Dalam perumusan rancangan undang-undang menyangkut pemilu legislatif, terdapat keinginan sejumlah partai politik untuk kembali menggunakan klausul aneh: electoral treshold (ET). ET dijadikan alasan untuk menyederhanakan (jumlah) partai politik, padahal terbukti partai politik lama berbaju baru bisa maju juga. Padahal, kalau ditelusuri, pencantuman ET hanya akan menghancurkan partai politik dan sistem kepartaian, alias menghantam kedalam diri partai politik pengusulnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai politik yang mendapatkan perolehan kursi atau suara lebih dari 3% dalam pemilu 2004 akan mendapatkan angka yang sama pada pemilu 2009? 

Selama Orde Baru, eksistensi partai politik hanya terwakili lewat Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Sementara, Golongan Karya bukan berbentuk partai politik, sekalipun turut serta sebagai peserta pemilihan umum. Sejak pemilu 1971 sampai pemilu 1997, jangankan ketentuan tentang electoral treshold, bahkan nomor urut masing-masing organisasi peserta pemilu (OPP) itu tidak berubah. PPP nomor urut satu, Golongan Karya nomor urut dua, serta PDI nomor urut tiga.  

Sekalipun demikian, kehidupan kepartaian dikekang. Selalu saja muncul upaya mengintervensi proses pemilihan ketua umum PPP dan PDI. Kita masih ingat bagaimana sulitnya Muhammad Hatta dalam mendirikan partai politik untuk menjadi peserta pemilu 1971. hal itu berdampak buruk. Banyak pendapat yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan bantuan utang luar negeri yang besar menjadi tidak terawasi dengan baik, ketika kebebasan partai politik dikebiri dan pendirian partai politik dianggap sebagai tindakan melawan undang-undang. Partai Uni Demokratik Indonesia dan Partai Rakyat Demokratik adalah dua partai politik yang berdiri di bawah Orde Baru, namun tidak memiliki kesempatan untuk menjadi OPP dalam pemilu 1997.  

Ketentuan tentang ET baru diberlakukan dalam pemilu 1999, namun digunakan untuk pemilu 2004. Kita tahu betapa peserta pemilu 1997-lah (PPP, PDI dan Golongan Karya) yang mendisain pemilu 1999, termasuk anggota DPR 1997-1999 yang tidak mewakili partai politik. Implikasinya, bagi partai-partai politik yang tidak memperoleh pemilih sebesar 2% atau lebih, tidak dibolehkan mengikuti pemilu 2004, kecuali berganti nama, berikut lambang.

Tetapi, berapapun kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik itu di DPR RI atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, tetap sah dimiliki oleh partai politik yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi, setiap suara yang dimiliki oleh partai politik dinilai seharga Rp. 1000,- per suara. Maka banyak partai politik yang tidak memiliki anggota DPR atau DPRD yang memperoleh dana dari anggaran negara dan anggaran daerah.  

Sementara, kepesertaan dalam pemilu 1999 tidak menggunakan ET. Untuk pertama kalinya digelar pemilu yang lebih demokratis, maka partai-partai politik peserta pemilu 1999 cukup melewati verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan oleh Tim Sebelas dan KPU. Anggota KPU-nya pun berasal dari pemerintah dan partai-partai politik. Kenyataannya, sebanyak 48 partai politik berhasil maju dalam pemilu 1999, tetapi yang berhasil mendapatkan dukungan di atas 2% hanya PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN dan Partai Bulan Bintang. Sebanyak 42 partai politik gagal mendapatkannya, sehingga harus berganti nama untuk mengikuti pemilu 2004. 

Lalu pada pemilu 2004 dengan prosentase ET yang mencapai angka 3% atau lebih, maka hanya tujuh partai politik yang berhak ikut secara langsung dalam pemilu 2009, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PAN, Partai Demokrat dan PKS. Perhatikan bagaimana PBB terlempar dari arena pertarungan pemilu 2009, sementara Partai Demokrat dan PKS muncul sebagai kekuatan politik baru. Hanya saja angka-angka dukungan pemilih yang diperoleh oleh masing-masing partai politik ini tidak bisa disebut akan bertahan selamanya, kalau melihat perilaku dan dinamika pemilih di Indonesia.   

Otoritarianisme Terselubung 

Nama, lambang dan bendera adalah bagian terpenting sebagai identitas politik partai.  Upaya meleburkan identitas partai kepada partai lain, hanya sekadar untuk bisa mengikuti pemilihan umum adalah penyelewengan atas cita-cita awal pendirian partai. Dengan situasi keindonesiaan yang unik, terutama dengan adanya 1000 lebih etnis dan sub etnis, serta latar belakang pemikiran politik yang berkembang sejak pra kemerdekaan, begitu pula dengan adanya agama-agama nasional/resmi dan agama-agama lokal/adat yang tidak resmi, justru menunjukkan bahwa penyeragaman adalah bagian yang bertentangan dengan kebhinnekaan.  

Pemaksaan politik kearah penggabungan juga akan membawa situasi kepada masa lalu, ketika partai-partai peserta Pemilu 1971 melebur ke PPP, PDI dan Golkar jelang Pemilu 1977. Keadaan itu justru memicu terbentuknya rezim otoriter-birokratik yang tanpa kritik internal. Secara perlahan, demokrasi berhasil dibunuh, lalu kebijakan pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya alur pikir bangsa Indonesia. Pengebirian atas partai-partai politik ini terbukti mengeroposkan bangsa ini dan menjungkalkan jutaan rakyat ke jurang krisis. Pertanyaan post factum bisa diajukan: andaikan ada demokrasi pada masa Orde Baru, akankah Indonesia tergelincir juga ke jurang krisis ekonomi? 

Dengan adanya ET, maka agenda “pembunuhan” terhadap partai-partai politik yang tidak berhasil melewatinya justru dilakukan secara legal. Padahal, menurut UUD 1945, lembaga yang berhak membubarkan partai-partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi.  Dari segi apapun, perjuangan politik itu membutuhkan waktu lama. Tidak dalam jangka waktu lima tahun atau sepuluh tahun. Sistem politik akan mudah sekali diselewengkan apabila diserahkan semata-mata kepada pihak pemenang. Ketika sebuah partai politik diharuskan mengganti nama, lambang atau bendera, maka partai politik telah kehabisan energi dan mengalami kerugian secara historis, sosiologis, ekonomi dan politik.  

Kerugian secara historis didapat karena klaim atas tanggal pendirian tidak lagi mudah diperoleh. Analogi yang paling tepat adalah klaim pendirian atas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Apabila lambang negara Garuda Pancasila diganti, nama Republik Indonesia diganti atau bendera Merah Putih ditambahkan warnah lain, maka hak historis negara Republik Indonesia akan hilang melayang. Pemaksaan untuk mengubah nama, lambang dan bendera saja untuk sebuah partai politik yang  tidak lolos ET menunjukkan perenggutan atas kemerdekaan berpartai dan hak historis partai politik yang bersangkutan.  

Kerugian secara sosiologis lebih terhubung dengan identifikasi masyarakat (baca: warga negara) atas partai politik yang bersangkutan. Perubahan nomor urut partai politik saja akan menyulitkan, terutama bagi anggota masyarakat yang sudah telanjur mempercayai nomor identifikasi partai politik tertentu, ketimbang nama atau lambang partai politik yang bersangkutan. Partai politik yang berubah nama atau lambang akan dengan sendirinya memerlukan sosialisasi ulang kepada basis-basis sosial kemasyarakatan.  

Kerugian secara ekonomi jelas lebih banyak lagi. Akan terjadi inefisiensi anggaran. Bayangkan saja, berapa kop surat harus dicetak lagi, plang nama, kartu nama, dan lain-lainnya? Berapa banyak yang harus dibuang percuma, karena masa berlaku sudah habis dan segera harus diganti dengan nama baru? Partai-partai yang belum meraih ET akan mendapatkan kerugian berkali-kali lipat dan bekerja juga berkali-kali lipat, dibandingkan dengan yang meraih ET. Asas keadilan dalam berpolitik dengan sendirinya juga akan sirna.  

Iklan