You are currently browsing the monthly archive for Agustus 2007.

ini dimuat di Suara Merdeka halaman satu. ada teman di Semarang yang sms. padahal, brdasarkan wawancara. tentu bahasanya menjadi tidak lagi berlagak ijp, haha. aku juga menitipkan satu “agenda pribadi” ke Mardiyanto, yakni soal seleksi KPU. mengapa? dalam detik.com, ketika Hatta Rajasa ditanya soal gugatanku ke SBY, dengan diplomatis SBY mengatakan akan mengirimkan Mendagri menghadapi di PTUN. berarti, Mardiyantolah orangnya.

kalau menilai secara objektif, Siti Nurabaya lebih cocok menjadi Mendagri. cuma, Ibu Siti terkendala oleh 2 hal: pertama, bukan bekas militer. kedua, bukan laki-laki. padahal, sejak mengenali kinerjanya di DPD RI, Ibu Siti menunjukkan diri sebagai birokrat profesional. ketika di Depdagri Ibu Siti sangat keras dan pro pusat, termasuk menjadi otak di belakang pemekaran wilayah di Papua. tetapi ketika di DPD RI, Ibu Siti membela banyak kepentingan daerah. bagi yang berpikiran sempit, apa yang dilakukan Ibu Siti akan dianggap sebagai sikap plin-plan. kalau bagiku, itulah sikap sebagai seorang profesional sejati.

Suara Merdeka

Rabu, 29 Agustus 2007 NASIONAL
Line

Menanti Dua Gebrakan

MENDAGRI Mardiyanto diharapkan membuat gebrakan yang bisa mendongrak kribilitasnya sebagai pejabat baru. Misalnya, dia berani memajukan pembahasan revisi UU No 32/2004 terkait pasal-pasal tentang calon perseorangan (indpenden) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Aplaus dan sambutan hangat akan muncul jika mampu memajukan dalam tahun 2007 ini dari rencana pembahasan Januari 2008. Misalnya, November mendatang dimulai pembahasan, sehingga citra kehadiranya sebagai sosok yang demokratis, moderat akan muncul.

Sebagai pemimpin di Depdagri, departemen yang berhubungan dengan lembaga politik, Mardiyanto sebaiknya juga mengatasi kemelut rekrutmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhir-akhir banyak menimbulkan masalah.

Pasalnya, panitia seleksi diambil dari departemen tersebut. Dengan demikian langkah untuk melakukan pembenahan akan mengurangi resistensi pembentukan lembaga yang cukup fital dalam pelaksanaan demokrasi, karena menangani langsung pemilihan anggota legislatif dan pilpres.

Dua masalah itu merupakan gebrakan awal yang mesti dilakukan oleh Mardiyanto, sehingga mendapat acungan jempol dari masyarakat. Apalagi soal dukungan partai atas penunjukannya sebagai mendagri cukup besar. Dukungan datang dari Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan partai besar lain sehingga secara politis resistensinya secara amat kecil.

Ke bawah, kehadiran Mardiyanto bakal bisa diterima karena disodorkan hampir semua partai. Untuk berhadapan dengan gubernur, bupati dan wali kota yang berasal dari partai politik, tidak akan mengalami kendala.

Secara internal, tugas pertama Mardiyanto masuk dalam jajaran Depdagri yang menangani masalah politik, otonomi daerah dengan cara mengakrabkan diri.

Apalagi agendanya cukup banyak, seperti penyelesaian masalah RUU politik, revisi UU tentang Pemda, dan otonomi daerah yang masih banyak meninggalkan masalah.

Meski pernah menjabat Assospol ABRI dan terakhir Gubernur Jateng, dia belum banyak dikenal. Itu sangat menguntungkan Mardiyanto.

Dengan sosok yang kalem, arif dan moderat sangat menunjang Depdagri yang dalam beberapa tahun terakhir lebih moderat, karena tidak lagi menjadi mesin dan bolduser politik tertentu.

Mardiyanto adalah figur yang moderat sehingga tidak memiliki stigma negatif terhadap salah satu kekuatan politik.

Termasuk dalam pemilu mendatang, tidak ada jaminan akan berpihak kepentingan politik sekali pun untuk kepantingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(77)

Iklan

anda layak membacanya. jarang ada buku bermutu yang memicu adrenalin, tetapi bukan seputar sex. buka saja http://rahasia-meede.blogspot.com/. aku memberikan komentar atas buku itu:

Sesuatu yang hanya jadi fakta sejarah sebuah bangsa, akan tampak seperti huruf, angka dan peristiwa yang mati. Tanpa makna. Tak bergerak. Membutakan mata. Menghidupkan kembali fakta itu lewat imajinasi yang disusun rapi dan sistematis diiringi gairah dan pesona, serta kejutan adalah bagian dari upaya memperlambat kematian sebuah bangsa. E.S. ITO si peneruka hulu sejarah dan laju zaman, telah mencatatkan diri sebagai novelis tambo modern republik Indonesia, justru ketika elite bangsa ini sibuk dengan kepikunan kolektif: berputar-berputar pada kekinian dan kedisinian…”

itu kukirim via sms, sebelum aku menyelesaikan membaca buku. dalam perjalanan ke Papua, aku memutuskan hanya membaca satu buku itu, agar aku tuntas membacanya. karena ketebalannya, justru aku menamatkan membacanya setelah pulang dari Papua, sebelum tidur. aku berangkat ke Papua Senin (20/8) dan sampai kembali di Jakarta Rabu (22/8). memang singkat, mengingat materi gugatanku harus segera masuk ke pengadilan.

ada banyak hal baru yang harus kukomentari. karena buku ini jelas sekali pembelaannya atas suku-suku pedalaman, suku-suku asli, jauh sebelum Indonesia ada dan kolonialisme datang. Es Ito memberikan penghormatan yang layak atas suku-suku itu: Nias, Mentawai, Dayak, Suku Anak Dalam, dll. soal Sikerei, aku ingat betul, betapa “dukun” suku Mentawai itu berjasa besar dalam menyembuhkan tangan kiriku yang patah ketika kecil, dulu. ayah dan ibuku tidak sempat membawaku ke Padang, karena laut sedang mengganas. karena itu, seorang Sikerei dipanggil, mengobati dan menyembuhkan tangan kiriku. tentu, Sikerei itu merupakan perantara kesembuhan saja dari Allah SWT, sesuai ajaran agamaku.

sampai SMA, aku masih minder dengan tangan kiriku. di sekolah, aku dipanggil si Cengkok, orang yang tangannya tidak lurus. walau masuk paskibraka sekolah dan regu gerak jalan SMA, serta masuk pramuka, tetap saja julukan si Cengkok tidak hilang. Pariaman memang terkenal dengan cemooh-nya. semua orang dipanggil berdasarkan keabnormalannya. kini, aku tidak ada dalam posisi itu. yang kuingat, ada sentuhan Sikerei pada tanganku, dan itu menyembuhkan. apa yang ditulis Es ITO dalam bukunya membuatku menangis. ak tidak tahu lagi sekarang bagaimana nasib suku-suku itu yang dulu kuingat datang dengan buah kelapa, cempedak, durian, dllnya dalam satu perahu, lantas tinggal ditukar dengan beberapa kilogram gula atau produk luar lainnya.

ayahku dulu pernah diberi tanah oleh Sikerei sahabatnya yang setia membelany. kebon cengkeh yang luas, dari pinggir pantai sampai atas bukit. tapi ayahku menolaknya. kadang, ayah menceritakan itu dengan tertawa: “kalian bisa kaya dengan hanya memetik cengkehnya (tanpa mengambil tanahnya).” waktu di Mentawai, aku sering memetik buah cengkeh, dan kami biasa memanjat pucuk-pucuk teratas untuk mendapatkan cengkeh yang bulat (cengkeh bibit).

aku masuk TK di Mentawai. belajar pada orang-orang Philipina. banyak orang asing ke Mentawai, barangkali untuk mendapatkan pohon-pohonnya atau nilai eksotisnya. pertengahan tahun 1970-an, bayangkan. sentuhan peradaban belum banyak masuk. sebagai anak pulau, aku suka berenang, memancing ikan, mencari umang-umang, berburu kepiting…lautan kepiting kecil dan besar di pinggir pantai.

buku ES ITO ini seakan mewajibkan aku untuk kembali kesana. mungkin, untuk menangisinya. dari berita yang kudapatkan, tentu Mentawai masa kecilku tidak akan kembali, sebagaimana kampung masa kecilku. orang menyebut ini kemajuan/modernisme. aku menyebutnya pemusnahan.

ES Ito juga menceritakan kawasan yang kuhuni sejak tahun 1991: kawasan Kota. kawasan yang pertama kali kukenal, karena dulu pertama kali menetap di dekat Museum Fatahillah, tepatnya di pinggir sungai di Jl Kunir yang sudah digusur. disana, bersama kakak-kakakku berjualan Sate Padang. juga kawasan Mangga Besar, Pecah Kulit, dll. sekarang, aku tinggal di rumah mertua: Jl Talib III, juga kawasan Kota. sudah hampir 16 tahun aku mengakrabi kawasan Kota ini, termasuk stasiun-stasiun kereta apinya, lorong-lorongnya, dan … kehidupannya.

tentu, cerita yang ditulis Es Ito tentang Pecah Kulit dllnya itu sudah bagian dari mitologi masyarakat setempat, terutama orang-orang tuanya. Ito menjadikannya sebagai novel yang indah, menarik dan galant. novel yang trengginas.

juga ada cerita tentang Papua. jangan lupa, To, di Papua juga banyak mitos. hampir semua suku dari 314 suku di Papua memiliki mitosnya sendiri-sendiri. sudah lebih lima tahun aku bersentuhan dengan masalah-masalah Papua, semakin tenggelam kisah-kisah hebat di masa lalu yang teramat dekat itu. aku bersaksi: jangan sampai Papua hilang ditelan gelombang zaman. di harian Seputar Indonesia kemaren (27/08), dalam tulisan Selamat Datang Mendagri Baru, kusisipkan kalimat berikut: “Daerah yang paling banyak diincar sekarang adalah Papua, terutama oleh kekuatan modal. Isu-isu yang berhembus dari Papua dan kekuatan yang akan datang ke Papua akan meningkat terus, seiring dengan habisnya sumberdaya alam dan ekonomi di Kalimantan dan Sumatera.”

ada banyak misteri lain yang diceritakan Es Ito dalam novelnya ini. sekali lagi, aku merekomendasikan untuk anda. ya, anda bisa saja menyebut CSA=CSIS, atau sosok-sosok yang dia ciptakan. anda bisa juga mereka-reka, tentang nama-nama yang dia tulis. beruntung aku mengenali anak ini, karena dia juga bekerja di Yayasan Harkat Bangsa Indonesia, dimana aku didaulat sebagai Direktur Eksekutif-nya. mudah-mudahan, tidak lama lagi, aku bisa meninggalkan jabatan itu dan menikmati lagi novel-novel ES ITO berikutnya..

YHB Indonesia, 28 Agustus 2007, 20:20…

Sindo Edisi Sore Nasional Sore
RUU Parpol Harus Akomodasikan Parpol Lokal
Rabu, 22/08/2007

JAKARTA(SINDO) – Pengamat Politik dari Center Strategic for International Studies (CSIS) Indra J Piliang mengharapkan agar pemerintah dan DPR dapat mengakomodasikan keberadaan Partai Politik (Parpol) lokal saat membahas revisi UU Paket Politik. Bila tidak, pastikan akan ada sekelompok orang yang akan mengajukan uji material terhadap UU Parpol.

“Keberadaan partai lokal akan dapat memperkuat proses demokrasi dan percepatan pembangunan daerah. Sebab, selama ini partai nasional jarang mengkritisi berbagai persoalan daerah. Padahal, masyarakat daerah sangat mengharapkan hal itu dilakukan,” jelas Indra J Piliang, kemarin. Indra yakin keberadaan parpol lokal tampaknya akan menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi, keputusan MK terhadap calon independen menyebutkan bahwa UU di Indonesia tidak boleh menimbulkan dualisme. ”Kalau di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diperbolehkan berdiri partai lokal, daerah lain pun harus diperbolehkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jony Allen menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, keberadaan parpol lokal tidak diperlukan dan bertentangan dengan UU. Apalagi, pascakeputusan MK beberapa waktu lalu, partai-partai terus berbenah dalam memainkan peran dan fungsinya. Berdirinya parpol lokal di NAD tidak bisa diterapkan di daerah lain. Sebab, situasi dan kondisi NAD berbeda dengan daerah lain. ”Pastinya tidak bisa. Sebab, keberadaan partai lokal di NAD merupakan hasil kesepakatan di Helsinki,” tandasnya. (hermansah)

Sinar Harapan, 23 Agustus 2007 

Calon Perseorangan
Pemerintah dan DPR Tidak Peka

Jakarta – Kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa calon perseorangan sebelum adanya revisi atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukkan para penguasa tersebut tidak peka terhadap persoalan riil yang lebih besar.

Di beberapa tempat di daerah, “titik-titik api” yang berpotensi besar menimbulkan konflik sudah mulai terlihat. Demikian dikemukakan pengamat politik dari CSIS Indra J Piliang ketika dihubungi SH, Kamis (23/8), menanggapi hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR, Rabu (22/8).

“Presiden dan DPR tidak mencoba melihat persoalan secara luas. Letupan pilkada pascaputusan MK (Mahkamah Konstitusi) jadi unsur konflik baru. Di beberapa tempat, titik api konflik muncul. Walaupun jumlahnya seribu sampai dua ribu itu banyak,” katanya. Indra menyatakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR lebih menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) dibandingkan dengan kebutuhan rakyat akan demokrasi. Pemerintah pun juga terlihat mengabaikan kepentingan yang lebih luas.

Merujuk pada pendapat MK, pemerintah seharusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai calon perseorangan dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jika ke depan ada keinginan untuk mengubah syarat dukungan minimal, bisa dilakukan pada tahap selanjutnya.

“Dengan demikian, daerah lain tetap bisa jalan dengan calon perseorangan dengan menggunakan perpu. Pemerintah tidak berpikiran besar, hanya mengokomodasi aspirasi parpol. Harusnya, mereka melihat jumlah golput yang semakin besar dalam pilkada yang hanya diikuti parpol. Perseorangan bisa untuk meningkatkan partisipasi,” paparnya.

Tak Antisipasi
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti ketika dihubungi SH di Jakarta, Kamis (23/8), mengatakan pertemuan Presiden dan DPR tidak mengantisipasi gejolak yang muncul terhadap sekitar 18 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar dalam tahun 2007. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) bakal menjadi sasaran protes dari pendukung calon perseorangan.

Menurut Ray, sebenarnya kesepakatan yang ada itu bersifat makro dan tidak ada yang signifikan untuk menyikapi pelaksanaan Pilkada dalam waktu dekat, karena kesepakatan itu juga menjadi sikap pemerintah dan DPR sebelum melakukan pertemuan.

Dia mengatakan pertemuan itu lupa membahas atau mengantisipasi daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2007 ini, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan kalau pelaksanaan Pilkada yang tidak mengakomodasi calon perseorangan adalah ilegal.

Selain itu, tambah Ray, pertemuan itu seolah tak mengantisipasi dampak kekerasan yang muncul akibat desakan soal calon perseorangan. Kekerasan itu sudah muncul di Cilacap.

Dia khawatir sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada akan menghadapi persoalan akibat adanya tekanan dari pendukung calon perseorangan. “Seharusnya, pertemuan itu membahas aturan yang mungkin diambil, seperti Perpu untuk mengakomodasi calon perseorangan,” katanya.

Selain Perpu, jelas Ray, KPU dapat diberikan kewenangan untuk mengeluarkan aturan sementara, guna mengakomodasi calon perseorangan. Hal itu juga sejalan dengan saran dari MK.

Sementara itu, Ketua KPUD Bali AA Oka Wisnumurti yang hendak menggelar Pilkada pada tahun 2008 mengatakan pihaknya akan tetap mengacu kepada hukum positif yang ada dalam menggelar Pilkada. “KPU juga sudah mengirim surat agar tetap mengacu kepada aturan yang ada, sebelum ada aturan pengganti,” kata Wisnumurti.
(tutut herlina/ daniel d tagukawi)

Seputar Indonesa, 21 Januari 2007 

Pembahasan rancangan undang-undang tentang partai politik diharapkan mampu menghasilkan perbaikan atas kinerja pemerintahan. Sejauh ini, sistem kepartaian berjalan terpisah dengan sistem pemerintahan. Sistem kepartaian yang bekerja dalam pemilu nasional dan pilkada, tidak diikuti dengan pemahaman yang baik atas sistem pemerintahan.  Akibatnya kita hanya sibuk dengan perhitungan-perhitungan menyangkut pemenang atau pecundang dalam pemilu dan pilkada, tetapi kurang memberi perhatian kepada kinerja sang pemenang setelah mengendalikan pemerintahan.  

Sistem kepartaian biasanya bekerja secara sentralistik. Pusat kekuasaan berada di tangan masing-masing ketua dewan pertimbangan atau ketua dewan syuro partai politik. Sementara ketua umum atau presiden partai politik hanya menjadi eksekutif atau manager yang kekuasaannya terbatas. Hal ini terlihat pada Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PKB. Sementara pada PPP, PDI Perjuangan dan Partai Golkar terlihat lebih berimbang antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di jajaran partai politik itu.  

Dengan sistem seperti itu, dominasi dan hegemoni bergerak sempurna. Para anggota parlemen nasional, misalnya, sedikit sekali diberikan peluang untuk mengambil inisiatif atas isu-isu penting yang berkembang. Tetapi, untuk isu-isu yang dianggap tidak terlalu penting dan jarang mendapatkan perhatian masyarakat, terutama dalam rapat-rapat komisi, anggota parlemen lebih memiliki keleluasaan. Menurut informasi dari kalangan staf ahli, keleluasaan itu lebih terkait dengan kapasitas pribadi yang dimiliki oleh masing-masing anggota parlemen. Sudah menjadi pengetahuan umum betapa anggota parlemen periode 2004-2009 ini kurang berkualitas dibandingkan dengan periode 1999-2004, sekalipun dari tingkat pendidikan anggota parlemen sekarang lebih baik.  

Pengendalian terhadap anggota parlemen itu berhulu pada sistem proporsional setengah terbuka yang dilakukan dalam pemilu parlemen. Para calon anggota legislatif yang mewakili daerah pemilihan tertentu diurutkan berdasarkan keputusan partai politik. Mereka yang terpilih harus melewati bilangan pembagi pemilih untuk terpilih. Apabila gagal, mereka harus menyerah kepada nomor urut, bukan kepada perolehan suara terbanyak yang berhasil diraih. Selain itu, anggota parlemen terpilih juga harus berhadapan dengan hantu recall. Partai politik menegaskan dominasi dan kepemilikannya atas anggota parlemen.  

Kehilangan Inisiatif 

Sistem kepartaian seperti itu menyebabkan inisiatif-inisiatif anggota parlemen menjadi hilang. Pada tingkat eksekutif, keadaan justru berlangsung sebaliknya. Tidak ada klausul menyangkut recall terhadap kepala daerah yang terpilih. Begitupun dengan tingkat otoritas dan otonomi yang luas yang dimiliki oleh para menteri, sekalipun dipilih berdasarkan preferensi dan referensi partai politik. Bahkan dengan mudah para kepala daerah terpilih bisa pindah menjadi pengurus partai politik lain yang tidak mengusungnya.  Sebulan setelah terpilih, Gubernur Bengkulu malahan berpindah menjadi pimpinan partai politik lawannya dalam putaran kedua pemilihan, yakni Partai Demokrat. Sementara Ia diusung oleh PKS. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga begitu, yakni berpindah menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang dilawannya pada putaran pertama pemilihan presiden dan wakil presiden.

Fleksibilitas yang dimiliki oleh pejabat-pejabat politik di lingkungan eksekutif itu menyebabkan para pejabat di parlemen selalu melirik peluang untuk masuk kedalam jabatan-jabatan politik di pemerintah. Begitu banyak pimpinan dan anggota DPRD yang memilih menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah, sehingga meninggalkan pekerjaan-pekerjaan pokoknya. Dalam pola hubungan yang dilakukan dalam tubuh partai-partai politik, juga terlihat bagaimana sistem pemerintahan berjalan timpang dengan sistem kepartaian.

Ketika sistem pemerintahan sudah menjalankan pola desentralisasi, partai politik justru belum menjalankan sama sekali. Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, mengatakan bahwa partainya sudah melakukan desentralisasi kepartaian. Namun, kalau melihat bagaimana intensifnya pengaruh Soetrisno dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, agak sulit mengatakan bahwa PAN sudah mendelegasikan sejumlah kekuasaan kepada pimpinan wilayah dan daerah. Padahal PAN paling memiliki kapasitas untuk melakukan desentralisasi kepartaian, terutama dari sisi sumberdaya manusia dan ide-ide negara federal yang pernah tumbuh subur pada awal kelahirannya.  

Desentralisasi kepartaian layak diatur secara lebih rinci, sebagaimana terjadi pada sistem pemerintahan. Partai-partai politik nasional dan pimpinan pusat partai politik nasional selayaknya hanya berurusan dengan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat, yakni pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, fiskal dan moneter nasional, serta agama. Diluar itu merupakan kewenangan pimpinan politik daerah. Dengan cara seperti itu, pimpinan pusat partai politik tidak perlu menjadi rebutan, hingga ada partai politik yang memiliki pengurus pusat sebanyak 1000 orang.

Kalaupun jumlah pengurus bisa berjumlah banyak, namun tugas-tugasnya akan lebih baik ditujukan untuk membantu pengurus wilayah atau daerah.  Masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan lain-lain sebaiknya merupakan domain daerah, kecuali yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Dengan cara itu, pimpinan partai-partai politik tidak harus bersuara atas segala macam persoalan, karena bisa jadi bias-bias subjektifitas menjadi kental.

Penyeragaman struktur pimpinan wilayah dan daerah juga bukan merupakan keharusan, bahkan perlu dihindari. Keunggulan komparatif masing-masing pengurus wilayah dan daerah akan segera terlihat, ketika pimpinan pusat partai politik melakukan evaluasi.  

Antisipasi Partai Politik Lokal 

Pengaturan soal ini bisa masuk kedalam undang-undang tentang partai politik. Bangsa ini membutuhkan partai politik yang liat dan kuat. Selama muatan UUD 1945 tidak diubah lagi, maka peranan dan pengaruh partai-partai politik sangat dominan. Calon perseorangan yang dihebohkan itu hanya bisa masuk dalam kontestasi pilkada, bersaing dengan calon-calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, baik nasional atau lokal (khusus Aceh). Selain itu, calon perseorangan hanya bisa bersaing untuk merebut kursi Dewan Perwakilan Daerah.  

Tidak begitu lama lagi, kita juga akan menghasilkan satu formulasi ketatanegaraan baru, yakni dibolehkannya partai-partai politik lokal untuk bertarung dalam pilkada dan perebutan kursi DPRD provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Selama partai politik lokal di Aceh diakui keabsahannya, maka untuk mencegah dualisme sistem politik dalam konteks negara unitarian, peluang pendirian partai politik lokal di daerah lain menjadi keharusan konstitusional. Kita tinggal menunggu waktu pihak mana yang akan mengambil inisiatif untuk memajukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.  

Antisipasi atas kemungkinan dibolehkannya pendirian partai politik lokal di seluruh daerah di Indonesia ini layak dilakukan partai-partai politik nasional sejak dini. Caranya lagi-lagi dengan desentralisasi kepartaian. Partai-partai nasional yang paling mampu menyerap kepentingan masyarakat lokal akan dengan mudah menancapkan pengaruhnya. Sementara, partai-partai nasional yang hanya bertumpu kepada figuritas elite dan dikendalikan untuk kepentingan elite semata, justru akan ditinggalkan. Migrasi politik akan terjadi, terutama setelah terbukti bahwa elite-elite politik nasional tidak bekerja untuk kepentingan rakyat di daerah, melainkan demi kepentingan elite-elite itu sendiri.  

Persoalan yang begitu banyak di bumi Indonesia sungguh mustahil akan bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin model Soekarno dan Soeharto. Para pemimpin yang bisa berbagi kekuasaan kepada pemimpin-pemimpin lainlah yang akan memberi perbaikan. Kolektifitas kepemimpinan menjadi penting, tidak lagi terpaku kepada ketunggalan. Dan adalah ironis, kalau ada pemimpin yang terus menerus menumpuk kekuasaan pribadi, tidak mau berbagi, seolah Indonesia adalah dirinya sendiri…. 

Tan Malaka sungguh percaya pada Tuhan. Tan juga cinta pada ibunya. Jejak pikiran Tan berhulu pada ibunya. Lelaki-lelaki Minang memang merasa selalu dikutuk menjadi Malin Kundang oleh ibunya, hingga menjadi batu, apabila lupa pada ibu. Guna menghindari itu, lelaki-lelaki Minang membawa garis keturunan ibunya pada tali darahnya. Lelaki-lelaki yang berubah menjadi pemberang, apabila menemukan ada perlakuan tidak wajar pada ibu, sekaligus ibu pertiwi.  

Tan berjalan ke banyak tempat: Belanda, China, Singapura, dan lain-lain. Ia juga mengirim surat-surat ke Moscow, markas besar Komunis Internasional (Cominteren). Ia menolak perintah Moscow untuk memberontak  pada tahun 1926. Makanya, Muhammad Hatta mengatakan Tan berpunggung lurus, hingga tidak bisa membungkuk kepada Stalin.  

Ketika film Gie membawa gairah dalam kehidupan kaum muda dan remaja beberapa waktu lalu, mulai terlihat adanya kaum muda idealis dalam wujud parlente. Gie adalah generasi aktivis yang gagal menyeberangi zaman peralihan. Ia masuk ke lorong-lorong kelas sejarah, tetapi mengalami kekecewaan atas situasi kekinian yang dia hadapi. Ia mengadu kepada gunung, lalu asap beracun dari gunung itu juga yang membawa pergi nyawanya dan sekaligus abu jenazahnya. 

Dengan Gie, gejolak kaum muda idealis mulai bisa mendapat wadah yang tepat. Tetapi, Gie tidak menghasilkan gagasan-gagasan perubahan. Gie sama dengan Ahmad Wahid yang banyak mengkritik. Ibaratnya, dengan Gie dan Wahib, kaum muda menjadi lebih kritis, curiga pada apapun, terutama kemapanan dan keprofanan. Wahib juga mati muda ketika mengalami kecelakaan di kawasan Senen. Ia sempat ditolong gelandangan, kelompok yang paling dibelanya. 

Tetapi, sekadar kritikan saja tidak cukup untuk menggerakkan atau mengubah sebuah bangsa. Gie dan Wahid belum banyak memikirkan bangsa, apalagi dalam tatanan regional dan global, secara sistematis. Yang memikirkan itu adalah Tan Malaka,  sebelum Republik Indonesia dibentuk. Buku-bukunya dibaca diam-diam, karena Tan dikejar oleh intel-intel polisi kolonial. Tan bahkan mendirikan sekolah-sekolah non pemerintah di Semarang. Ia menulis juga tentang massa aksi. Dengan jembatan keledai Materialisme Dialektika dan Logika, ia sembunyikan buku-buku kutipan dalam pikiran. 

Pada masa Orde Baru, buku-buku Tan juga dilarang. Para mahasiswa harus membacanya diam-diam. Pembaca buku Tan juga takut dicokok oleh intel-intel polisi atau yang pura-pura jadi intel untuk diperas keluarganya. Dengan cara itu, Tan terkubur, menempuh jalan lengang, berikut seluruh buku-buku yang ditulisnya atau buku-buku tentang dia. Tapi, bagi pengagumnya, tentu buku-buku itu hanya disimpan dalam peti-peti tertutup, pada loteng-loteng gudang, atau di tempat-tempat yang sulit dilacak.

Cara orang-orang menyembunyikan buku Tan atau tentang Tan barangkali tidak kalah misteriusnya dengan cara Tan menyembunyikan naskah bukunya pada ruas-ruas bambu di kakus gubuk tempat tinggalnya, di Kalibata, dulu.  

***  

Harry A Poeze, seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk mencari informasi apapun tentang Tan, telah datang membawa kabar. Tan tidak dibunuh atau disuruh bunuh oleh Kelompok Sutan Syahrir atau kelompok Muhammad Hatta, sebagaimana sempat digembar-gemborkan. Ketiganya jelas saling kenal-mengenal dalam raga, pikiran dan kebudayaan. Bagaimana mungkin mereka saling bunuh? Tan ditembak mati pasukan Batalyon Sikatan pimpinan Letnan Dua Soekotjo pada 21 Februari 1949.  

Apa motif penembakan Tan? Revolusi, manusia dalam revolusi. Tan yang bergerilya dan sempat mengumpulkan pendukung atas nama Merdeka 100%, jelas menjadi korban dari propaganda di kalangan elite. Soekarno dan Hatta yang lebih memilih meja perundingan, telah mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pejuang lain, termasuk Jenderal Soedirman yang memutuskan pergi ke hutan. Maka, Soedirman sempat mendukung Persatuan Perjuangan pimpinan Tan.

Soliditas internal kalangan elite tentu tergoncang oleh keuletan propaganda Tan yang keras melawan kolonialisme. Dimanapun ada kolonialisme, Tan datang dan melawannya. Tidak salah kalau Harry A Poeze menyebut Tan sebagai “Che Guevara Asia”.  

Lalu, di pelosok-pelosok desa di tanah Jawa – sebagai pusat kolonialisme terlama dan terbesar –, perseteruan biasa di kalangan elite pergerakan itu diterjemahkan sebagai permusuhan antar elite. Tan masuk kategori kelompok kiri yang lantas diberangus. Terjemahannya adalah hukuman mati. Bukan Letnan Dua Soekotjo yang sempat menjadi Walikota Surabaya itu yang harus dilsalahkan, apalagi perseteruan di kalangan elite, tetapi sikap setelah Tan mati. Ia diberi gelar sebagai Pahlawan Nasional, tetapi foto-fotonya jarang ditampakkan dalam buku-buku sejarah. Kuburan dan tulang-belulangnyapun tidak dicari.  

***  

Bagi generasi kini, Tan tentu sulit dikenali lagi. Buku-buku yang ditulisnya atau buku-buku tentang dia, sudah begitu mudah didapatkan. Tetapi, semakin mudah mendapatkan buku-buku itu, semakin kabur gambar Tan. Mengapa? Barangkali karena nilai romantika atas buku itu hilang. Membaca buku, tanpa romantika, bagai menelan sepiring nasi tanpa sambal.  

Dulu, saya diperkenalkan kepada buku Dari Penjara Ke Penjara oleh seseorang yang bernama Arfandi Lubis. Sekalipun bermarga Batak, ia fasih berbahasa Minang. Ia menemani, dengan setia, tanpa intimidasi, dalam kegiatan inisiasi jurusan yang saya ikuti di kawasan Puncak, Jawa Barat. Dalam dingin malam, ketika saya direndam di sungai pada waktu dini hari, Arfandi terus membongkar cara berpikir saya tentang banyak hal.  

Dan pelan, Arfandi selalu bertanya, sudah sampai bab berapa saya membaca buku itu. Sebagai mahasiswa baru, saya tentu menjelaskan bagian-bagian yang sudah saya baca dan corat-coret. Saya lupa, apakah pernah mengembalikan buku itu. Yang jelas, buku berwarna merah itu sudah penuh dengan coretan dan lipatan.  

Pada satu malam, saya bertemu Arfandi di gedung bioskop Lenteng Agung. Waktu itu, bersama dengan teman-teman aktivis majalah pers mahasiswa, kami berniat menonton film yang sempat dilarang, tapi boleh diputar kemudian: Yang Muda Yang Bercinta. Arfandi yang setahu saya selalu ditemani mahasiswi-mahasiswi cantik – mungkin karena daya pikat kecerdasan dan idealismenya—bercerita bahwa ia sedang menghadapi usus-ususnya yang dirayapi penyakit.  Itu pertemuan terakhir saya dengan Arfandi.

Beberapa waktu kemudian, saya mendengar kabar, Arfandi meninggal di Amerika Serikat dalam upaya mengobati penyakit kanker pada usus-ususnya. Arfandi harus mati di sebuah negara yang – setahu saya – tidak pernah disukainya. Deru revolusi di Amerika itu barangkali di mata Arfandi terkesan terlalu dibuat-buat, untuk menutupi pola penghancuran suku-suku Indian secara sadis.  

Kabar tentang tanggal kematian Tan yang datang dari Harry A Poeze – yang beruntung saya undang ke Yayasan Harkat Bangsa Indonesia dan Universitas Paramadina untuk diskusi –, telah mengembalikan saya pada ingatan tentang Arfandi. Tan mati ketika revolusi telah mendekati titik akhir. Arfandi meninggal pada usia sangat muda dalam kebencian yang dalam pada penindasan.  Dan kita, generasi sekarang, terus bergulat dengan hidup yang tidak lagi puitis. Hidup tanpa revolusi. Hidup yang berputar-putar pada kekinian dan kedisinian… 

Dulu  aku bagian dari partai ini, Partai Amant Nasional. Namun, karena sejumlah pertimbangan, aku menyerahkan kartu anggota berikut piagam sebagai Kader Utama Angkatan Pertama, pada tanggal 21 Januari 2001. Aku keluar bersama 15 orang lainnya, antara lain, Faisal H Basri, Bara Hasibuan, Nanang S Dirdja, Ilham Dilmy, dan lain-lain. Beberapa kali aku diundang untuk seminar, pelatihan atau acara-acara lain. Nah, ketika datang pada HUT I Republik Mimpi, bertemu dengan kawan-kawan lama yang masih setia di partai ini, termasuk Pak Son Yuwono yang selalu membawakan acara dalam setiap kali kegiatan. Dia tetap bergairah.

Dan kitapun merayakan hari kemerdekaan, dalam Republik mimpi….

Indo Pos, Kamis, 16 Agt 2007,
JK: Mestinya Juga Ada Panti Pijat
republik-mimpi.jpg


JAKARTA- Wakil presiden tiba-tiba memberi pujian selangit kepada Partai Amanat Nasional (PAN). Meski berbeda partai, Wapres mengaku salut dengan pengelolaan kantor pusat PAN yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. “PAN ini partai paling modern,” ujar Wapres dalam diskusi HUT Ke-9 PAN dan HUT Ke-62 RI di Rumah PAN, Jl Warung Buncit 17, Jakarta, tadi malam.
Wapres yang dimaksud tentu bukan Wapres Jusuf Kalla, melainkan Wapres Republik Mimpi Jarwo Kuwat (JK). Para petinggi Republik Mimpi tadi malam boyongan ke Rumah PAN untuk berdiskusi santai bertajuk Parodi Politik dan HUT Ke-62 Kemerdekaan RI. Hadir Effendi Ghazali (penasihat presiden), Jarwo Kuwat (Wapres), Gus Pur (guru bangsa), dan dua mantan presiden, yaitu Megakarti dan Habudi. Tampil juga sebagai pembicara peneliti CSIS Indra J. Piliang dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir.

Wapres Jarwo Kuwat terkesan dengan markas PAN di gedung berlantai tujuh yang dikelola layaknya hotel berbintang. Di gedung tersebut tersedia coffe shop, karaoke, swalayan, pijat refleksi, klinik, ATM bank, dan ambulans.

Manajemen partai juga dipisahkan antara karyawan profesional yang digaji dan pengurus partai. Karyawan partai dipimpin seorang direktur eksekutif yang tugas pokoknya memberi dukungan administratif kepada DPP PAN.

“PAN paling modern karena memadukan politik dan karaoke. Saya usul mestinya juga ada panti pijat,” ujar Wapres Jarwo Kuwat yang disambut ger-geran peserta diskusi. (adb)

Koran Tempo,  14 Agustus 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 mengabulkan tuntutan bahwa proses pencalonan kepala daerah lewat jalur perseorangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, putusan itu belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Dengan keputusan itu, berarti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar di berbagai daerah wajib mengikutsertakan pasangan calon perseorangan. Tentunya ketentuan-ketentuan teknis pasangan calon perseorangan ini harus diatur lagi, baik melalui revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), penyusunan peraturan pemerintah, maupun keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Perdebatan tentang peraturan perundangan menyangkut calon perseorangan ini menjadi marak, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Menurut penulis, sebaiknya pengaturan itu dilakukan lewat perpu. Alasannya, (1) menjaga momentum agar calon perseorangan ini segera diakomodasi dalam proses pilkada di sejumlah daerah yang belum melaksanakan pilkada; (2) menghindari kepentingan partai politik untuk menghambat kehadiran calon perseorangan ini, terutama yang digerakkan oleh sentimen negatif betapa calon perseorangan akan mematikan partai-partai politik; (3) memastikan agar hak-hak perseorangan yang dijamin oleh UUD 1945 itu segera terimplementasi; dan (4) memberikan arah yang jelas sebelum pilkada yang sebenarnya terselenggara.

Agar perpu itu tidak ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, karena bisa dibatalkan oleh DPR apabila tidak mendapat pengesahan, seluruh proses penyusunan perpu itu selayaknya melibatkan anggota DPR dari semua partai politik secara intensif. Pelibatan itu bisa dengan cara mengadakan pertemuan para ahli (expert meeting), konsultasi publik ke pelbagai daerah, seminar, sampai studi kualitatif dengan metode depth interview. Dengan metode-metode seperti itu, sedapat mungkin perpu menjadi jembatan pertemuan beragam kepentingan, sehingga berhasil memetakan persoalan yang bisa jadi datang pasca-perpu ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ajang pertemuan konsultatif atau dialog informal bisa juga digunakan antara pemerintah dan DPR, sembari juga melibatkan pakar yang ahli di bidangnya.

Aceh sebagai rujukan

Sebagai rujukan awal, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bisa digunakan. Pasal 68 ayat 1 menyebutkan calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50 persen dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota. Sementara itu, pasal 68 ayat 2 menyebutkan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis. Tentu dibutuhkan beragam perangkat teknis untuk menguji validitas dari bukti-bukti yang diajukan itu.

Apabila partai-partai politik di DPR RI memberikan syarat yang terlalu besar, misalnya dengan syarat sekurang-kurangnya 5 persen, 10 persen, atau apalagi 15 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50 persen wilayah, kesulitan-kesulitan ganda akan ditemui, terutama dalam metode verifikasinya. Syarat 15 persen berlebihan, karena partai politik pun tidak dibebani syarat sebesar itu, sehingga ada klausul tentang partai politik atau gabungan partai politik. Pengalaman pilkada yang sudah dilakukan di 16 provinsi, 242 kabupaten, dan 46 kota menunjukkan bahwa partai-partai politik yang mempunyai kursi atau suara kurang dari 1 persen jumlah pemilih pada pemilu legislatif 2004 juga mempunyai hak mengajukan calon atau pasangan calon, ketika bergabung dengan partai-partai politik lain.

Selain itu, syarat dukungan 3 persen dalam pilkada Aceh bagi calon perseorangan ditempatkan sebagai syarat teknis, bukan syarat substantif. Syarat substantif yang diatur dalam pasal 67 ayat 2 adalah 13 syarat, mulai kewarganegaraan, menjalankan syariat agamanya, taat kepada UUD 1945, sampai tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jangan sampai para warga negara yang ingin menjalankan hak-hak konstitusionalnya justru dihambat dengan syarat teknis dan politis, yang pasti membutuhkan pembiayaan tidak sedikit, dari menyusun tim pencarian KTP atau tanda bukti diri, melakukan perjalanan ke pelbagai pelosok daerah, membiayai fotokopi, menanggung biaya transportasi dan akomodasi, hingga kebutuhan lainnya untuk mendapatkan surat pernyataan dukungan dari penduduk.

Sementara itu, partai-partai politik yang mengajukan pasangan hanya menggunakan hasil perhitungan suara resmi pemilu legislatif dari Komisi Pemilihan Umum daerah, bukan lewat pengumpulan satu demi satu kartu anggota atau simpatisan partai-partai politik. Apalagi syarat teknis dan politik ini hanyalah satu tahapan dari banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon perseorangan.

Dalam penyusunan perpu, pihak-pihak yang bisa dilibatkan juga adalah (1) Departemen Dalam Negeri, terutama tim penyusun UU Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan pemerintah di bawahnya; (2) Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh; (3) para calon kepala daerah yang menggunakan jalur perseorangan, baik yang ditetapkan sebagai calon oleh KIP maupun yang gagal menjadi calon; (4) para anggota DPR Aceh (DPRA); (5) para pemantau aktif dalam pilkada Aceh; (5) tokoh-tokoh dan anggota DPR RI yang terlibat dalam penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2006; serta (6) kalangan lain yang ahli di bidangnya. Dengan cara seperti itu, persoalan yang muncul dalam proses pelibatan calon perseorangan dalam pilkada Aceh bisa dipetakan secara lebih baik. Jangan sampai permasalahan yang muncul di Aceh dalam pelaksanaan pilkada lalu, yang melibatkan calon perseorangan, itu justru terulang lagi di daerah-daerah lainnya.

Problem revisi

Apabila yang dilakukan adalah revisi terbatas atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, justru bisa menuai permasalahan lanjutan. Sebagai informasi, Departemen Dalam Negeri sudah mengagendakan revisi total atas UU Nomor 32 Tahun 2004 yang paling banyak disidangkan dalam Mahkamah Konstitusi itu. Menurut rencana, UU Nomor 32 Tahun 2004 ini akan dipecah menjadi tiga UU, yakni (1) UU tentang Pemerintahan Daerah, (2) UU tentang Pemerintahan Desa, dan (3) UU tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah.

Artinya, revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi bersifat terbatas, karena harus lebih dulu melewati kajian yang lengkap atas pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan selama ini. Pertimbangan-pertimbangan lain yang sempat mengemuka, antara lain posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang juga sudah mulai menjadi bahan polemik, akan menjadi masukan positif bagi revisi. Begitu pula dalam kaitannya dengan kesamaan urusan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang memicu tumpang-tindih urusan/kewenangan antar dan interpemerintah daerah.

Apabila peraturan teknis itu disusun oleh KPU, kendala-kendala awal juga akan terjadi, terutama menyangkut kapasitas internal yang dimiliki oleh KPU. Sampai sekarang, KPU hanya memiliki tiga orang anggota. Dari segi pengambilan keputusan, akan sulit sekali tiga orang menyusun peraturan teknis yang bernilai sangat penting itu. Persoalan dan pelumpuhan kerja serta kinerja KPU ini tidak terlepas dari tidak adanya keputusan hukum dan politik yang serius menyangkut keberadaan KPU. Ketika Imam Prasodjo dan Mudji Soetrisno mengundurkan diri dari KPU, pemerintah dan DPR kala itu tidak serta-merta mengangkat penggantinya, begitu juga ketika sejumlah anggota KPU dituduh dan dimasukkan ke penjara.

Peraturan yang dikeluarkan KPU biasanya juga terbatas pada pengaturan internal, yakni menyangkut keberadaan organisasi KPU secara nasional. Apabila KPU tetap didesak menyusun dan menetapkan peraturan yang bisa mengikat secara eksternal, apalagi untuk kebijakan yang bobot politiknya tinggi, bisa diperkirakan akan menghadapi persoalan lebih serius, misalnya penolakan oleh pemerintah dan atau DPR. Jadi masuk akal apabila KPU tidak segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi KPU mengisi celah kekosongan hukum dan peraturan menyangkut keiikutsertaan calon perseorangan dalam pilkada. Sudah selayaknya perang wacana seputar aturan perundangan ini dihentikan hanya berdasarkan persepsi terbatas menyangkut kepentingan masing-masing.

Seputar Indonesia, 07 Agustus 2007 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota DPR RI, para ahli ilmu politik tanpa kecuali, juga kalangan masyarakat sipil, bereaksi keras atas surat bernomor 14/TS-KPU/VII/2007 yang dikeluarkan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat itu telah mengumumkan sebanyak 45 nama calon yang lulus tes tertulis dan rekam jejak.  

Mengacu kepada UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tim Seleksi seharusnya memberikan tes tertulis seputar pasal 11 ayat (c) dan (d) yang menyebutkan syarat menjadi anggota KPU adalah (1) setia kepada (a) Pancasila sebagai dasar negara, (b) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan (c) cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; serta mempunyai (2) integritas, (3) pribadi yang kuat, (4) jujur, dan (5) adil. Ujian tes tertulis lainnya mestinya memenuhi persyaratan pasal 11 ayat (e) yang menyebutkan calon anggota KPU memiliki (6) pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Persyaratan terakhir ini tidak atau belum diujikan secara tertulis oleh Tim Seleksi. 

Akan tetapi, Tim Seleksi terlihat tidak membaca UU No. 22/2007 dengan baik atau menafsirkan rumusan UU itu berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh anggota Tim Seleksi. Sebagaimana disampaikan oleh Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono, anggota Tim Seleksi, tes tertulis terdiri dari (1) Tes Inteligensi CFIT; (2) Inventory Kepribadian IPKP (Indeks Perilaku Kontra Produktif); (3) Tes Kesetiaan pada NKRI; dan (4) Tes MMPI. Prosentase penilaian menurut Tim Seleksi adalah 20% kecerdasan, 40% kesetiaan pada NKRI dan 40% integritas.  

Tanpa Referensi

Ketika materi ujian diluar keenam syarat UU, patut dipertanyakan tentang referensi yang digunakan oleh Tim Seleksi ketika menunjuk lembaga yang kompeten untuk melakukan tes tertulis. Selain itu muncul persoalan hukum menyangkut proses tender penunjukkan lembaga itu, sesuai dengan ketentuan menyangkut penggunaan APBN dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau syarat kesetiaan kepada (a) Pancasila sebagai Dasar Negara, (b) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan (c) Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 juga dijadikan ukuran – yang secara keliru ditafsirkan oleh Tim Seleksi sebagai kesetiaan pada NKRI–, maka para lulusan Perguruan Tinggi yang menamatkan kuliah sebelum tahun 1998, mestinya tidak perlu lagi diuji dan diberi bobot 40%.  

Mengapa? Karena para lulusan perguruan tinggi itu sudah mendapatkan materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sebagian peserta bahkan juga menjadi tim penatar P-4, baik yang bersertifikat atau tidak. Tim Seleksi mestinya juga tahu bahwa mata kuliah Kewiraan, Kewarganegaraan dan lain-lainnya itu selalu terhubungan dengan syarat kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia. Apakah parameter kesetiaan itu bisa diringkas menjadi tes yang disusun oleh anggota Tim Seleksi menjadi sejumlah soal yang belum teruji secara akademis dan empiris? Tim Seleksi terkesan telah mereduksi persoalan kesetiaan kepada NKRI ini menjadi eksperimen keilmuan yang sama sekali baru, terbukti dengan adanya soal menyangkut Abu Dujana.  

Begitupula ketika tes kecerdasan diberikan oleh Tim Seleksi dalam bentuk soal intellectual quotient (IQ) atau dalam bahasa teknis Prof Dr Sarlito adalah tes intelijensi CFIT. Materi tes kecerdasan ini tidak termasuk dalam kategori UU no. 22/2007, apalagi kalau tes kecerdasan itu berbentuk tes intelijensi CFIT itu. Pasal 11 (f) UU No 22/2007 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU adalah berpendidikan paling rendah S-1. Syarat itu sudah dipenuhi oleh para peserta yang lolos syarat administratif, yakni dengan mengirimkan fotokopi asli yang sudah dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Dengan memberikan lagi tes kecerdasan, Tim Seleksi telah mengambil alih tugas perguruan tinggi.

Asumsinya, apabila Tim Seleksi berlatar-belakang ilmu olahraga, lalu memberikan tes kecerdasan dalam bentuk mengoper dan menggiring bola, sesuai dengan ilmu yang dia kuasai, apakah cara ini sudah benar menurut UU No. 22/2007? Sehingga tes kecerdasan yang dilakukan itu tidak memiliki rujukan yuridis, hanya berdasarkan selera atau pilihan dari Tim Seleksi. Kalaupun materi kecerdasan yang berbobot 20% itu tetap dijadikan sebagai bahan tes tertulis tambahan, maka Tes Potensi Akademik dan beragam ijazah yang dimiliki oleh para peserta, dari jenjang sarjana, magister sampai doktor, semestinya menjadi acuan.

Ketika parameter kecerdasan hanya berdasarkan IQ, tanpa kejelasan batas waktu pengerjaan, maka pertanyaannya adalah apakah para lulusan perguruan tinggi yang sudah melewati banyak ujian kecerdasan itu tidak lagi berguna ijazahnya? Tes IQ itu terkesan dipaksakan, sehingga menggagalkan sebagian besar calon yang berasal dari kalangan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmuwan ilmu politik (seperti Prof Dr Ramlan Surbakti, Dr Victor Silaen dan Dr Valina Sinka Subekti), ilmu sejarah (Dr Anhar Gonggong), ilmu sosiologi (Hadar Navis Gumay) dan ilmu pemerintahan (Progo Nurjaman). 

Rekam Jejak

Selain itu, ketika Tim Seleksi mengumumkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas rekam jejak para peserta berdasarkan surat nomor 14/TS-KPU/VII/2007 itu, tidak diketahui bagaimana Tim Seleksi bekerja. Rekam jejak tentu terhubung dengan riwayat hidup masing-masing peserta, dalam pelbagai bidang kehidupan. Patut juga diingatkan bahwa rekam jejak tidak termasuk dalam kategori menurut UU No. 22/2007. Rekam jejak itu dengan sendirinya sudah termuat dalam syarat administratif. 

Persoalan menjadi jelas, ketika muncul email dari Prof Sarlito yang dimuat di media massa. Petikan email itu berbunyi: “Teknik pemilihan diurut berdasarkan rangking dari skor yang tertinggi sampai terendah. Kemudian dicek dengan track record satu per satu. Ada yang berada di urutan atas, terpaksa dicoret, karena ternyata masih terikat dengan salah satu partai politik (tidak terdeteksi pada seleksi administrasi), atau ada masalah keuangan yang belum terselesaikan dengan lembaga tertentu, atau latar belakangnya sama sekali tidak relevan dengan Pemilu, atau ternyata hasil MMPI-nya ada indikasi paranoid. Dalam hal itu, maka urutan di bawahnya naik ke atas dan dicek lagi track record-nya. Wanita diberi prioritas, karena disebutkan dalam UU bahwa anggota 30% KPU harus wanita (2 dari 7 anggota).” 

Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam keterangan pers Tim Seleksi pada tanggal 12 Juni 2007, seleksi rekam jejak dilakukan berdasarkan masukan masyarakat hingga tanggal 7 September 2007. Menurut Prof Dr Ridlwan Nasir, Ketua Tim Seleksi, “Kami akan melakukan klarifikasi terkait rekam jejak si calon di tahap wawancara. Nantinya dalam wawancara itu kami juga akan menggunakan masukan dari masyarakat.” (Kompas, 13 Juni 2007). Keterangan ini menunjukkan inkonsistensi atau pelanggaran atas tahapan yang sudah dijelaskan sendiri oleh Tim Seleksi. Pengusutan atas rekam jejak para peserta ternyata sudah dilakukan, padahal mestinya belum dilakukan sebagaimana keterangan pers awal dan ketentuan UU. Publik bisa saja terkecoh, dengan adanya pengumuman bahwa peserta yang gagal ke “putaran 45” adalah yang tidak memiliki rekam jejak yang diinginkan oleh UU yang juga tidak mensyaratkannya.  

Lalu, darimana Tim Seleksi memeriksa rekam jejak para peserta? Dari keterangan yang diberikan Tim Seleksi, rekam jejak para peserta itu berdasarkan pada berkas-berkas yang diserahkan, seperti riwayat hidup. Berarti yang terjadi baru berupa uji dokumen. Tentu saja penilaian itu sudah memasuki subjektifitas Tim Seleksi, mengingat standarisasi dari berkas-berkas yang diberikan berlainan. Apakah Tim Seleksi sudah memiliki waktu cukup untuk melakukan verifikasi atas semua dokumen yang diserahkan itu? Apakah sudah terjadi juga pembobotan nilai atas rekam jejak dimaksud, misalnya makin lama berkiprah di KPU atau KPUD, makin besar nilainya? Lalu, apakah rekam jejak berdasarkan dokumen itu bisa memenuhi kriteria yang diberikan oleh undang-undang?  

Selain itu, kalau benar Tim Seleksi mengaku tidak mudah ditekan dan diintervensi, darimana Tim Seleksi mampu melakukan klarifikasi atas keterikatan peserta dengan salah satu partai politik tertentu, sebagaimana email yang dikirim oleh Prof Dr Sarlito? Apakah Tim Seleksi juga berhak mencampuri urusan utang-piutang peserta yang disebut memiliki masalah keuangan yang belum diselesaikan dengan lembaga tertentu? Darimana informasi itu diperoleh oleh Tim Seleksi? Padahal Tim Seleksi sendiri belum membuka masukan dari masyarakat dan mengaku tidak menerima tekanan dan titipan dari manapun.

Berarti, kalau benar apa yang disampaikan oleh Prof Sarlito itu, Tim Seleksi sudah menggunakan juga informasi lain diluar dokumen yang diterima, mengingat tidak mungkin urusan utang-piutang seseorang terdapat dalam dokumen yang dikirimkan ke Tim Seleksi. Penggunaan informasi lain diluar dokumen atau diluar syarat administratif sudah menunjukkan bahwa Tim Seleksi telah keluar atau menyimpang dari tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh UU No 22/2007.  

Tim Seleksi selayaknya berterus terang dalam mengungkapkan proses pemilihan calon anggota KPU ini. Diluar itu, masih terdapat kejanggalan-kejanggalan lain yang akan disajikan dalam sejumlah tulisan berikutnya…

Komentar Terbaru

RANI BADRI KALIANDA… pada Website www.indrapiliang.com
RANI BADRI KALIANDA… pada Website www.indrapiliang.com
aninda dessy pada Skandal Seleksi Anggota K…
jajang pada Novel Trengginas ES ITO
radian zikri pada Tinjauan Kritis atas Calon…
Iklan