Seputar Indonesia, 07 Agustus 2007 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota DPR RI, para ahli ilmu politik tanpa kecuali, juga kalangan masyarakat sipil, bereaksi keras atas surat bernomor 14/TS-KPU/VII/2007 yang dikeluarkan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu telah mengumumkan sebanyak 45 nama calon yang lulus tes tertulis dan rekam jejak.  

Mengacu kepada UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tim Seleksi seharusnya memberikan tes tertulis seputar pasal 11 ayat (c) dan (d) yang menyebutkan syarat menjadi anggota KPU adalah (1) setia kepada (a) Pancasila sebagai dasar negara, (b) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan (c) cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; serta mempunyai (2) integritas, (3) pribadi yang kuat, (4) jujur, dan (5) adil. Ujian tes tertulis lainnya mestinya memenuhi persyaratan pasal 11 ayat (e) yang menyebutkan calon anggota KPU memiliki (6) pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Persyaratan terakhir ini tidak atau belum diujikan secara tertulis oleh Tim Seleksi. 

Akan tetapi, Tim Seleksi terlihat tidak membaca UU No. 22/2007 dengan baik atau menafsirkan rumusan UU itu berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh anggota Tim Seleksi. Sebagaimana disampaikan oleh Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono, anggota Tim Seleksi, tes tertulis terdiri dari (1) Tes Inteligensi CFIT; (2) Inventory Kepribadian IPKP (Indeks Perilaku Kontra Produktif); (3) Tes Kesetiaan pada NKRI; dan (4) Tes MMPI. Prosentase penilaian menurut Tim Seleksi adalah 20% kecerdasan, 40% kesetiaan pada NKRI dan 40% integritas.  

Tanpa Referensi

Ketika materi ujian diluar keenam syarat UU, patut dipertanyakan tentang referensi yang digunakan oleh Tim Seleksi ketika menunjuk lembaga yang kompeten untuk melakukan tes tertulis. Selain itu muncul persoalan hukum menyangkut proses tender penunjukkan lembaga itu, sesuai dengan ketentuan menyangkut penggunaan APBN dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau syarat kesetiaan kepada (a) Pancasila sebagai Dasar Negara, (b) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan (c) Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 juga dijadikan ukuran – yang secara keliru ditafsirkan oleh Tim Seleksi sebagai kesetiaan pada NKRI–, maka para lulusan Perguruan Tinggi yang menamatkan kuliah sebelum tahun 1998, mestinya tidak perlu lagi diuji dan diberi bobot 40%.  

Mengapa? Karena para lulusan perguruan tinggi itu sudah mendapatkan materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sebagian peserta bahkan juga menjadi tim penatar P-4, baik yang bersertifikat atau tidak. Tim Seleksi mestinya juga tahu bahwa mata kuliah Kewiraan, Kewarganegaraan dan lain-lainnya itu selalu terhubungan dengan syarat kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia. Apakah parameter kesetiaan itu bisa diringkas menjadi tes yang disusun oleh anggota Tim Seleksi menjadi sejumlah soal yang belum teruji secara akademis dan empiris? Tim Seleksi terkesan telah mereduksi persoalan kesetiaan kepada NKRI ini menjadi eksperimen keilmuan yang sama sekali baru, terbukti dengan adanya soal menyangkut Abu Dujana.  

Begitupula ketika tes kecerdasan diberikan oleh Tim Seleksi dalam bentuk soal intellectual quotient (IQ) atau dalam bahasa teknis Prof Dr Sarlito adalah tes intelijensi CFIT. Materi tes kecerdasan ini tidak termasuk dalam kategori UU no. 22/2007, apalagi kalau tes kecerdasan itu berbentuk tes intelijensi CFIT itu. Pasal 11 (f) UU No 22/2007 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU adalah berpendidikan paling rendah S-1. Syarat itu sudah dipenuhi oleh para peserta yang lolos syarat administratif, yakni dengan mengirimkan fotokopi asli yang sudah dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Dengan memberikan lagi tes kecerdasan, Tim Seleksi telah mengambil alih tugas perguruan tinggi.

Asumsinya, apabila Tim Seleksi berlatar-belakang ilmu olahraga, lalu memberikan tes kecerdasan dalam bentuk mengoper dan menggiring bola, sesuai dengan ilmu yang dia kuasai, apakah cara ini sudah benar menurut UU No. 22/2007? Sehingga tes kecerdasan yang dilakukan itu tidak memiliki rujukan yuridis, hanya berdasarkan selera atau pilihan dari Tim Seleksi. Kalaupun materi kecerdasan yang berbobot 20% itu tetap dijadikan sebagai bahan tes tertulis tambahan, maka Tes Potensi Akademik dan beragam ijazah yang dimiliki oleh para peserta, dari jenjang sarjana, magister sampai doktor, semestinya menjadi acuan.

Ketika parameter kecerdasan hanya berdasarkan IQ, tanpa kejelasan batas waktu pengerjaan, maka pertanyaannya adalah apakah para lulusan perguruan tinggi yang sudah melewati banyak ujian kecerdasan itu tidak lagi berguna ijazahnya? Tes IQ itu terkesan dipaksakan, sehingga menggagalkan sebagian besar calon yang berasal dari kalangan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmuwan ilmu politik (seperti Prof Dr Ramlan Surbakti, Dr Victor Silaen dan Dr Valina Sinka Subekti), ilmu sejarah (Dr Anhar Gonggong), ilmu sosiologi (Hadar Navis Gumay) dan ilmu pemerintahan (Progo Nurjaman). 

Rekam Jejak

Selain itu, ketika Tim Seleksi mengumumkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas rekam jejak para peserta berdasarkan surat nomor 14/TS-KPU/VII/2007 itu, tidak diketahui bagaimana Tim Seleksi bekerja. Rekam jejak tentu terhubung dengan riwayat hidup masing-masing peserta, dalam pelbagai bidang kehidupan. Patut juga diingatkan bahwa rekam jejak tidak termasuk dalam kategori menurut UU No. 22/2007. Rekam jejak itu dengan sendirinya sudah termuat dalam syarat administratif. 

Persoalan menjadi jelas, ketika muncul email dari Prof Sarlito yang dimuat di media massa. Petikan email itu berbunyi: “Teknik pemilihan diurut berdasarkan rangking dari skor yang tertinggi sampai terendah. Kemudian dicek dengan track record satu per satu. Ada yang berada di urutan atas, terpaksa dicoret, karena ternyata masih terikat dengan salah satu partai politik (tidak terdeteksi pada seleksi administrasi), atau ada masalah keuangan yang belum terselesaikan dengan lembaga tertentu, atau latar belakangnya sama sekali tidak relevan dengan Pemilu, atau ternyata hasil MMPI-nya ada indikasi paranoid. Dalam hal itu, maka urutan di bawahnya naik ke atas dan dicek lagi track record-nya. Wanita diberi prioritas, karena disebutkan dalam UU bahwa anggota 30% KPU harus wanita (2 dari 7 anggota).” 

Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan pers Tim Seleksi pada tanggal 12 Juni 2007, seleksi rekam jejak dilakukan berdasarkan masukan masyarakat hingga tanggal 7 September 2007. Menurut Prof Dr Ridlwan Nasir, Ketua Tim Seleksi, “Kami akan melakukan klarifikasi terkait rekam jejak si calon di tahap wawancara. Nantinya dalam wawancara itu kami juga akan menggunakan masukan dari masyarakat.” (Kompas, 13 Juni 2007). Keterangan ini menunjukkan inkonsistensi atau pelanggaran atas tahapan yang sudah dijelaskan sendiri oleh Tim Seleksi. Pengusutan atas rekam jejak para peserta ternyata sudah dilakukan, padahal mestinya belum dilakukan sebagaimana keterangan pers awal dan ketentuan UU. Publik bisa saja terkecoh, dengan adanya pengumuman bahwa peserta yang gagal ke “putaran 45” adalah yang tidak memiliki rekam jejak yang diinginkan oleh UU yang juga tidak mensyaratkannya.  

Lalu, darimana Tim Seleksi memeriksa rekam jejak para peserta? Dari keterangan yang diberikan Tim Seleksi, rekam jejak para peserta itu berdasarkan pada berkas-berkas yang diserahkan, seperti riwayat hidup. Berarti yang terjadi baru berupa uji dokumen. Tentu saja penilaian itu sudah memasuki subjektifitas Tim Seleksi, mengingat standarisasi dari berkas-berkas yang diberikan berlainan. Apakah Tim Seleksi sudah memiliki waktu cukup untuk melakukan verifikasi atas semua dokumen yang diserahkan itu? Apakah sudah terjadi juga pembobotan nilai atas rekam jejak dimaksud, misalnya makin lama berkiprah di KPU atau KPUD, makin besar nilainya? Lalu, apakah rekam jejak berdasarkan dokumen itu bisa memenuhi kriteria yang diberikan oleh undang-undang?  

Selain itu, kalau benar Tim Seleksi mengaku tidak mudah ditekan dan diintervensi, darimana Tim Seleksi mampu melakukan klarifikasi atas keterikatan peserta dengan salah satu partai politik tertentu, sebagaimana email yang dikirim oleh Prof Dr Sarlito? Apakah Tim Seleksi juga berhak mencampuri urusan utang-piutang peserta yang disebut memiliki masalah keuangan yang belum diselesaikan dengan lembaga tertentu? Darimana informasi itu diperoleh oleh Tim Seleksi? Padahal Tim Seleksi sendiri belum membuka masukan dari masyarakat dan mengaku tidak menerima tekanan dan titipan dari manapun.

Berarti, kalau benar apa yang disampaikan oleh Prof Sarlito itu, Tim Seleksi sudah menggunakan juga informasi lain diluar dokumen yang diterima, mengingat tidak mungkin urusan utang-piutang seseorang terdapat dalam dokumen yang dikirimkan ke Tim Seleksi. Penggunaan informasi lain diluar dokumen atau diluar syarat administratif sudah menunjukkan bahwa Tim Seleksi telah keluar atau menyimpang dari tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh UU No 22/2007.  

Tim Seleksi selayaknya berterus terang dalam mengungkapkan proses pemilihan calon anggota KPU ini. Diluar itu, masih terdapat kejanggalan-kejanggalan lain yang akan disajikan dalam sejumlah tulisan berikutnya…

Iklan