bersifat makro dan tidak ada yang signifikan untuk menyikapi pelaksanaan Pilkada dalam waktu dekat, karena kesepakatan itu juga menjadi sikap pemerintah dan DPR sebelum melakukan pertemuan.

Dia mengatakan pertemuan itu lupa membahas atau mengantisipasi daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2007 ini, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan kalau pelaksanaan Pilkada yang tidak mengakomodasi calon perseorangan adalah ilegal.

Selain itu, tambah Ray, pertemuan itu seolah tak mengantisipasi dampak kekerasan yang muncul akibat desakan soal calon perseorangan. Kekerasan itu sudah muncul di Cilacap.

Dia khawatir sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada akan menghadapi persoalan akibat adanya tekanan dari pendukung calon perseorangan. “Seharusnya, pertemuan itu membahas aturan yang mungkin diambil, seperti Perpu untuk mengakomodasi calon perseorangan,” katanya.

Selain Perpu, jelas Ray, KPU dapat diberikan kewenangan untuk mengeluarkan aturan sementara, guna mengakomodasi calon perseorangan. Hal itu juga sejalan dengan saran dari MK.

Sementara itu, Ketua KPUD Bali AA Oka Wisnumurti yang hendak menggelar Pilkada pada tahun 2008 mengatakan pihaknya akan tetap mengacu kepada hukum positif yang ada dalam menggelar Pilkada. “KPU juga sudah mengirim surat agar tetap mengacu kepada aturan yang ada, sebelum ada aturan pengganti,” kata Wisnumurti.
(tutut herlina/ daniel d tagukawi)

Dulu  aku bagian dari partai ini, Partai Amant Nasional. Namun, karena sejumlah pertimbangan, aku menyerahkan kartu anggota berikut piagam sebagai Kader Utama Angkatan Pertama, pada tanggal 21 Januari 2001. Aku keluar bersama 15 orang lainnya, antara lain, Faisal H Basri, Bara Hasibuan, Nanang S Dirdja, Ilham Dilmy, dan lain-lain. Beberapa kali aku diundang untuk seminar, pelatihan atau acara-acara lain. Nah, ketika datang pada HUT I Republik Mimpi, bertemu dengan kawan-kawan lama yang masih setia di partai ini, termasuk Pak Son Yuwono yang selalu membawakan acara dalam setiap kali kegiatan. Dia tetap bergairah.

Dan kitapun merayakan hari kemerdekaan, dalam Republik mimpi….

Indo Pos, Kamis, 16 Agt 2007,
JK: Mestinya Juga Ada Panti Pijat
republik-mimpi.jpg


JAKARTA- Wakil presiden tiba-tiba memberi pujian selangit kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Meski berbeda partai, Wapres mengaku salut dengan pengelolaan kantor pusat PAN yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. “PAN ini partai paling modern,” ujar Wapres dalam diskusi HUT Ke-9 PAN dan HUT Ke-62 RI di Rumah PAN, Jl Warung Buncit 17, Jakarta, tadi malam.
Wapres yang dimaksud tentu bukan Wapres Jusuf Kalla, melainkan Wapres Republik Mimpi Jarwo Kuwat (JK). Para petinggi Republik Mimpi tadi malam boyongan ke Rumah PAN untuk berdiskusi santai bertajuk Parodi Politik dan HUT Ke-62 Kemerdekaan RI. Hadir Effendi Ghazali (penasihat presiden), Jarwo Kuwat (Wapres), Gus Pur (guru bangsa), dan dua mantan presiden, yaitu Megakarti dan Habudi. Tampil juga sebagai pembicara peneliti CSIS Indra J. Piliang dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir.

Wapres Jarwo Kuwat terkesan dengan markas PAN di gedung berlantai tujuh yang dikelola layaknya hotel berbintang. Di gedung tersebut tersedia coffe shop, karaoke, swalayan, pijat refleksi, klinik, ATM bank, dan ambulans.

Manajemen partai juga dipisahkan antara karyawan profesional yang digaji dan pengurus partai. Karyawan partai dipimpin seorang direktur eksekutif yang tugas pokoknya memberi dukungan administratif kepada DPP PAN.

“PAN paling modern karena memadukan politik dan karaoke. Saya usul mestinya juga ada panti pijat,” ujar Wapres Jarwo Kuwat yang disambut ger-geran peserta diskusi. (adb)

(Catatan: semula, aku tidak berminat menjadi calon anggota KPU dan ikut seleksi. namun, dalam perjalanan seminar dan diskusi yang kuikuti di Padang, Medan, Bengkulu, Lampung, dan kota-kota lain, terasa sekali ada desakan dari anak-anak muda agar aku menyalonkan diri. Sejumlah  tokoh, sahabat, dan aktivis juga secara aktif memintaku maju. hanya dua hari persiapan, akupun menyerahkan formulir pendaftaran, tepat pada menit terakhir pendaftaran ditutup. ini berita dari www.kpu.go.id)

Senin 9 Juli 2007 13:21 WIB
TEST CALON ANGGOTA KPU 14 JULI 2007 270 Orang Lulus Seleksi Administrasi

Jakarta, Kpu.go.id. Tim Seleksi Anggota KPU mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari Senin (9/7). Dari 523 orang yang mendaftar hanya 270 orang yang dinyatakan lulus dalam tahap kedua atau tahap Penelitian Administrasi yang berlansgung pada tanggal 2 s/d 8 Juli 2007.Pengumuman ini berdasarkan Surat Nomor 07/TS-KPU/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Prof. Dr. H.M. Ridwan N. Masir, MA.

Wakil Ketua KPU Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA dan Anggota KPU Dr. Valina Singka Subekti, MA, dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, dengan nomor urut pendaftaran 459 dan 513. Beberapa nama kondang yang juga dinyatakan lulus seleksi administrari antara lain, Didik Supriyanto, Dr. Anhar Gonggong, Indra Jaya Piliang, Hadar Nafis Gumay. Bambang W. Soeharto dan Progo Nurdjaman.

Diantara nama-nama yang lulus dalam penelitian administrasi dari 39 orang Ketua, Anggota dan mantan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya 31 orang yang dinyatakan lulus, sebagai berikut :

  1. R. Efesus Nyarong SH, MA, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat (No. Urut 001)
  2. Syamsul Bayar, SH, MH, Anggota KPU Provinsi DI. Yogyakarta (No. Urut 004)
  3. Dr. Suwondo, MA, Anggota KPU Provinsi Lampung ( No.Urut 015)
  4. Dra. Sri Zul Chairiyah, MA, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat ( No. Urut 026)
  5. Dra. Suraya Khusnaniyati, Anggota KPU Kabupaten Nganjuk Jatim (No. Urut 027)
  6. I Gusti Putu Arta, SP. M.Si, Anggota KPU Provinsi Bali (No. Urut 039)
  7. Abdul Rasyid , Anggota KPU Provinsi Jambi (No. Urut 040)
  8. Hj. Any Raohyati, SE, M.Si, Anggota KPU Provinsi DI. Yogyakarta (No. Urut 047)
  9. Dr. Adma Suganda, SH, M.Si, Mantan Ketua KPU Kabupaten Sumedang Jabar (No. Urut 057)
  10. Ir. Elvyani NH Gafar Rachmadi, Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur (No. Urut 108)
  11. Dr. KHM. Handam Rasyid, MA, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta (No. Urut 112)
  12. Razaki Persada, SE. M.Si, Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau (No. Urut 119)
  13. Drs. H. Salimuddin, MM, Anggota KPU Kota Tangerang Banten (No. Urut 133)
  14. Drs. Affan Sulaeman, MA, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat (No. Urut 146)
  15. Zulfadli, Ketua KPU Kota Depok Jabar (No. Urut 147)
  16. H. Hoesny Hasan, SE, Anggota KPU Kabupaten Kerinci Jambi (No. Urut 168)
  17. Dra. Nur Azizah, M.Si, Anggota KPU Provinsi DI. Yogyakarta (No. Urut 192)
  18. Achmad Tarmizi Gumay, SH, Ketua KPU Kabupaten Kaur Bengkulu (No. Urut 196)
  19. Prof. Dr. M. Jafar Haruna, MS (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur (No. Urut. 213)
  20. Muhamad Wahyudi Nafis, MA, Anggota KPU Provinsi Banten (No. Urut 217)
  21. Nasrulla, SH, Anggota KPU Provinsi DI Yogyakarta (No. Urut 218)
  22. Zainal Abidin Saleh, SH, MH, Anggota KPU Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta (No. Urut 255)
  23. Muflizar, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta (No. Urut 289)
  24. Laode Harjudin, S.Pd,. M.SI, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (No. Urut 314)
  25. Drs. Wahyudi Purnomo M. Phil, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (No. Urut 346)
  26. M. Darwis, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan (No. Urut 351)
  27. Drs. Anshari, M.Si, Anggota KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (No. Urut 450)
  28. Ir. Didie Hayat W, ketua KPU Kabupaten Temanggung Jateng (No. Urut 458)
  29. Muhammad Yulianto, Anggota KPU Kabupaten Magelang Jateng (No. Urut 468)
  30. Hasnah Aziz, Anggota KPU Kota Tangerang Banten (No. Urut 503)
  31. M. Djufri Rochim, SP, M.Si, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (No. Urut 522).Nama-mana yang telah dinyatakan lulus oleh selanjutnya akan mengikuti Seleksi Tertulis yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 14 Juli 2007 Pukul 07.30-16.30 Wib, bertempat di Hotel Millenium Sirih Jl. Fahrudin 3 Jakarta Pusat. Peserta Diminta hadir 30 menit sebelum seleksi dimulai dengan membawa pensil 2B, bollpoint serta Identitas Diri asli (KTP).
    (Drika/Redaktur)

SUARA PEMBARUAN DAILY


Wacana Referendum di Aceh

Kajian Lemhannas Spekulatif

[JAKARTA] Hasil kajian Lemhannas soal keinginan GAM untuk memerdekakan diri lewat referendum setelah menguasai parlemen, dinilai terlalu spekulatif. “Bahkan hasil kajian seperti itu hanya imajinasi dari nasionalisme yang diterapkan di Jakarta,” ujar pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang kepada SP di Jakarta, Rabu (11/7).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata membantah adanya kajian yang diberikan pada pemerintah mengenai keinginan GAM menggelar referendum untuk melepaskan diri dari NKRI. “Tidak ada. Tanya yang buat kajian,” kata Andi di Jakarta, Selasa (10/7).

Sebelumnya, Senin (9/7), Gubernur Lemhannas Muladi di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR, mengungkapkan, kajian mengenai tujuan pendirian partai politik lokal di Aceh untuk menguasai parlemen dengan tujuan akhir melepaskan diri dari NKRI melalui referendum, sudah diserahkan kepada Presiden Yudhoyono.

Menurut Indra, kehadiran Partai GAM dan simbol-simbol GAM adalah bagian dari proses integrasi mereka dengan NKRI. Sebab Partai GAM itu lahir dari UU No 11/2006, sebuah UU yang dilahirkan Pemerintah RI. “Kecemasan akan adanya referendum setelah kelompok GAM menguasai parlemen di Aceh tidak beralasan, karena referendum itu tidak diatur dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Referendum itu adalah gerakan politik. Kehadiran Partai GAM tidak perlu dikhawatirkan, tetapi cukup diikuti prosesnya,” katanya.

Untuk itu, institusi-institusi negara di Aceh, baik sipil maupun militer, harus berperan aktif dalam mengikuti proses yang sedang dilakukan GAM. “Kalau kita masih setengah hati mengikuti proses itu, maka yang harus dicurigai adalah Jakarta, karena resistensi yang sangat tidak wajar,” tegas Indra.

Selaras dengan Indra, pengamat politik dari UI, Boni Hargens, Rabu pagi, menegaskan bahwa referendum tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah, termasuk oleh daerah otonom sekali pun. Keputusan untuk referendum adalah hak Presiden bersama DPR terkait masalah kebijakan atau isu-isu tertentu yang tidak disepakati antara Presiden dengan DPR kemudian mereka meminta pendapat masyarakat melalui referendum.

Lebih lanjut Boni berkomentar, hasil kajian Lemhannas soal kemungkinan Aceh merdeka dengan cara referendum adalah sebuah tuduhan politik. Meskipun kondisi riil di Aceh menunjukan kemerdekaan itu yang mau dicapai kelompok GAM. Kelompok GAM, katanya, akan memanfaatkan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM untuk mencapai tujuan itu. Ia melihat, perjanjian Helsinki dan UU No 11/2006 adalah kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah itu hanyalah target politik dan bukan penyelesaian masalah Aceh secara substantif.

Harus Ditumpas

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Muladi, di kantor Wapres, Selasa, kembali menegaskan, GAM harus ditumpas, tetapi bukan dengan kekuatan militer melainkan dengan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Pemerintah diminta untuk tidak boleh menggunakan standar ganda dalam mengatasi gerakan separatisme di Indonesia.

Senada dengan Muladi, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarif Hasan, Selasa mengatakan, tanpa hasil kajian intelijen pun, adanya keinginan memerdekakan Aceh bisa dilihat secara kasat mata di Aceh. “Pengamatan saya di sana ketika menghadiri pelantikan Wali Kota Sabang, lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak dikumandangkan. Sampai sekarang emblem-emblem dan pin-pin GAM masih bertebaran di Aceh. Pin GAM dikenakan para mantan GAM untuk mencari proyek ke instansi-instansi, tetapi pemerintah tidak berani menolak. Saya pernah komplain pada Gubernur Aceh soal itu,” katanya.  

Anggota Komisi I DPR dari FPDI-P, Permadi, memperkuat temuan Syarif. Ia mengatakan, dari hasil kajian intelijen memang telah disebutkan adanya indikasi lagu Indonesia Raya tidak boleh dikumandangkan di Aceh. [A-21/B-14]


Last modified: 11/7/07

Komentar Terbaru

RANI BADRI KALIANDA… pada Website www.indrapiliang.com
RANI BADRI KALIANDA… pada Website www.indrapiliang.com
aninda dessy pada Skandal Seleksi Anggota K…
jajang pada Novel Trengginas ES ITO
radian zikri pada Tinjauan Kritis atas Calon…
Iklan