Majalah Esquire, September 2007, hal 56-58 

Negara Republik Indonesia tidak menganut kapitalisme. Sebagai bangsa, Indonesia juga tidak menganut liberalisme. Begitupun, bangsa Indonesia curiga atas sosialisme. Indonesia juga bukan dikategorikan sebagai negara agama, sesekalipun sumber-sumber ajaran agama masuk sebagai dasar negara. Sebaliknya, Indonesia juga bukan negara sekular yang bertuhan kepada materi. Aliran kepercayaan sempat diakui sebagai bagian dari kehidupan relegius, sementara agama-agama lokal lainnya kesulitan tempat untuk menghirup udara bebas.  Begitulah kenyataan-kenyataan yang kita rasakan dan kalimat-kalimat penting yang kita dengar dari para tokoh bangsa hari ini. Pihak kanan mengandung kecurigaan besar kepada pihak kiri. Pihak atas memandang rendah pihak bawah. Pihak kiri membangun aliansi untuk menahan laju pihak kanan. Pihak bawah terus berjuang untuk merebut posisi yang dikendalikan pihak atas.  

Jelas sudah, Indonesia menganut sistem yang tidak-tidak. Tidak presidensial, tidak juga parlementer. Buktinya, ketika presiden sudah dipilih secara langsung, sistem ketatanegaraan kita masih menganut parliament heavy (tepatnya, DPR-heavy). Kekuasaan yang dimiliki DPR secara akumulatif bahkan bisa mencapai angka 75% di tingkat nasional. Presiden manapun haruslah berkompromi dengan wakil-wakil partai politik di DPR. Para menteri yang duduk di kabinet yang menurut konstitusi adalah pembantu presiden, kenyataannya juga perpanjangan tangan dan kaki partai-partai politik yang ada di parlemen.  

Sementara di tingkat daerah, kenyataan politiknya berjalan timpang. Kekuasaan eksekutif (kepala dan wakil kepala daerah) lebih besar dari yang dimiliki oleh legislatif lokal, sehingga disebut sebagai executive heavy. Walau disebut sebagai negara kesatuan, dimana terdapat hubungan struktural dari presiden sampai sekretaris desa pada jajaran eksekutif, justru hubungan antara parlemen lokal dengan parlemen nasional terpatah-patah alias tidak saling berhubungan. Birokrasi menjadi urat nadi kekuasaan, tetapi tulang-belulangnya terpulang kepada partai-partai politik yang menyebarkan pengaruh di eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yudikatif mengawasi secara pasif, tinggal menunggu adanya laporan, pengaduan, atau kasus. 

***  

Begitupula dengan sistem dua kamar dalam lembaga parlemen (pure bicameral). Kenyataannya, DPR memiliki kekuasaan 100% dalam hal pembuatan undang-undang (legislasi), persetujuan anggaran dan pendapatan belanja negara (budget), dan pengawasan atas kinerja pemerintah. Sebagai wakil penduduk, DPR juga menjadi tempat bertarungnya perdebatan menyangkut alokasi anggaran untuk daerah. Sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya sebagai dayang-dayang pengipas raja dan ratu, tanpa memiliki kewenangan apa-apa, selain memberikan pertimbangan yang – menurut anggota DPR sendiri – jarang dibaca. Bahkan, fungsi pembisikpun tidak dimiliki.

Jadi, Indonesia juga tidak menganut sistem bikameral, tetapi juga tidak unikameral atau trikameral (DPR, DPD dan MPR).  Republik Indonesia nan rancak dan elok ini, juga dikenal sebagai pengusung prinsip Negara Kesatuan. Iya, Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Secara konseptual, negara Indonesia berarti menganut prinsip unitarian. Indonesia alergi terhadap konsep negara federal yang memberikan (sebagian) kekuasaan (negara) kepada negara-negara bagian atau pemerintahan level provinsi, kabupaten dan kota. Tetapi, atas landasan kekhususan dan keistimewaan, Indonesia memberikan status kerajaan kepada Yogyakarta, sehingga hubungan tali-darah berlaku untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Yogyakarta. Di Aceh, Mahkamah Syariah menjadi penegak hukum-hukum syariat. Di Papua, terdapat Majelis Rakyat Papua yang dipilih dari kelompok agama, adat dan perempuan, sehingga menerapkan konsep trikameral yang lebih murni bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Pemerintah Daerah.  

Jadi, Indonesia juga tidak merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang sama secara vertikal ataupun horizontal. Terdapat perbedaan-perbedaan khusus dalam sistem pemerintahan daerah, sebagaimana diatur oleh undang-undang tentang Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta. Daerah-daerah lain diatur lewat UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, ketika Lalu Ranggalawe menggugat kehadiran calon perseorangan untuk maju menjadi calon kepala daerah sebagaimana dibolehkan di Aceh, Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan itu. Jangan heran kalau nanti partai-partai politik lokal juga akan dibolehkan berdiri dan maju merebut posisi-posisi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, apabila ada pihak yang mengujinya di hadapan palu godam nine solomons (julukan untuk sembilan Hakim Konstitusi).  

Faktor apa yang menyebabkan sistem, nilai dan ideologi yang tidak-tidak itu masuk dalam sistem ketatanegaraan dan politik kita? Ada banyak cara untuk menjelaskan. Pertama, founding fathers and mothers kita terdiri dari banyak kepala, lagak, gaya dan orientasi pemikiran. Terdapat orang-orang yang berpendidikan Belanda, tetapi juga ada sebagian besar yang hanya berakar kepada kebudayaan dan pemikiran lokal. Sebanyak 66 (enampuluh enam) anggota BPUPKI adalah wakil-wakil dari tokoh-tokoh lintas ideologi, daerah, kerajaan-kerajaan, juga afiliasi politik. Beruntung mereka menjadikan kaum inteligensia waktu itu – seperti Soekarno dan Muhammad Hatta – sebagai pihak yang digadang-gadangkan, dimajukan selangkah, ditinggikan seranting.  

Kedua, beragam peradaban besar yang berakar kepada agama-agama besar pernah menanamkan pengaruh di Indonesia, dari abad ke 4 Masehi sampai sekarang. Terdapat pengaruh Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Konfusionisme dan Islam. Bangunan-bangunan kuno bernilai arkeologis dan sejarah tinggi dikagumi di pelbagai tempat di Indonesia. Ada candi, patung, prasasti, arsitektur bangunan rumah ibadah, sampai kepada temuan kitab-kitab suci dan kitab-kitab ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para empu, pujangga istana, sampai para ksatria dan perempuan. Indonesia adalah simpang jalan, tempat singgah atau bahkan jejak tapak dari berbagai kebudayaan besar. Ia dibawa oleh hampir seluruh ras dominan di muka bumi, mulai dari berkulit terang, gelap, coklat atau kombinasi dua, tiga atau bahkan lebih dari empat ras sekaligus.  

Ketiga, para imperealis sejati juga pernah mencicipi kemolekan alam Indonesia beserta keramahan penduduk dan kekayaan yang dikandung bumi. Ada Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, Jepang dan Amerika Serikat. Terdapat juga bangsa-bangsa yang gemar berdagang atau mengembangkan kesenian dan ilmu pengetahuan, seperti Jerman, Arab, India dan China. Sejumlah suku Melayu menjadi dominan dalam mengembangkan dan memajukan sejumlah kerajaan maritim dan agraris, seperti Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Malaka, Minangkabau, Gowa, Makassar, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Dari pertemuan, pertempuran, perkawinan, perkelahian, perang dan damai itu lahir para pahlawan dan pengkhianat. Juga sejumlah ilmu pengetahuan, kekalahan dan kemenangan. Tetapi Indonesia adalah negeri yang beruntung, karena tidak ditemukan ada suku bangsa yang mampu menciptakan  alat-alat pembunuh massal, selain senapan lantakan, meriam kecil, keris, tombak, anak-anak panah, kujang, badik, clurit, dan senjata besi lainnya.  

Keempat, Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak. Menurut Komnas HAM, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1000 lebih. Ada yang sudah keluar dari hutan dan memasuki fase sejarah, tetapi masih terdapat suku-suku yang hidup di pedalaman, terisolasi dan berkebudayaan dengan nilai-nilai asli masing-masing. Ada yang sudah merambah mancanegara, tetapi tidak sedikit juga yang lahir dan mati hanya mengenali hutan, danau dan perigi. Tidak heran kalau para antropolog banyak mengagumi negeri ini dengan kehidupan kesukuan yang unik (tribal society). Barangkali, masih terdapat juga negara-negara suku (tribal states) yang hidup dengan hukum kesukuan. 

***  

Pertautan yang unik dari pahatan sejarah yang beragam itulah yang membuat Indonesia mengalami kehidupan politik penidakan seperti sekarang. Beragam ideologi politik yang tumbuh, sistem ketatanegaraan yang dipakai, ilmu pengetahuan yang datang, serta kebudayaan yang singgah dan menetap itu telah membuat kebhinekaan tumbuh subur. Barangkali, Indonesia hanya bisa diperintah oleh seorang Kaisar yang memiliki ciri-ciri kenabian (holy man). Apabila Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang gemar menumpuk kekuasaan, kekayaan, kejayaan dan kedigdayaan, maka akan banyak kelompok kecil dan minoritas yang terlindas.  

Dua samudera besar yang mengapit pulau-pulaunya, serta tempat pertumbukan cesar-cesar aktif yang membawa ancaman gempa bumi dan tsunami, telah melilit Indonesia bagai seekor naga yang menjaga pusaka sakti. Unsur supranatural yang kuat dalam setiap hulu hati penduduk Indonesia juga bagai perisai yang mampu membentengi dari pengaruh buruk rasionalisme. Dengan cara itu pula, Indonesia terselamatkan oleh bambu-bambu runcing dalam menghadapi mesin-mesin perang moderen ketika mempertahankan kumandang proklamasi.  

Sehingga, dibutuhkan pikiran dan jiwa besar dalam menjembatani beragam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu. Penolakan atas dominasi dan hegemoni adalah bagian dari upaya menjaga kewarasan bersama agar tidak lagi terjebak dalam pola penguasaan sepihak yang pada gilirannya hanya menghancurkan keberagaman.  

Sebagai negara yang tidak-tidak, Republik Indonesia memiliki kearifan tradisional untuk menentukan bagaimana ia diperintah. Kekuasaan menjadi tidak tak terbatas. Kepemilikan juga bukan berarti bisa diraih sampai sebesar-besarnya bagi kehidupan pribadi. Konstitusi malah memberi perintah agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang menyisihkan dana sebesar 2%. Kita menjadi telanjur lupa bahwa solidaritas sosial dan kultural adalah batu, semen dan pasir yang menjadi unsur perekat bangunan keindonesiaan. Tanpa itu, 17 Agustus hanya menjadi sebuah peringatan tanpa makna dan kemerdekaan tanpa pembebasan. Tentu kita tidak akan mengatakan bahwa Indonesia tidak merdeka dan tidak terjajah, karena masing-masing orang sudah bisa merasakan betapa indahnya kebebasan menyatakan pendapat. Dirgayahu Republik Indonesia ke-62…

Iklan