mah

Media Indonesia, Rabu, 05 September 2007

POLKAM

Sidang MK: ET Dapat Ciptakan Krisis Dukungan Publik

JAKARTA (Media): Ketentuan electoral threshold (ET) dalam Rancangan UU Pemilu harus dihapus karena dapat membahayakan sistem politik dan menciptakan krisis dukungan publik terhadap pemilu di masa mendatang.Penilaian tersebut muncul dari Indra J Piliang saat memberikan keterangan ahli dalam sidang perkara pengujian UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.

Pembatasan seperti threshold dikhawatirkan memunculkan sikap apolitis karena masyarakat menilai sulitnya mengikuti pemilu. “Dampaknya tingkat partisipasi dalam pemilu di masa mendatang terus merosot. Ini sangat membahayakan sistem politik secara keseluruhan,” kata Indra dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jimly Asshiddiqie.

Uji materiil electoral threshold yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 diajukan 13 parpol guram, di antaranya Partai Persatuan Daerah, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera (PDS).

Indra menyodorkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang mulai merosot di bawah angka 50% di berbagai daerah di Indonesia. Ia juga memperkirakan jika sikap apolitis berkembang, tingkat partisipasi dalam pemilu bisa terus menurun hingga hanya 30%-40%.

Peneliti Center Strategic for International Studies (CSIS) itu menilai parpol adalah tulang punggung dalam sistem perpolitikan nasional. Selain itu, electoral threshold dinilai tidak adil. Dicontohkan, PDS yang memperoleh sembilan kursi, dengan electoral threshold 3% jelas tidak bisa ikut pemilu. Sebaliknya, partai baru yang bisa jadi hanya dapat 1% kursi bisa ikut pemilu.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Ramli Hutabarat menyatakan electoral threshold tidak perlu dipermasalahkan karena tidak akan membatasi jumlah partai. “Electoral threshold semata bertujuan menciptakan sistem multipartai yang sederhana dengan harapan memunculkan sistem pemerintahan yang stabil.”

Saat menanggapi adanya judicial review terhadap UU N0 12 Tahun 2003 tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPR yang membahas empat RUU bidang politik tersebut menyatakan tidak terpengaruh.

“Pembahasan di pansus jalan terus, tidak terpengaruh oleh gugatan yang dilakukan 13 parpol itu,” kata Ketua Pansus RUU Parpol dan RUU Susduk Ganjar Pranowo dari F-PDIP dan Wakil Ketua Pansus RUU Pilpres dan RUU Pemilu Legislatif Tamam Achda dari F-PPP di Jakarta, kemarin.

Penerapan electoral threshold, menurut Ganjar, masih diperlukan untuk mengukur sejauh mana dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap parpol peserta pemilu. (Fud/Hil/P-4).

Iklan