ini dimuat di Suara Merdeka halaman satu. ada teman di Semarang yang sms. padahal, brdasarkan wawancara. tentu bahasanya menjadi tidak lagi berlagak ijp, haha. aku juga menitipkan satu “agenda pribadi” ke Mardiyanto, yakni soal seleksi KPU. mengapa? dalam detik.com, ketika Hatta Rajasa ditanya soal gugatanku ke SBY, dengan diplomatis SBY mengatakan akan mengirimkan Mendagri menghadapi di PTUN. berarti, Mardiyantolah orangnya.

kalau menilai secara objektif, Siti Nurabaya lebih cocok menjadi Mendagri. cuma, Ibu Siti terkendala oleh 2 hal: pertama, bukan bekas militer. kedua, bukan laki-laki. padahal, sejak mengenali kinerjanya di DPD RI, Ibu Siti menunjukkan diri sebagai birokrat profesional. ketika di Depdagri Ibu Siti sangat keras dan pro pusat, termasuk menjadi otak di belakang pemekaran wilayah di Papua. tetapi ketika di DPD RI, Ibu Siti membela banyak kepentingan daerah. bagi yang berpikiran sempit, apa yang dilakukan Ibu Siti akan dianggap sebagai sikap plin-plan. kalau bagiku, itulah sikap sebagai seorang profesional sejati.

Suara Merdeka

Rabu, 29 Agustus 2007	NASIONAL

Menanti Dua Gebrakan MENDAGRI Mardiyanto diharapkan membuat gebrakan yang bisa mendongrak kribilitasnya sebagai pejabat baru. Misalnya, dia berani memajukan pembahasan revisi UU No 32/2004 terkait pasal-pasal tentang calon perseorangan (indpenden) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Aplaus dan sambutan hangat akan muncul jika mampu memajukan dalam tahun 2007 ini dari rencana pembahasan Januari 2008. Misalnya, November mendatang dimulai pembahasan, sehingga citra kehadiranya sebagai sosok yang demokratis, moderat akan muncul. Sebagai pemimpin di Depdagri, departemen yang berhubungan dengan lembaga politik, Mardiyanto sebaiknya juga mengatasi kemelut rekrutmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhir-akhir banyak menimbulkan masalah. Pasalnya, panitia seleksi diambil dari departemen tersebut. Dengan demikian langkah untuk melakukan pembenahan akan mengurangi resistensi pembentukan lembaga yang cukup fital dalam pelaksanaan demokrasi, karena menangani langsung pemilihan anggota legislatif dan pilpres. Dua masalah itu merupakan gebrakan awal yang mesti dilakukan oleh Mardiyanto, sehingga mendapat acungan jempol dari masyarakat. Apalagi soal dukungan partai atas penunjukannya sebagai mendagri cukup besar. Dukungan datang dari Partai Golkar, PDI-Perjuangan dan partai besar lain sehingga secara politis resistensinya secara amat kecil. Ke bawah, kehadiran Mardiyanto bakal bisa diterima karena disodorkan hampir semua partai. Untuk berhadapan dengan gubernur, bupati dan wali kota yang berasal dari partai politik, tidak akan mengalami kendala. Secara internal, tugas pertama Mardiyanto masuk dalam jajaran Depdagri yang menangani masalah politik, otonomi daerah dengan cara mengakrabkan diri. Apalagi agendanya cukup banyak, seperti penyelesaian masalah RUU politik, revisi UU tentang Pemda, dan otonomi daerah yang masih banyak meninggalkan masalah. Meski pernah menjabat Assospol ABRI dan terakhir Gubernur Jateng, dia belum banyak dikenal. Itu sangat menguntungkan Mardiyanto. Dengan sosok yang kalem, arif dan moderat sangat menunjang Depdagri yang dalam beberapa tahun terakhir lebih moderat, karena tidak lagi menjadi mesin dan bolduser politik tertentu. Mardiyanto adalah figur yang moderat sehingga tidak memiliki stigma negatif terhadap salah satu kekuatan politik. Termasuk dalam pemilu mendatang, tidak ada jaminan akan berpihak kepentingan politik sekali pun untuk kepantingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(77)