(Catatan: lagi, ini tulisan permintaan. saya selesaikan menulisnya dalam waktu cepat, sekitar 1jam-an. tidak sempat diedit atau direnungkan dulu, mengingat dikejar deadline. apalagi, saya mengerjakannya dalam keadaan lelah, setelah terbang dari Jakarta ke Palembang. saya mengikuti pertemuan atau silaturahmi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Palembang, pada saat artikel ini terbit. tentu, saya senang ada keputusan MK ini, karena sudah mendiskusikan soal ini sejak tahun 2003 dan 2004 ketika revisi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan. untuk mendorong calon perseorangan ini, saya ikut mendeklarasikan Gerakan Jakarta Merdeka bersama Fadjroel Rachman, Faisal Basri, Effendi Ghazali, dll. Terima kasih untuk Pak Lalu Ranggalawe yang telah mengajukan hak uji soal calon perseorangan ini.)

Suara Merdeka, 24 Juli 2007 

MAHKAMAH Konstitusi mengeluarkan keputusan populis yang sudah ditunggu masyarakat luas, yakni membolehkan kehadiran calon perseorangan sebagai peserta pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Semula, sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, peserta pilkada hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat dukungan 15% kursi di DPRD atau 15% perolehan suara akumulatif dalam pemilu legislatif.

Dengan keputusan itu, berarti pilkada yang akan digelar di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, wajib mengikutsertakan pasangan calon perseorangan atau calon independen. Tentunya ketentuan- ketentuan teknis pasangan calon perseorangan ini harus diatur lagi, baik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, sampai kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Lalu, apakah dengan keputusan itu akan mengubur partai-partai politik secara perlahan? Ketakutan itu mungkin muncul, terutama dengan pengalaman pendek perjalanan demokrasi yang berbasiskan partai-partai politik sejak Pemilu 1999. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2007, hanya 23% dari masyarakat Indonesia yang menyatakan berafiliasi dengan partai-partai politik. Selebihnya lebih mempercayai kalangan lain, baik dari kelompok agamawan, kaum intelektual, ataupun perseorangan yang mempunyai profesi lain.

Hasil penelitian LSI itu tentu tidak bisa dijadikan acuan jangka menengah dan panjang. Bagaimanapun, kehadiran dan popularitas calon perseorangan bisa diuji pascapemilu 2004 dengan melihat proses pilkada yang diikuti oleh para calon yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebagaimana diketahui bahwa mereka dulunya adalah calon perseorangan yang tidak berafiliasi dengan partai-partai politik. Kenyataan yang bisa kita lihat adalah hampir seluruh anggota DPD RI itu gagal merebut posisi gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota, sekalipun juga didukung oleh partai-partai politik. Mereka dikalahkan oleh para calon populis lain yang didukung oleh partai-partai politik yang lebih jeli melihat para potensi seorang tokoh.

Kasus Aceh

Keberhasilan calon perseorangan di Provinsi Aceh harus dilihat dari kacamata berbeda. Bagaimanapun, Aceh adalah daerah bekas konflik. Pemberlakuan Aceh sebagai daerah operasi militer dalam keadaan darurat militer, sampai tertib sipil, telah menghilangkan kepercayaan kepada partai-partai politik nasional. Bukan hanya itu, struktur pemerintahan daerah juga tidak lagi dipercaya. Organisasi pergerakan seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Sentra Informasi Referendum Aceh lebih dipercaya memberikan perubahan. Sebagai daerah pasca-konflik, tentunya dinamika seperti itu masuk akal.

Keadaan itu berbeda dari daerah-daerah normal lainnya. Kehadiran partai-partai politik sudah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat. Keluarga-keluarga tertentu dikenal berafiliasi dengan partai-partai

politik yang sudah hadir sejak tahun 1955. Bahkan, partai-partai politik itu dikenal melahirkan kelompok oligarkis lokal yang sangat kuat, sehingga sulit untuk mengotonomkan dirinya menjadi bukan lagi bagian dari

partai-partai politik. Para anggota DPRD adalah bagian dari kelompok-kelompok sosial dan kekuatan ekonomi lokal yang sudah memiliki basis partai politik yang kuat.

Sehingga, menjadi aneh kalau ketakutan atas hilangnya partai-partai politik dijadikan sebagai rujukan. Ketakutan itu justru menjadi tidak beralasan, kalau kita melihat konstruksi sosial, ekonomi dan politik di

Indonesia. Belum lagi pada satu kenyataan yang harus terjadi, yakni seorang kepala daerah terpilih tidak akan bisa menjalankan program-programnya, apabila tidak bekerja sama dengan DPRD dalam legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kesulitan Bupati Banyuwangi terpilih yang tidak didukung oleh partai politik yang ada di DPRD menunjukkan bagaimana rumitnya ìcalon perseoranganî menempatkan dirinya. Berpindahnya Gubernur Bengkulu terpilih

untuk beralih kepada Partai Demokrat, bukan bertahan pada Partai Keadilan Sejahtera yang mendukungnya, memperlihatkan kegamangan calon perseorangan dalam melajukan biduk pemerintahannya.

Kenyataan itu tentu berbeda dari Aceh. Kemampuan pasangan calon perseorangan untuk bekerja sama dengan DPRD harus diletakkan kedalam bingkai ìpertempuran yang belum selesai.î Calon perseorangan hanya mengikuti pilkada pada tahun 2006 lalu, karena nanti harus lewat partai politik, baik lokal atau nasional. Partai-partai nasional yang menguasai DPRD masih berharap dengan sikap politik akomodasionis mereka itu, simpati yang dulu didapatkan oleh pasangan calon perseorangan yang kemungkinan membentuk partai politik lokal, justru akan bisa dialihkan kepada partai-partai nasional. Partai-partai nasional tinggal menunggu waktu, apakah pasangan calon perseorangan yang menjadi kepala daerah sekarang mempunyai kesanggupan menjalankan dan memimpin pemerintahan.

Partai Politik Lokal

Tentu, kita akan melihat ìdrama konstitusionalî berikutnya, yakni adanya afiliasi yang dijalin oleh calon perseorangan yang ñ seandainya menang ñ akan bekerja sama dengan DPRD. Mengingat tulang belakang

(backbond) sistem politik Indonesia adalah partai-partai politik, justru menjadi mustahil apabila calon perseorangan itu akan berjalan sendirian.

Selain itu, kian menjadi besar keinginan untuk mengajukan hak uji yang sama atas UU No. 32/2004 terutama menyangkut kehadiran partai-partai politik lokal.

Barangkali, kita tidak akan terkejut lagi, apabila nanti Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa partai politik lokal akan menjadi peserta pemilihan umum DPRD dan pilkada. Para kontestan politik akan semakin

banyak dan beragam, sehingga rakyat makin terpuaskan akan sumber-sumber kepemimpinan politik.

Bagi negara-negara yang sudah mapan sistem dan prosedur politiknya, kehadiran calon perseorangan hanya bersifat penyeimbang untuk isu-isu minoritas, misalnya masalah lingkungan hidup, hak-hak binatang, bahkan juga pilihan atas lesbianisme dan homoseksualitas. Isu-isu itu juga bisa bergeser kepada hak-hak masyarakat adat, tanah ulayat, aliran kepercayaan, sampai kepada pengakuan atas mitologi tradisional yang dimiliki oleh beragam kebudayaan lokal di Indonesia. Jarang calon perseorangan menjadi pemenang permanen, karena bagaimanapun negara sebesar Indonesia tidak bisa diurus sendirian.

Keputusan Mahkamah Konstitusi hanya bisa diletakkan kepada pemberian hak atas para individu masyarakat sebagai peserta pilkada, bukan palu godam yang akan meremukkan partai-partai politik. Jadi, kenapa takut kepada calon perseorangan?

Iklan